Logo BeritaSatu

Peraturan Menkumham, Masa Berlaku Paspor Menjadi 10 Tahun

Kamis, 29 September 2022 | 23:25 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.comMasa berlaku paspor dari semula lima tahun diubah menjadi 10 tahun. Hal ini diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menkumham 8/2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).

“Masa berlaku paspor biasa paling lama 10 tahun sejak diterbitkan,” demikian Pasal 2A ayat (1) Peraturan Menkumham 18/2022 sebagaimana dikutip Beritasatu.com, Kamis (29/9/2022).

Sebagai informasi, paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 10 tahun hanya diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun atau sudah menikah. Masa berlaku paspor biasa yang diterbitkan bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya.

“Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis Pasal 2A ayat 4.

WNI yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa dapat diajukan kepada menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi. Syaratnya, yaitu dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri dari:
a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
b. Kartu keluarga;
c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.

Untuk anak berkewarganegaraan ganda harus melampirkan:
a. Kartu tanda penduduk elektronik ayah atau ibu WNI;
b. Kartu keluarga;
c. Akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
d. Akta kelahiran;
e. Izin tinggal keimigrasian ayah atau ibu orang asing;
f. Fotokopi paspor biasa ayah atau ibu;
g. Bukti Affidavit bagi yang telah memiliki paspor kebangsaan atau bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda; dan
h. Surat pernyataan kedua orang tua yang menyatakan bertanggung jawab terhadap penggunaan dokumen perjalanan RI tersebut.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2022,” demikian Peraturan Menkumham yang antara lain mengatur masa berlakuk paspor sebagaimana ditandatangani Menkumham Yasonna H Laoly.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pembunuhan Keluarga di Magelang, ART Sempat Diminta Tolong Pelaku

Pembunuhan keluarga di Magelang. Sartinah tidak menyangka jika yang membunuh adalah anak kedua korban, Dhio Daffa Syahdilla (22).

NEWS | 2 Desember 2022

ASO Jabar dan Jateng hingga Tenda Sakinah Terpopuler di Beritasatu.com

Analog switch off (ASO) di Jawa Barat dan Jawa Tengah dan "Tenda Sakinah" gempa Cianjur terpopuler di Beritasatu.com.

NEWS | 2 Desember 2022

Hari Ini Laksamana Yudo Margono Jalani Fit and Proper Test

Laksamana TNI Yudo Margono akan menjalani fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon panglima TNI.

NEWS | 2 Desember 2022

Dasco Tegaskan Kebebasan adalah Pilar Utama Demokrasi

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan warga negara merupakan pilar utama demokrasi.

NEWS | 2 Desember 2022

Peluang Menang Pemilu 2024 Besar, 3 Ketua Umum KIB Semakin Solid

Tiga ketua umum (ketum) dan para elite partai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terus menunjukkan soliditas.

NEWS | 2 Desember 2022

Komisi II DPR Minta KPU Jalani Putusan MK soal Syarat Eks Koruptor Nyaleg

Komisi II DPR meminta KPU mematuhi dan menjalankan putusan MK yang melarang koruptor setelah 5 tahun keluar dari penjara untuk maju caleg.

NEWS | 2 Desember 2022

DPR Optimistis Jokowi Setuju dengan Data Desa Presisi

DPR optimistis Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal setuju dengan usulan menghadirkan data desa presisi atau DDP.

NEWS | 2 Desember 2022

Heru Budi Minta Jakpro Mediasi Warga Kampung Bayam yang Belum Tempati Rusun

Heru Budi meminta PT Jakpro memediasi warga Kampung Bayam. Hal itu karena hingga saat ini warga Kampung Bayam belum dapat menempati rusun.

NEWS | 2 Desember 2022

Gempa Cianjur, Dana Ganti Rumah Rusak Diharapkan Cair Pekan Depan

Bupati Herman mengaku sudah menandatangani SK penggantian rumah rusak akibat gempa Cianjur untuk diusulkan kepada BNPB yang akan diteruskan ke Kemenkeu.

NEWS | 2 Desember 2022

Mardiono Ajak GMPI Berjuang Angkat Suara PPP

Mardiono mengajak Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) untuk berjuang mengangkat suara PPP pada Pemilu 2024.

NEWS | 2 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ombudsman: Selain PHK, Banyak Buruh yang Dirumahkan, Putus Kontrak

Ombudsman: Selain PHK, Banyak Buruh yang Dirumahkan, Putus Kontrak

EKONOMI | 6 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE