Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

KPK Duga Rektor Unila secara Sepihak Batasi Kuota Penerimaan Maba

Senin, 3 Oktober 2022 | 18:05 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM
Karomani.

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani secara sepihak membatasi kuota penerimaan mahasiswa baru (maba). Dugaan itu didalami melalui pemeriksaan enam saksi.

Enam saksi yang diperiksa yakni Kepala Biro Akademik Unila, Hero Satrian Arif; Wakil Ketua Penerimaan Maba Unila 2022, Nandi Haerudin; serta Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan FISIP Unila, Arif Sugiono.

Saksi berikutnya Sekretaris Penerimaan Maba Unila 2022, Hery Dian Septama; Koordinator Sekretariatan Peneriamaan Maba Unila 2022, Karyono; dan pegawai honorer Unila, Destian.

"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya penyusunan aturan sepihak dari tersangka KRM (Karomani) berupa batasan kuota maba yang bisa diluluskan yang hanya wajib melalui persetujuan tersangka dan tanpa mengikutsertakan tim panitia seleksi maba," ungkap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (3/10/2022).

KPK menetapkan empat tersangka yakni Rektor Unila, Karomani; Wakil Rektor I bidang Akademik Unila, Heryandi; Ketua Senat Unila, Muhammad Basri; serta swasta, Andi Desfiandi. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru di Unila.

Dalam kasus itu, Karomani diduga menerima suap Rp 603 juta bersumber dari orang tua calon mahasiswa baru. Turut ditemukan juga Rp 4,4 miliar yang sebagian telah beralih bentuknya menjadi emas batangan dan tabungan deposito.

Tersangka penerima suap yakni Karomani, Heryandi, dan Basri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan tersangka pemberi suap yakni Desfiandi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI