Logo BeritaSatu

DPD Terbitkan 9 Rekomendasi atas Kasus BLBI

Rabu, 12 Oktober 2022 | 03:11 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menerbitkan 9 rekomendasi atas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Kasus BLBI) pada Sidang Paripurna RI ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023.

Rekomendasi ini dirilis bertepatan dengan masa akhir tugas Panitia Khusus (Pansus) BLBI, DPD RI pada Jumat, 7 Oktober 2022 lalu.

Advertisement

Salah satu dari poin rekomendasinya adalah ketidakwajaran dalam penjualan aset BCA dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Sebanyak 9 rekomendasi tersebut tertuang dalam Keputusan DPD RI Nomor 18/DPD RI/I/2022-2023 tentang Rekomendasi atas Hasil Pelaksanaan Tugas Pansus BLBI.

Adapun rekomendasi ini ditandatangani langsung oleh Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan tiga Wakil Ketua yakni Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B Najamudin.

Rekomendasi pertama menyatakan Pansus BLBI DPD RI telah menemukan beban APBN pada tahun ini berupa pembayaran bunga obligasi rekap BLBI senilai Rp 47,78 triliun per September 2022.

“Karenanya dalam rekomendasi selanjutnya, Pansus BLBI DPD RI meminta Pemerintah cq Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan untuk menampilkan informasi mengenai kode surat berharga negara yang berkaitan dengan BLBI sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Ketua DPD RI, La Nyalla kepada wartawan, Selasa (11/10/2022).

Rekomendasi Kedua, Pansus BLBI DPD RI juga menemukan adanya ketidakwajaran (irregularity) dalam proses penjualan aset BCA dari BPPN kepada pembeli baru. Rekomendasi Ketiga, Pansus BLBI DPD RI menemukan adanya ketidakwajaran saat BCA dikelola oleh tim kuasa direksi yang ditunjuk oleh pemerintah.

“Keempat, Pansus BLBI DPD RI menyatakan hasil temuan audit BPK mengenai temuan BLBI belum ada tindak lanjut oleh pemerintah yang diduga adanya indikasi tindak pidana korupsi,” tandas La Nyalla.

Kelima, mendorong Tim Satgas BLBI yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan penagihan terhadap pihak perbankan atas penunggakan kewajibannya. Karena itu, diperlukan peningkatan kewenangan yang diberikan untuk melakukan langkah-langkah yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menuntaskan pengembalian utang perbankan tersebut.

Keenam, Pimpinan DPD RI telah diminta oleh Pansus BLBI untuk membentuk Pansus Baru dalam rangka menindaklanjuti hasil kerja Pansus BLBI DPD RI yang belum tuntas dan berakhir pada tanggal 7 Oktober 2022.

“Ketujuh, Pansus baru perlu berkoordinasi dengan peran aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, dan lain-lain untuk menindaklanjuti penuntasan kasus BLBI,” paparnya.

Kedelapan, rekomendasi dibuat Pansus BLBI DPD berdasarkan hasil pembahasan dan penelaahan yang dilakukan oleh Pansus BLBI DPD RI melalui rapat pleno, rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum dan focus group discussion (FGD) serta rapat konsultasi dengan BPK RI yang berlangsung sejak masa kerja Pansus sebagaimana hasil Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun Sidang 2021-2022 tanggal 11 Januari 2022.

Terakhir, kata La Nyalla, rekomendasi Pansus BLBI DPD RI terkait penuntasan kasus BLBI disusun sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPD terhadap akuntabilitas keuangan Negara.

“Harapannya dengan Rekomendasi DPD RI ini, penuntasan kasus BLBI oleh Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara atas BLBI dapat semakin terlaksana secara akuntabel dan profesional,” pungkas La Nyalla.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Penyidik Kasus Kecelakaan Mahasiswa UI Jalani Sidang Kode Etik

Polda Metro Jaya menyatakan, para penyidik awal yang menangani kasus mahasiswa UI tewas ditabrak Pajero di Jagakarsa menjalani sidang kode etik.

MEGAPOLITAN | 8 Februari 2023

Kasus Gagal Ginjal Akut Muncul Lagi, Komisi IX Minta BPOM Segera Ungkap Penyebabnya

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) segera menemukan penyebab munculnya kembali Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA)

NEWS | 8 Februari 2023

Tekan Angka Inflasi di Jateng, Ganjar Gandeng Bulog

Ganjar menggandeng Bulog guna mengatasi inflasi sekaligus memastikan ketersediaan stok beras di provinsi Jateng.

NUSANTARA | 8 Februari 2023

Gapki Minta Dana Bagi Hasil Sawit untuk Bangun Infrastruktur

Ketua Umum Gapki Joko Sriyono meminta Dana Bagi Hasil (DBH) difokuskan untuk infrastruktur pengelolaan kelapa sawit di daerah.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Keluarga Sugeng, Tersangka Tabrak Mahasiswi di Cianjur Minta Tolong ke Jokowi

Keluarga Sugeng Guruh Gautama, tersangka tabrak mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat, minta tolong ke Presiden Jokowi.

MEGAPOLITAN | 8 Februari 2023

Panglima TNI Ungkap Pilot Susi Air Berhasil Terdeteksi

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengungkapkan, pilot Susi Air Philips Marthen yang sempat hilang, saat ini berhasil terdeteksi keberadaannya.

NASIONAL | 8 Februari 2023

PUPR Pastikan Tol Cisumdawu Bisa Dipakai Mudik Lebaran 2023

Kementerian PUPR akan mengoperasikan secara penuh jalan tol Cisumdawu (Cileunyi–Sumedang–Dawuan) pada momen mudik Lebaran 2023.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Pakar: Penderita Diabetes Diminta Hindari Konsumsi Madu

Prof Aman Bhakti Pulungan mengingatkan bahwa penderita diabetes sebaiknya menghindari konsumsi madu.

LIFESTYLE | 8 Februari 2023

Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris Jasa Marga

Menteri BUMN, Erick Thohir melakukan perombakan dewan direksi dan komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Cegah Diabetes, Hindarkan Anak dari Konsumsi Makanan Cepat Saji

Guna mencegah terjadinya diabetes pada anak, orang tua bisa melakukan upaya pencegahan konsumsi makanan cepat saji.

LIFESTYLE | 8 Februari 2023


TAG POPULER

# Lee Da In


# 1 Abad NU


# Christine Hakim


# Susi Air


# Praxion


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Juni 2023, Megawati Bakal Umumkan Capres yang Diusung PDIP

Juni 2023, Megawati Bakal Umumkan Capres yang Diusung PDIP

BERSATU KAWAL PEMILU | 9 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE