Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Eksepsi Ditolak, Surya Darmadi Siap Buktikan Kepemilikan Lahan

Senin, 3 Oktober 2022 | 19:33 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / YUD
Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi (tengah), menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 8 September 2022.

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi atau nota keberatan Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng. Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) untuk melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi.

Surya Darmadi alias Apeng menyatakan tidak terima dengan putusan sela majelis hakim dan berjanji bakal membuktikan data-data serta dokumen yang sahih terkait kepemilikan lahan yang digarap PT Duta Palma Group. Selain itu, Surya Darmadi juga bakal menunjukkan bukti-bukti di sidang lanjutan untuk mematahkan dakwaan yang disusun jaksa.

"Saya tidak bisa terima. Kami punya semua HGU dan surat pembebasan lahan. Kami akan banding dan ajukan keberatan (penolakan eksepsi)," kata Surya Darmadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Sementara itu, Juniver Girsang, kuasa hukum Surya Darmadi mengaku menghormati putusan sela majelis hakim. Juniver menekankan bakal berupaya membuktikan dakwaan jaksa terhadap kliennya tidak tepat dan sumir.

Juniver kembali mengulas sejumlah hal yang janggal dalam dakwaan tim jaksa. Salah satunya, soal nilai kerugian keuangan negara yang berubah-ubah.

Selain itu, Juniver mengeklaim dua dari tiga perusahaan sawit milik Surya Darmadi telah mengantongi izin hak guna usaha (HGU). Sedangkan tiga perusahaan lainnya, sedang dalam proses penerbitan HGU.

"Kejagung pernah mengumumkan nilai kerugian negara di kasus Surya Darmadi mencapai Rp 104 triliun. Namun, angka tersebut berubah dalam dakwaan menjadi hanya Rp 78 triliun. Lantas, naik lagi menjadi lebih dari Rp 80 triliun. Lah, ini kan tidak masuk akal, bukan?" ucap Juniver.

Juniver juga menyebut adanya kejanggalan dalam perhitungan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) terkait kerugian negara perkara Surya Darmadi berkisar Rp 4 triliun. Sementara nilai lahan yang dipersoalkan juga demikian.

Di sisi lain, kata Juniver, JPU menyitir kalkulasi perguruan tinggi yang dilibatkan yang menyebut adanya potensi kerugian negara Rp 73,9 triliun. Juniver mempertanyakan dasar perhitungan dan mandat perundangan terhadap penghitungan kerugian negara itu.

"Perhitungan itu dari mana? Kenapa bisa demikian besarnya? Dan dasar hukum terhadap lembaga penghitung itu kan harus ada dan dijabarkan, Ini jelas aneh. Sumir," katanya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

TERKINI