Logo BeritaSatu

Redam Inflasi, Pemda Diminta Pakai Anggaran Tak Terduga

Selasa, 4 Oktober 2022 | 15:09 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) fokus menganggarkan penanganan dan pengendalian inflasi di daerah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni saat menerima audiensi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Fatoni mengatakan, penanganan inflasi bisa dilakukan melalui beberapa mekanisme penganggaran. Salah satunya dari penganggaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang mempunyai tugas dan fungsi langsung dalam penanganan inflasi. Anggaran penanganan inflasi juga dapat bersumber dari Belanja Tak Terduga dan Bantuan Sosial (Bansos).

"Apabila alokasi anggaran belum tersedia, Pemda dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan penjabaran APBD,” kata Agus Fatoni.

Menurut Fatoni, Pemda dapat mengoptimalkan APBD untuk menangani dan mengendalikan inflasi. Anggaran APBD bisa digunakan untuk kegiatan (penanganan), mulai dari menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan dan ketersediaan bahan pangan dengan kerja sama antardaerah, termasuk memberikan bantuan sosial untuk masyarakat rentan.

Selanjutnya, Fatoni juga meminta Pemda untuk menganggarkan penanganan inflasi pada APBD Perubahan. Hal ini sesuai dengan siklus pelaksanaan anggaran selain memanfaatkan sebagian alokasi anggaran BTT sebagaimana Surat Edaran (SE) Nomor 500/4825/SJ poin 9.

"Pada saat proses perubahan APBD, saat yang tepat untuk menganggarkan penanganan inflasi pada OPD terkait," ujar Agus Fatoni.

Selain itu, pergeseran anggaran kepada perangkat daerah terkait dapat dilakukan dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD. Selanjutnya, ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang telah melakukan perubahan APBD.

Fatoni kembali mengingatkan pentingnya sinergisitas antardaerah dan peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menahan laju inflasi. Ia meyakini, sinergisitas tersebut dapat menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

BPBD: Belum Tercatat Adanya Kerusakan Akibat Gempa Garut

BPBD Garut memastikan belum tercatat ada kerusakan bangunan atau rumah warga akibat gempa Garut yang berkekuatan 6,1 magnitudo, Sabtu (3/12/2022).

NEWS | 3 Desember 2022

Legislator PDIP Malas Turun ke Tengah Rakyat Tak Akan Diusung Caleg

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan kader PDIP yang menjadi anggota DPR dan DPRD agar turun ke tengah rakyat.

NEWS | 3 Desember 2022

Asosiasi Dai Bantah Bencana Terjadi Karena Tak Terapkan Sistem Khilafah

Asosiasi Dai membantah pandangan kelompok radikal yang menyebut bahwa bencana alam yang terjadi di Tanah Air akibat tidak diterapkan sistem khilafah.

NEWS | 3 Desember 2022

Dinsos DKI Jakarta Ungkap Dukungan Fasilitas untuk Disabilitas

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari mengungkap dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada para disabilitas.

NEWS | 3 Desember 2022

Adian: Suara Rakyat Tak Perlu Dibayar dengan Uang dalam Amplop

Adian Napitupulu mengingatkan para anggota dan kader PDIP tidak menjadikan rakyat sekadar objek jual beli suara saat pemilu.

NEWS | 3 Desember 2022

Pengamanan Pernikahan Kaesang-Erina, Polisi Siagakan 2.188 Personel

Polda Jateng menyiagakan sebanyak 2.188 personel untuk pengamanan pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono.

NEWS | 3 Desember 2022

MK Larang Eks Koruptor Nyaleg, KPU Konsultasi dengan DPR

KPU tengah mengkaji putusan MK yang melarang eks koruptor setelah 5 tahun keluar dari penjara maju mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg).

NEWS | 3 Desember 2022

Instruksi Penting PDIP bagi Kader Terkait Kemenangan Pemilu 2024

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan instruksi penting kepada para kadernya, khususnya tiga pilar partai.

NEWS | 3 Desember 2022

Jelang Nataru, IDI Imbau Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Ketua Umum PB IDI Dr Moh. Adib Khumaidi, Sp.OT mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap ancaman Covid-19.

NEWS | 3 Desember 2022

PKB Dorong Karyawan Startup Bentuk Serikat Pekerja Imbas Marak PHK

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak karyawan-karyawan startup segera membentuk serikat pekerja.

NEWS | 3 Desember 2022


TAG POPULER

# Penumpang Air Asia Diseret


# Tenda Sakinah


# Piala Dunia 2022


# Paspampres Perkosa Kostrad


# Sidang Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
BPBD: Belum Tercatat Adanya Kerusakan Akibat Gempa Garut

BPBD: Belum Tercatat Adanya Kerusakan Akibat Gempa Garut

NEWS | 10 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE