Logo BeritaSatu

KPK Pastikan Penanganan Formula E Tidak Bisa Diatur Pihak Tertentu

Senin, 3 Oktober 2022 | 09:19 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan perkara Formula E tidak bisa diatur atau atas dasar keinginan pihak tertentu. Hal ini karena sistem dan proses penanganan perkara di internal KPK melalui gelar perkara atau ekspose dilakukan secara konstruktif dan terbuka.

"Penanganan perkara di KPK dipastikan tidak bisa diatur atau atas keinginan pihak-pihak tertentu saja," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (3/10/2022).

Pernyataan ini disampaikan Ali menanggapi informasi yang viral di masyarakat mengenai adanya pihak di internal KPK yang memaksakan untuk meningkatkan penanganan perkara Formula E ke tahap penyidikan.

Ali menekankan, perkara Formula E hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Proses ini sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada KPK. Dari pengaduan tersebut, KPK melakukan telaah dan analisis awal, untuk mengetahui apakah substansi aduan dimaksud merupakan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK sebagaimana diatur UU atau tidak.

"KPK pun masih terus mengumpulkan informasi yang diperlukan, salah satunya juga telah memanggil Gubernur DKI Jakarta untuk dimintai keterangannya," katanya.

Dalam proses internal KPK, pada setiap penanganan perkara adalah dengan melakukan ekspose atau gelar perkara. Dalam gelar perkara tersebut dipaparkan hasil pengumpulan informasi oleh tim, untuk mendapatkan saran dan masukan dari seluruh pihak yang ikut dalam forum tersebut.

"Pembahasan dilakukan secara konstruktif dan terbuka dalam forum tersebut. Semua peserta ekpose punya kesempatan sama untuk menyampaikan analisis maupun pandangannya," tegas Ali.

Baca selanjutnya
Ali menegaskan, setiap penanganan perkara di KPK adalah berdasarkan kecukupan alat ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Putri Candrawathi Minta Maaf ke Anggota Polri yang Jadi Saksi

Putri Candrawathi, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat meminta maaf kepada anggota Polri yang menjadi saksi.

NEWS | 29 November 2022

Akui Tidak Jujur dari Awal, Ferdy Sambo Minta Maaf

Ferdy Sambo mengaku tidak jujur sejak awal dalam kasus pembunuhan Brigadir J, oleh karena itu dia meminta maaf.

NEWS | 29 November 2022

Erick Thohir Bantah Adanya Aliran Dana Biayai Kegiatan Relawan Jokowi di GBK

Erick Thohir membantah dengan tegas tuduhan soal isu aliran dana dari BUMN untuk membiayai kegiatan relawan Nusantara Bersatu.

NEWS | 29 November 2022

MRPB Kirim 7 Calon Penjabat Gubernur Papua Barat Daya

MRPB telah mengirimkan tujuh nama orang asli Papua Barat kepada Mendagri Tito Karnavian untuk menduduki jabatan penjabat gubernur Papua Barat Daya.

NEWS | 29 November 2022

BNPT Dorong Mahasantri Ponpes Lirboyo Komitmen Cinta Tanah Air

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mendorong mahasantri Lirboyo Kediri agar memiliki komitmen cinta Tanah Air yang tinggi.

NEWS | 30 November 2022

Rencana Kang Emil Gabung Partai Dinilai Dapat Pengaruhi Peta Politik

Rencana Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau Kang Emil bergabung ke partai politik (parpol) dapat memengaruhi peta politik menjelang Pemilu 2024.

NEWS | 29 November 2022

Masih Ada Daerah Terisolasi di Cianjur, Helikopter Dikerahkan Kirim Bantuan

Sejumlah daerah terdampak gempa Cianjur masih terisolasi. Anggota TNI AU Lanud Atang Sendjadja terus dikerahkan mengirimkan bantuan melalui udara.

NEWS | 29 November 2022

Mendes PDTT: 10 Desa Jadi Percontohan Desa Antikorupsi

Mendes PDTT meluncurkan 10 desa percontohan desa antikorupsi di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

NEWS | 30 November 2022

Maruarar: Erick Thohir, Menteri yang Sangat Dipercaya Jokowi

Maruarar memuji kepemimpinan Erick Thohir selama tiga tahun menakhodai Kementerian BUMN, dan telah banyak meluncurkan berbagai inovasi.

NEWS | 29 November 2022

Komisi I DPR Belum Bisa Lakukan Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menegaskan pihaknya belum bisa langsung melakukan fit and proper test kepada calon Panglima TNI.

NEWS | 29 November 2022


TAG POPULER

# Ferdy Sambo


# Impor Beras


# UMP DKI Jakarta


# Pemimpin Berambut Putih


# Adian Napitupulu


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Turis Piala Dunia Buat Unta Qatar Harus Lembur

Turis Piala Dunia Buat Unta Qatar Harus Lembur

SEMESTA BOLA 2022 | 13 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE