Copyright © 2023 BeritaSatu
Allright Reserved

Kasus Garuda, KPK Usut Aliran Suap ke Mantan Anggota DPR

Selasa, 4 Oktober 2022 | 09:50 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / CAR
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar penyidikan baru terkait dugaan suap pada pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia Tbk periode 2010-2015. Terkait hal itu, KPK menduga ada aliran suap ke mantan anggota DPR dan sejumlah pihak lainnya sekitar Rp 100 miliar.

Sebagai informasi, penyidikan baru ini merupakan hasil pengembangan dari kasus dugaan suap dan pencucian uang yang menyeret eks Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar. Dia telah menjadi narapidana di kasus tersebut.

“Dugaan suap tersebut senilai sekitar Rp 100 miliar yang diduga diterima anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak lainnya termasuk pihak korporasi,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (4/10/2022).

Ali menerangkan penyidikan kali ini adalah hasil kerja sama dengan otoritas negara lain, seperti Inggris dan Prancis. KPK menyampaikan apresiasi atas bantuan otoritas asing kali ini.

“Setelah penyidikan ini cukup maka berikutnya kami segera akan umumkan rangkaian dugaan perbuatan pidananya, pihak-pihak yang berstatus tersangka dan pasal yang kemudian disangkakan,” tutur Ali.

“Yang berikutnya ditindaklanjut dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan,” imbuhnya.

Diketahui, KPK telah menangani kasus korupsi di Garuda sejak awal 2017. Terdapat tiga orang yang dijerat KPK atas kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia dan pencucian uang. Ketiga orang itu, yakni Emirsyah Satar; pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) sekaligus Beneficial Owner Connaught International Pte ltd, Soetikno Soedarjo; dan mantan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia, Hadinoto Soedigno.

Emirsyah telah mendekam di Lapas Sukamiskin pada 3 Februari 2021 setelah kasasi yang diajukannya ditolak Mahkamah Agung (MA). Di Lapas Sukamiskin, Emirsyah bakal menjalani hukuman 8 tahun pidana penjara dikurangi masa tahanan sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI dan MA.

Selain dihukum 8 tahun pidana penjara, Emirsyah Satar juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sejumlah S$ 2.117.315,27 selama 2 tahun. Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Emirsyah terbukti menerima suap senilai Rp 49,3 miliar dan pencucian uang senilai sekitar Rp 87,464 miliar.

Emirsyah terbukti menerima suap dari sejumlah produsen pesawat, yakni Airbus SAS, Rolls-Royce PLC, Avions de Transport Regional (ATR), dan Bombardier Inc. Untuk pemberian dari Airbus, Rolls-Royce, dan ATR diterima Emirsyah melalui Connaught International Pte Ltd dan PT Ardhyaparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedarjo. Sementara, dari Bombardier disebut melalui Hollingsworld Management International Ltd Hong Kong dan Summerville Pacific Inc.

Uang yang diterima Emirsyah dari Rolls-Royce Plc melalui PT Ardyaparamita Ayuprakarsa dan Connaught International terkait TCP mesin RR Trent 700 untuk enam unit pesawat Airbus A330-300 PT Garuda Indonesia yang dibeli tahun 1989 dan empat unit pesawat yang disewa dari AerCAP dan International Lease Finance Corporation (ILFC). Untuk uang dari Airbus terkait pengadaan pesawat Airbus A330-300/200 dan pengadaan pesawat Airbus A320 Family. Kemudian, uang dari Bombardier melalui Hollingworth Management International (HMI) dan Summerville Pasific Inc terkait pengadaan pesawat Sub-100 seater Canadian Regional Jet 1.000 Next Generation (CRJ1.000NG). Sedangkan uang dari ATR melalui Connnaught International terkait pengadaan 21 pesawat ATR 72 seri 600.

Soetikno Soedarjo juga telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Sementara, mantan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia, Hadinoto Soedigno divonis 8 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan serta uang pengganti sejumlah US$ 2.302.974,08 dan sejumlah EUR 477.560 atau setara dengan S$ 3.771.637,58 subsider 4 tahun pidana. Namun, Hadinoto meninggal dunia saat perkaranya masih berproses di tingkat kasasi.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI