Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Pengelolaan Informasi Publik Harus Mengikuti Tren Kekinian

Kamis, 6 Oktober 2022 | 02:05 WIB
Oleh : Hendro D Situmorang / FER
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kemenkominfo Hasyim Gautama saat webinar Bimbingan Teknik (Bimtek) Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik bagi PPID di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, Beritasatu.com - Pelayanan dan pengelolaan informasi publik harus mengikuti perkembangan teknologi komunikasi yang biasa digunakan masyarakat. Hal tersebut agar program strategis yang telah dan akan dilakukan pemerintah, dapat lebih mudah dan cepat diketahui publik.

Kondisi ini yang kemudian menjadikan Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo) rutin menggelar bimbingan teknis (Bimtek) untuk peningkatan kemampuan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

"Masyarakat harus dapat mengakses informasi terkait program strategis pemerintah menggunakan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman," kata Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo Hasyim Gautama saat webinar Bimbingan Teknik (Bimtek) Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik bagi PPID di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Rabu (5/10/2022).

Hasyim pun berharap para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) bisa dan wajib menguasai teknologi komunikasi.

Kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi akan membuat kepercayaan terhadap kinerja pemerintah turut meningkat. Pada akhirnya, kata Hasyim, setiap program strategis yang diterbitkan akan dapat mendorong sepenuhnya partisipasi publik.

"Dengan penerimaan pesan yang tinggi, maka juga akan meningkatkan kepercayaan tehadap pemerintah. Kepercayaan akan semakin tinggi," kata Hasyim.

Dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menyebutkan petugas PPID sebagai ujung tombak yang memberikan informasi program strategis kepada khalayak luas.

Konteks perundangan itu, kata Hasyim, juga sebagai bentuk dan wujud good governance. Jadi, katanya, program strategis pemerintah dapat selalu diketahui dan dipantau oleh masyarakat. "Ini sebagai bentuk implementasi good governance," kata Hasyim.

Peran dan fungsi PPID turut menentukan alur informasi publik program strategis dari pemerintah. Program-program ini akan dapat diterima oleh masyarakat melalui berbagai medium komunikasi yang berkembang pesat seiring dengan perkembangan jaman.

"Semua layanan informasi oleh PPID perlu terintegrasi melalui satu pintu berbentuk data-mart, sehingga memudahkan publik mencari informasi secara efisien dan mudah," kata Hasyim.

Maka itu, Hasyim pun meminta seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan UU KIP yang telah berlaku sejak 13 tahun lalu tersebut.

"Saya harap seluruh pengelola informasi dan pihak terkait berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik," ujar Hasyim.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI