Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah warga Ibu Kota mendatangi posko pengaduan Balai Kota DKI Jakarta untuk mengadukan beragam persoalan. Pengaduan dari masalah tanah hingga pungli atau pungutan liar ratusan juta. Posko pengaduan kembali oleh Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, Selasa (18/10/2022).
"Kami merasa dilakukan tidak profesional, memihak, bertele-tele dan ada permintaan uang, yang terus terang kami sebagai warga biasa, kami mengalami kebingungan," kata warga Bambu Apus, Jakarta Timur, Martina Gunawan di Pendopo Balai Kota Jakarta.
Ia mengaku dimintai uang dengan jumlah bervariasi mulai Rp 150 juta hingga 2,5 persen dari harga total harga tanah oleh oknum di salah satu Unit Pelaksana Teknis di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI.
Permintaan uang itu, kata dia, untuk mempercepat penyelesaian pembebasan lahan milik kliennya yang masuk zona hijau tepatnya di depan Universitas Respati Indonesia, Jakarta Timur.
Ia mengaku sudah melaporkan permasalahan itu baik secara langsung maupun berbasis elektronik tetapi tidak ada perkembangan sejak diadukan pada 2019.
"Saya sudah mengadu lebih dari 10 kali baik ke gubernur yang lama maupun ke camat, wali kota, RT, RW, dan tidak ada sambutan untuk masalah kami," katanya.
Ia pun menyambut baik dibukanya kembali posko pengaduan di Balai Kota Jakarta itu setelah dihentikan pada 2017-2022.
Baca selanjutnya
"Ini sangat positif. Posko yang dibuka Pemprov DKI sekarang, saya sarankan ...
Halaman: 123selengkapnya
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Sumber: ANTARA
