Logo BeritaSatu

Kejagung Diminta Tak Buru-buru Umumkan Kerugian Negara Korupsi Surya Darmadi

Jumat, 7 Oktober 2022 | 19:30 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta tak buru-buru mengumumkan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng. Diketahui, Surya Darmadi saat ini sedang menjalani persidangan perkara dugaan korupsi penyerobotan lahan yang dilakukan perusahaannya di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau pada periode 2004 hingga 2022.

Namun jumlah kerugian negara akibat perkara dugaan korupsi Surya Darmadi berubah-ubah. Dalam surat dakwaan jaksa, Surya Darmadi disebut merugikan negara sebesar Rp 86,5 triliun. Jumlah ini berbeda ketika Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka, yakni Rp 78 triliun. Kemudian dalam perkembangannya, Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa jumlah kerugian negara yang timbul sebesar Rp 104 triliun.

Pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasih mengatakan, Kejagung sebaiknya tidak tergesa-gesa menyebut nominal kerugian negara. Yenti menyebut, kerugian negara itu terbagi dua, yaitu kerugian keuangan negara dan perekonomian negara karena korupsi itu. Ia menyayangkan frasa potensi kerugian negara dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi ada kondisi kerusakan lahan atau potensi-potensi yang dihitung kerusakan tanah karena ditanami sawit itu harus ada dana reboisasi. Saya berpikir, sayang sekali pada waktu potensi kerugian negara dihilangkan oleh MK. Harusnya potensi, ngitung itu nanti yang penting ada potensi kerugian negara sudah cukup,” ujar Yenti, Jumat (7/10/2022).

Yenti memaparkan, perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi Surya Darmadi kompleks. Tidak hanya soal kerugian akibat kerusakan lingkungan, tetapi juga pemulihan hak atas hutan dan pemulihan kondisi tanah.

"Itu dihitung, reboisasinya berapa?. Kemudian setelah diuntungkan, berapa keuntungan yang ada itu harus disita dan itu digunakan apa aliran TPPU. Katanya ada 18 ahli yang akan dihadirkan di sidang, bukan hanya ahli korupsi dan TPPU, tetapi ada ahli dari BPKP, ahli kehutanan, dan ahli lingkungan,” katanya.

Yenti mengatakan, proses sidang sebaiknya juga membuka siapa saja yang terlibat. Termasuk membuka pihak yang membiarkan terjadinya penyerobotan lahan. Menurutnya, jika ada oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan kemudian ada orang diuntungkan baik dirinya atau orang lain, itu pasti menimbulkan kerugian negara. Untuk itu, kata Yenti, berbagai faktor kerugian negara tersebut harus dihitung terlebih dahulu.

“Karena ditulis harus ada kerugian negara, jadi harus dihitung dan perhitungan itu memperlama (proses hukum). Jadi menurut saya, hitung-hitungannya seperti itu kita kawal saja. Awalnya berapa? Sekarang berapa?, Baru tahu saat dakwaan menjadi Rp 84 triliun. Ya itu harus dijelaskan saja. Makanya jangan dirilis dulu kalau belum jelas, tetapi nanti akan kita dengarkan (di sidang),” kata dia.

Baca selanjutnya
Dikatakan, cara melakukan penghitungan memang selayaknya dari BPKP. Dia berharap Kejagung ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Keluarga Tewas Diracun di Magelang, Anak Kedua Jadi Tersangka

Polresta Magelang menetapkan anak kedua sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dengan racun di Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah.

NEWS | 29 November 2022

Unggah Tajuk Palsu CNN, Elon Musk Diingatkan Pemeriksa Fakta Twitter

CEO Twitter Elon Musk baru saja diingatkan oleh tim pemeriksa fakta dari platformnya sendiri setelah dia membagikan tajuk berita dari CNN yang ternyata palsu.

NEWS | 29 November 2022

Warga Terdampak Gempa Cianjur Mulai Beraktivitas di Ladang

Satu pekan setelah gempa Cianjur, Jawa Barat, warga mulai beraktivitas di ladang, Selasa (29/11/2022).

NEWS | 29 November 2022

Layanan RSUD dr Soewandie Lambat, Wali Kota Surabaya Ngamuk

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, marah dan ngamuk saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan di RSUD dr Soewandie, Senin (28/11/2022) siang

NEWS | 29 November 2022

Buku Mantra dan Kemenyan Ditemukan di Rumah Keluarga Tewas di Kalideres

Buku mantra hingga kemenyan ditemukan polisi di rumah keluarga tewas di Kalideres, Jakarta Barat.

NEWS | 29 November 2022

Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin

Hasil survei terbaru lembaga Charta Politika Indonesia menunjukkan mayoritas publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

NEWS | 29 November 2022

Keluarga Tewas di Kalideres Aktif Lakukan Sebuah Ritual

Salah satu korban satu keluarga tewas di Kalideres tersebut, yaitu Budiyanto aktif melakukan sebuah ritual.

NEWS | 29 November 2022

Kemenkes Sebut HIV Masih Jadi Masalah Kesehatan Global

Memperingati Hari AIDS Sedunia 2022, Kemenkes menyampaikan infeksi HIV AIDS masih menjadi masalah kesehatan global dan nasional.

NEWS | 29 November 2022

Elektabilitas Ganjar Pranowo Konsisten Naik

Hasil survei terbaru Charta Politika menunjukkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus menunjukkan tren positif untuk menghadapi Pilpres 2024.

NEWS | 29 November 2022

Soal Tambang Ilegal Kaltim, Kabareskrim Tantang Ferdy Sambo Buka BAP

Kabareskrim menanggapi pernyataan mantan Kadiv Propam Polri yang mengatakan bahwa Agus telah diperiksa terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur.

NEWS | 29 November 2022


TAG POPULER

# Ferdy Sambo


# Impor Beras


# UMP DKI Jakarta


# Pemimpin Berambut Putih


# Adian Napitupulu


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Berani Tampil Seksi di Qatar, Model Kroasia Menuai Kontroversi

Berani Tampil Seksi di Qatar, Model Kroasia Menuai Kontroversi

SEMESTA BOLA 2022 | 15 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE