Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Sigid Haryo Wibisono Diduga Jadi Penghubung MAW dengan Anggota DPR

Kamis, 29 September 2022 | 19:31 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / CAR
Ketua KPK, Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2022.

Jakarta, Beritasatu.com – Sigid Haryo Wibisono disinyalir menjadi penghubung Bupati nonaktif Pemalang, Jawa Tengah (Jateng), Mukti Agung Wibowo (MAW) dengan anggota DPR. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan adanya bantuan kepada MAW oleh Sigid agar dipertemukan dengan anggota DPR.

Pertemuan tersebut diduga untuk membahas dana terkait infrastruktur. Dugaan itu ditelusuri melalui pemeriksaan Sigid Haryo Wibosono sebagai saksi, Selasa (27/9/2022). Namun, KPK tidak membeberkan lebih lanjut identitas anggota DPR tersebut.

“Didalami pengetahuannya mengenai bantuan (kepada) tersangka MAW (Mukti Agung Wibowo) untuk dipertemukan dengan anggota DPR RI terkait permintaan dana dari pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pemalang,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (28/9/2022).

Selain itu, Sigid Haryo Wibisono juga diminta keterangan soal adanya permintaan bantuan dari Mukti, terkait persoalan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di Pemalang.

“Dikonfirmasi mengenai pengetahuan saksi soal dugaan adanya permintaan bantuan MAW kepada saksi mengenai penyelesaian pemeriksaan inspektorat Jateng terkait permasalahan mutasi jabatan ASN di Kabupaten Pemalang,” ungkap Ali.

Diketahui, KPK menetapkan MAW sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan pada lingkungan Pemkab Pemalang. Tersangka lainnya, yakni Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo, Pj Sekda Slamet Masduki, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto, Kadis Kominfo Yanuarius Nitbani, serta Kadis PU Mohammad Saleh.

Mukti Agung serta Adi Jumal selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara Sugiyanto, Yanuarius, Mohammad Saleh, dan Slamet Masduki selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI