Logo BeritaSatu

Duta Palma Group Kantongi Tiga HGU Perkebunan Kelapa Sawit di Inhu

Selasa, 18 Oktober 2022 | 07:31 WIB
Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Persidangan kasus korupsi dugaan pengalihan fungsi hutan oleh PT Duta Palma Group, memasuki babak baru. Terungkap selama ini ternyata perusahaan tersebut telah mengantongi tiga hak guna usaha (HGU) untuk dua perusahaan perkebunan kelapa sawit miliknya.

Hal itu terungkap dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022) dengan agenda pemeriksaan saksi. Ada pun para saksi yang mengungkap keberadaan HGU tersebut yakni mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) periode 2002-2006, Bambang Priono dan Kepala BPN Inhu periode 2006-2011 Hadi Sucipto.

Advertisement

Keduanya mengakui adanya HGU atas nama PT Kencana Amal Tani seluas 9.176 hektare yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruangan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) pada tahun 1997 dan tahun 2003.

“PT Kencana Amal Tani memiliki dua sertifikat HGU yang pertama dikeluarkan pada 21 Januari 1997 dengan luas 5.384 hektare dan HGU kedua dikeluarkan pada 6 november 2003 dengan luas 3.792 hektare,” ujar Bambang Priono menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU) di tengah persidangan.

Sementara Kepala BPN Inhu periode tahun 2022, Ermansyah Simatupang, mengungkapkan saat ini pihaknya di BPN Kabupaten Inhu mengetahui kalau PT Duta Palma Group telah mengantongi tiga sertifikat HGU yang total keseluruhannya seluas 15.593,90 hektare.

“Saat ini ada tiga HGU yang dimiliki Duta Palma Group terdiri dari dua sertifikat atas nama PT Kencana Amal Tani dengan total luas 9.176 hektare ditambah dengan HGU atas nama PT Bayu Bening Utama seluas 6.417,90 hektare,” jawab Ermansyah kepada JPU.

Menanggapi hasil persidangan tersebut, kuasa hukum terdakwa pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi, Juniver Girsang, mengatakan sejak awal kliennya telah memiliki iktikad baik dalam melengkapi legalitas pendirian perkebunan kelapa sawit di bawah kepemilikan PT Duta Palma Group.

“Jelas di persidangan terungkap kalau sejauh ini Duta Palma Group telah mengantongi sebanyak tiga sertifikat HGU, dan secara keseluruhan klien kami telah mengusulkan permohonan pelepasan kawasan hutan,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, selain upaya pelepasan hutan yang dilakukan itu, PT Duta Palma Group juga telah melakukan upaya pelepasan sesuai ketentuan pada UU Cipta Kerja.

“Seperti pada eksepsi yang sudah kita sampaikan di persidangan, PT Duta Palam Group sudah mengusulkan pelepasan kawasan hutan sesuai ketentuan di Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga seharusnya perkara ini dapat diselesaikan di luar pengadilan,” terang Juniver.

Selain itu hasil pantauan dalam persidangan dugaan korupsi alih fungsi hutan oleh PT Duta Palma yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 78 trilun, terungkap bahwa PT Duta Palma Group yang membawahi 5 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu, ternyata pernah mengusulkan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan dan permohonan itu diketahui berdasarkan surat tembusan permohonan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu.

Hal itu terungkap berdasarkan keterangan saksi mantan Kepala Bagian (Kabag) Pertanahan Pemkab Indragiri Hulu, Fakhrurozi, saat menjawan pertanyaan JPU dalam persidangan.

“Ada Pak, perkiraan pada tahun 2011, 2012, jadi sebuah perusahaan Duta Palma Group di luar BBU yang sudah dikeluarkan, diterbitkan sertifikatnya yang disampaikan oleh pertanahan tadi sudah mengusulkan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri,” ujar Fakhrurozi menjawab pertanyaan JPU.

“Apakah itu secara keseluruhan?” tanya JPU menimpali.

“Bertahap Pak,” ungkap Fakhrurozi.

Untuk diketahui, agenda sidang pemeriksaan saksi digelar secara hibrida dengan menghadirkan tujuh saksi dan terdakwa Surya Darmadi secara langsung. Sementara untuk terdakwa Raja Thamsir Rahman mengikuti secara online dari PN Pekanbaru.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pemkot Jakpus Bangun 4 Embung Cegah Banjir di Cempaka Putih

Pemkot Jakpus membangun embung di Kecamatan Cempaka Putih untuk menampung air hujan. Selain itu, untuk mencegah potensi banjir.

NEWS | 31 Januari 2023

Covid-19 Subvarian Kraken, Pemerintah: Disiplin Prokes Diperlukan

Kemunculan Covid-19 subvarian Omicron XBB 1.5 atau Kraken mengingatkan masih perlunya memperkuat disiplin penerapan protokol kesehatan.

NEWS | 31 Januari 2023

Polda Metro Respons Pengakuan Wanita dalam Audi yang Tabrak Mahasiswi di Cianjur

Polda Metro Jaya merespons pengakuan penumpang wanita di sedan Audi A6 yang menabrak mahasiswi Selvi Amalia Nuraeni di Cianjur, hingga tewas.

NEWS | 30 Januari 2023

Politeknik Tridaya Virtu Morosi Selenggarakan Studi Vokasi Industri

Politeknik Tridaya Virtu Morosi menyelenggarakan program studi vokasi industri dan bertekad mencetak serta membentuk SDM unggul dan berkompeten.

NEWS | 31 Januari 2023

Siap-siap, Rekrutmen Calon ASN 2023 Bakal Segera Dibuka

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023 bakal segera dibuka.

NEWS | 31 Januari 2023

BPJS Kesehatan Diprediksi Kembali Defisit tahun 2024

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) memprediksi aset bersih dana jaminan sosial atau DJS kembali defisit pada tahun 2024.

NEWS | 30 Januari 2023

Polri Kirim 15 Personel Jadi Penyidik di KPK Selama 4 Tahun

Polri mengirimkan 15 personel untuk diperbantukan menjadi penyidik di KPK. Mereka akan bertugas selama empat tahun ke depan.

NEWS | 30 Januari 2023

Habiburokhman: Tak Elok Giring Kaesang ke Gerindra

Habiburokhman mengungkapkan tidak elok rasanya menggiring putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep masuk ke Gerindra.

NEWS | 30 Januari 2023

Soal Reshuffle Kabinet, Waketum PPP Sebut Dengar Kabar

Terkait perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo, PPP menyatakan belum memperoleh informasi.

NEWS | 31 Januari 2023

KUHP Baru Jadi Cermin Indonesia dalam Wajah Hukum Pidana

KUHP baru secara filosofis memiliki perbedaan dengan KUHP lama karena memiliki nilai dan kepribadian Indonesia sebagai bangsa merdeka.

NEWS | 30 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Long Form Sensus Penduduk Pertajam Pembangunan Kependudukan

Long Form Sensus Penduduk Pertajam Pembangunan Kependudukan

EKONOMI | 2 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE