Logo BeritaSatu

Kejagung Diminta Tak Buru-buru Umumkan Kerugian Negara Korupsi Surya Darmadi

Jumat, 7 Oktober 2022 | 19:30 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta tak buru-buru mengumumkan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng. Diketahui, Surya Darmadi saat ini sedang menjalani persidangan perkara dugaan korupsi penyerobotan lahan yang dilakukan perusahaannya di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau pada periode 2004 hingga 2022.

Namun jumlah kerugian negara akibat perkara dugaan korupsi Surya Darmadi berubah-ubah. Dalam surat dakwaan jaksa, Surya Darmadi disebut merugikan negara sebesar Rp 86,5 triliun. Jumlah ini berbeda ketika Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka, yakni Rp 78 triliun. Kemudian dalam perkembangannya, Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa jumlah kerugian negara yang timbul sebesar Rp 104 triliun.

Advertisement

Pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasih mengatakan, Kejagung sebaiknya tidak tergesa-gesa menyebut nominal kerugian negara. Yenti menyebut, kerugian negara itu terbagi dua, yaitu kerugian keuangan negara dan perekonomian negara karena korupsi itu. Ia menyayangkan frasa potensi kerugian negara dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi ada kondisi kerusakan lahan atau potensi-potensi yang dihitung kerusakan tanah karena ditanami sawit itu harus ada dana reboisasi. Saya berpikir, sayang sekali pada waktu potensi kerugian negara dihilangkan oleh MK. Harusnya potensi, ngitung itu nanti yang penting ada potensi kerugian negara sudah cukup,” ujar Yenti, Jumat (7/10/2022).

Yenti memaparkan, perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi Surya Darmadi kompleks. Tidak hanya soal kerugian akibat kerusakan lingkungan, tetapi juga pemulihan hak atas hutan dan pemulihan kondisi tanah.

"Itu dihitung, reboisasinya berapa?. Kemudian setelah diuntungkan, berapa keuntungan yang ada itu harus disita dan itu digunakan apa aliran TPPU. Katanya ada 18 ahli yang akan dihadirkan di sidang, bukan hanya ahli korupsi dan TPPU, tetapi ada ahli dari BPKP, ahli kehutanan, dan ahli lingkungan,” katanya.

Yenti mengatakan, proses sidang sebaiknya juga membuka siapa saja yang terlibat. Termasuk membuka pihak yang membiarkan terjadinya penyerobotan lahan. Menurutnya, jika ada oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan kemudian ada orang diuntungkan baik dirinya atau orang lain, itu pasti menimbulkan kerugian negara. Untuk itu, kata Yenti, berbagai faktor kerugian negara tersebut harus dihitung terlebih dahulu.

“Karena ditulis harus ada kerugian negara, jadi harus dihitung dan perhitungan itu memperlama (proses hukum). Jadi menurut saya, hitung-hitungannya seperti itu kita kawal saja. Awalnya berapa? Sekarang berapa?, Baru tahu saat dakwaan menjadi Rp 84 triliun. Ya itu harus dijelaskan saja. Makanya jangan dirilis dulu kalau belum jelas, tetapi nanti akan kita dengarkan (di sidang),” kata dia.

Baca selanjutnya
Dikatakan, cara melakukan penghitungan memang selayaknya dari BPKP. Dia berharap Kejagung ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Lima Hari Hanyut, Bocah Perempuan di Malang Akhirnya Ditemukan

Warga Dusun Ngrancah di Malang, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bocah perempuan dalam kondisi mengapung di aliran Sungai Brantas

NEWS | 30 Januari 2023

Unik, Pesta Ulang Tahun Anjing Digelar ala Kekaisaran Tiongkok

Di Kota Surabaya terdapat enam ekor anjing ras mini pom-pom yang merayakan ulang tahunnya secara besar-besaran layaknya manusia.

NEWS | 30 Januari 2023

Top 5 News: Jalan Ambles di Grobogan hingga Juventus Jelang Lawan Monza

Kabar tentang jalur Semarang-Grobogan yang ambles sepanjang 25 meter menjadi berita terpopuler atau top news Beritasatu.com, Minggu (29/1/2023).

NEWS | 30 Januari 2023

Menpan RB Klarifikasi Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat

Menpan RB menegaskan dirinya tidak pernah menyebutkan anggaran pengetatan kemiskinan Rp 500 triliun tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan.

NEWS | 30 Januari 2023

Pesta Rakyat Cap Go Meh di Bogor Digelar hingga 2 Februari 2023

Bazar Pesta Rakyat, salah satu kegiatan dari rangkaian acara Cap Go Meh (CGM)-Bogor Street Fest (BSF) 2023 digelar sejak 26 Januari hingga 2 Februari 2023.

NEWS | 30 Januari 2023

2 Pelajar di Sukabumi Jadi Korban Pembacokan

Dua pelajar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban pembacokan di dua lokasi berbeda, yakni Kecamatan Cicurug dan Palabuhanratu.

NEWS | 30 Januari 2023

Soal Perayaan Imlek, Ini Kata DPP PITI

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PITI Denny Sanusi menyatakan, Imlek bukan suatu perayaan agama tertentu.

NEWS | 30 Januari 2023

Permabudhi: Imlek Momentum Perayaan Sukacita Kebangsaan

Ketua Umum Permabudhi Philip Kuntjoro Widjaja mengatakan, Tahun Baru Imlek merupakan momentum perayaan sukacita kebangsaan.

NEWS | 30 Januari 2023

Besok, PM Malaysia Anwar Ibrahim Gelar Kunjungan Resmi ke Singapura

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan menggelar kunjungan resmi ke Singapura pada Senin (30/1/2023) besok.

NEWS | 29 Januari 2023

Soal Isu Reshuffle Kabinet, PKB: Belum Pasti Terjadi

Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebutkan bahwa reshuffle kabinet yang dikabarkan dilakukan pada Rabu Pon 1 Februari 2023, belum pasti terjadi.

NEWS | 30 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Menpan RB Klarifikasi Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat

Menpan RB Klarifikasi Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat

NEWS | 7 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE