Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Kemenkes Dorong Swasta Kemandirian Alkes Dalam Negeri

Rabu, 5 Oktober 2022 | 10:06 WIB
Oleh : Hendro D Situmorang / JEM
Penandatanganan nota kesepakatan asosiasi perusahaan alat kesehatan, Gakeslab Indonesia dengan Surveyor Indonesia di Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2022.

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendorong pihak swasta untuk percepatan kemandirian alat kesehatan (alkes) produk dalam negeri.

Direktur Produksi dan Distribusi Alat kesehatan Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Sodikin Sadek mengatakan pemerintah berupaya melakukan pengembangan industri alkes dalam negeri. Pihaknya juga berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan melalui 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia.

"Salah satunya yaitu transformasi sistem ketahanan kesehatan dalam meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan," katanya saat penandatanganan nota kesepakatan Gakeslab Indonesia dengan Surveyor Indonesia di Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 66 menyebutkan kementerian/lembaga/perangkat daerah wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%.

Namun jika tidak terpenuhi, dapat memilih Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Nilai TKDN di bawah 25%. Jika tidak ada PDN yang memiliki nilai TKDN, maka boleh membeli PDN dengan izin AKD saja. Namun jika tidak ada juga PDN, maka baru boleh membeli produk impor dengan izin AKL.

Disebutkan, tata cara penghitungan TKDN Alkes dan Alkes IVD saat ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro.

"Perhitungan TKDN yang baru ini diharapkan mampu menjadi daya ungkit agar industri alkes dalam negeri lebih mudah memproduksi alkes dengan sumber bahan baku dalam negeri dan bukan malah menjadi kendala dalam memproduksi alkes dalam negeri," ungkap Sadek.

AKD dan TKDN bukan sesuatu untuk dibenturkan namun disinergikan. Diharapkan selain melakukan sertifikasi TKDN pada produknya, produsen alat kesehatan dalam negeri juga meningkatkan kapasitas produksinya. Dengan demikian, pemanfaatan alat kesehatan dalam negeri dalam pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di fasyankes dapat dilakukan secara maksimal.

Dijelaskan, Kemenkes akan terus mendorong dan mendukung industri alat Kesehatan dalam negeri agar memiliki daya saing untuk mendukung kemandirian alat kesehatan, meningkatkan produksi alat kesehatan dalam negeri sebagai substitusi impor, serta dalam proses produksinya menggunakan komponen bahan baku yang diproduksi di dalam negeri.

"Dengan menggunakan alat kesehatan dalam negeri, maka kita telah ikut berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia dalam memajukan dan mengembangkan industri alat kesehatan dalam negeri serta menguatkan daya saing ekonomi baik secara nasional maupun global," ujar Sadek.

Maka dari itu, Kemenkes mengapresiasi kerja sama antara Gakeslab Indonesia dan PT Surveyor Indonesia menyelenggarakan acara penandatanganan nota kesepakatan. Ini menjadi momentum memberikan dan memfasilitasi proses sertifikasi TKDN pada alat kesehatan produksi dalam negeri.

Memorandum of Understanding (MoU) ini ditandatangani dalam rangka kerja sama untuk meningkatkan kualitas survei produk alkes yang merupakan bagian penting dari proses sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)

Sekretaris Jenderal Gakeslab Indonesia, dr Randy H Teguh menyatakan Gakeslab sepenuhnya mendukung pemerintah dalam menerapkan sertifikasi TKDN untuk industri alat kesehatan (alkes).

Randy menjelaskan bahwa selama tiga bulan terakhir, Gakeslab Indonesia dan Surveyor indonesia telah bergandengan tangan untuk melatih industri alkes anggota Gakeslab Indonesia secara cuma-cuma untuk mempersiapkan diri dalam memasuki proses sertifikasi TKDN.

Dalam waktu singkat, Surveyor Indonesia telah memberikan pelatihan bagi 114 anggota Gakeslab Indonesia dalam 5 sesi yang mencakup semua jenis alkes.

"Upaya ini dilakukan untuk mendorong percepatan proses sertifikasi TKDN untuk alkes, yang selama ini masih lambat akibat terbatasnya kapasitas lembaga survei," ujar Randy.

Saat ini hanya ada dua lembaga survei yang mendapatkan mandat untuk melakukan survei dalam rangka sertifikasi TKDN dan salah satunya adalah Surveyor Indonesia.

"Selain itu, harga layanan survei pun masih amat tinggi, sehingga banyak industri alkes yang mengalami kesulitan untuk mendanai proses survei" tambah Randy.

Ia menambahkan bila tidak segera dicarikan jalan keluar maka kurangnya kapasitas dan tingginya harga ini akan menjadi bumerang bagi upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian alkes, karena industri industri alkes baru dan produk-produk alkes baru yang berpotensi untuk menjadi produk substitusi impor akan terhambat untuk diserap oleh pasar.

Hal ini akan terjadi karena, berdasarkan peraturan-peraturan yang ada saat ini manfaat prioritas pembelian alkes dalam negeri hanya dapat dirasakan bila produk alkes dalam negeri telah tersertifikasi TKDN dan memiliki TKDN dengan nilai minimum 25%.

"Bila tidak, maka produk alkes dalam negeri tersebut akan mengalami nasib serupa dengan produk impor, yaitu tidak diprioritaskan untuk dibeli oleh fasilitas kesehatan pemerintah," ujar Randy.

"Hambatan serapan pasar ini akan membuat industri alkes baru kehilangan tenaga, sehingga mati sebelum dapat berkembang," ujarnya.

"Bila hal ini terjadi, maka bukan saja substitusi impor alkes akan melambat, tetapi juga efek berganda yang diharapkan yang akan terjadi secara otomatis bila industri alkes berkembang, tidak akan tercapai," urai dia.

Randy khawatir yang akan terjadi adalah industri alkes akan dipenuhi berbagai "bangkai industri" berupa pabrik yang tidak beroperasi, mesin-mesin produksi yang rusak, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta hal-hal lain yang akan menimbulkan trauma jangka panjang bagi pengusaha untuk menanamkan investasi dalam industri alkes.

"Bila hal ini terjadi, maka substitusi impor dan efek berganda yang kita harapkan akan menjadi mimpi belaka," katanya.

“Proses substitusi ini tidak dapat hanya mengandalkan industri yang sudah ada, meskipun industri tersebut berskala besar, karena setiap industri telah memiliki jalur pengembangan bisnis masing-masing sesuai dengan kompetensi dasar dan pasar yang telah dimilikinya,” kata Randy. “Karena itu industri baru tetap perlu dibantu untuk menjejakkan kaki di arena pasar alkes nasional.”

Lebih jauh, Randy menyatakan bahwa langkah Presiden Joko Widodo untuk mendorong terbukanya pasar alkes dalam negeri dengan keras merupakan langkah awal yang harus diapresiasi dan ditindaklanjuti dengan mengawal pertumbuhan industri alkes.

Pengawalan industri alkes baru, khususnya industri kecil dan menengah, juga menjadi langkah awal kemandirian alkes di negara-negara lain seperti Tiongkok, Korea dan Taiwan.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI