Logo BeritaSatu

Sah! Presiden Jokowi Teken UU Perlindungan Data Pribadi

Selasa, 18 Oktober 2022 | 21:21 WIB
Oleh : Abdul Muslim / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada Senin (17/10/2022).

Naskah UU yang terdiri atas 16 bab dan 76 pasal tersebut sudah dapat diunduh pada website setneg.go.id pada rubrik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara.

Advertisement

Penandatanganan UU PDP merupakan tindak lanjut dari langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) yang telah mengesahkan RUU PDP menjadi UU dalam rapat paripurna di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022). Pengesahannya pun menjadi payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk perlindungan data pribadi di tanah air.

Ketika itu, proses pengesahan UU PDP dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus dan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Indonesia menjadi negara kelima yang punya UU PDP di Asia Tenggara.

Rapat Paripurna pengesahan RUU PDP dihadiri oleh 295 anggota DPR yang terdiri atas 73 orang hadir secara fisik dan 206 orang hadir secara virtual (online). Sedangkan sebanyak 16 orang izin tidak bisa hadir. Dengan demikian, kuota forum (kuorum) telah tercapai.

Denda dan Pidana
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang juga merupakan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PDP Abdul Kharis Almasyhari berharap, pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi dapat menjadi solusi untuk mengatasi kebocoran data yang semakin marak di Tanah Air akhir-akhir ini. Pengasahan UU Perlindungan Data Pribadi akan dapat memastikan sanksi denda bagi yang membuat kebocoran data pribadi.

"Kita harapkan UU ini menjadi solusi bagi adanya banyak kebocoran data yang semakin hari semakin banyak jumlahnya dan volumenya makin gede dan itu artinya sangat merugikan subjek data pribadi,” ungkapnya, setelah pengesahan UU PDP di DPR.

Seperti kita ketahui, pada September lalu, terdapat setidaknya empat dugaan kebocoran data pribadi yang dikelola oleh korporasi dan lembaga pemerintah. Terdapat dugaan kebocoran 1,3 miliar data kartu seluler (SIM card), 26 juta data pelanggan IndiHome, 17 juta pelanggan PLN, serta 105 juta data pemilih milik KPU dan dijual di pasar gelap online.

Melalui UU tersebut, dia juga memastikan ada ancaman sanksi denda bagi entitas perusahaan yang membuat kebocoran data pribadi. "Kalau perusahaan sanksi administrasi nominalnya maksimal 2% dikalikan pendapatan kotor dalam setahun," kata Kharis.

Pelanggaran juga bisa dikanakan sanksi pidana bila pelakunya individu. Nantinya, UU PDP juga mengatur satu-satunya lembaga independen pengawasan terhadap pelindungan data pribadi yang berada di bawah naungan presiden secara langsung.

“Apabila ada masyarakat yang ingin mengadukan kasus permasalahan data pribadi bisa langsung mengadu ke lembaga independen tersebut," jelasnya.

Nantinya, lanjut dia, perusahaan juga diharapkan tidak lagi menggunakan data pribadi kecuali dengan persetujuan pemiliknya. “Di luar persetujuan tidak boleh, sehingga tidak boleh ada lagi telepon yang menawarkan asuransi dan sebagainya. Mereka yang berbuat itu akan dikenai sanksi," pungkas Kharis.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Tempat Pembuangan Akhir Burangkeng Bekasi Kelebihan Kapasitas

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, sudah kelebihan kapasitas.

NEWS | 4 Februari 2023

Direnovasi, Taman Margasatwa Ragunan Bakal Berkelas Internasional

Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan (TMR) Wahyudi Bambang mengatakan, Kebun Binatang Ragunan akan direnovasi dengan standar internasional.

NEWS | 4 Februari 2023

Makassar Mulai Terapkan KTP Digital Secara Bertahap

Penerbitan kartu tanda penduduk atau KTP digital diberlakukan secara bertahap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

NEWS | 4 Februari 2023

Kasus Kanker Anak di Indonesia, Leukemia Masih Dominan

Saat ini, leukemia masih menjadi jenis kanker yang paling banyak menyerang anak-anak di Indonesia.

NEWS | 4 Februari 2023

Cuaca Buruk, Nelayan Hilang di Perairan Laut Karawang

Seorang nelayan, Zakaria dikabarkan hilang saat mencari ikan di perairan pantai utara Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saat melaut, tengah terjadi cuaca buruk.

NEWS | 4 Februari 2023

Ini Berbagai Tantangan Pengobatan Kanker Anak

Pengobatan kanker anak di Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, utamanya dari sisi jumlah tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan.

NEWS | 4 Februari 2023

Jembatan di Kupang Putus Dihantam Banjir Bandang, Aktivitas Warga Lumpuh

Jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) putus dihantam banjir bandang.

NEWS | 4 Februari 2023

Sejumlah Rumah di Cibitung Bekasi Teremdam Banjir Selama 1 Pekan

Sejumlah rumah warga di Kampung Utan, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terendam air 30 sentimeter selama 1 pekan terakhir.

NEWS | 4 Februari 2023

2023, DKI Targetkan Pasang Patok Batas 3.000 Bidang Tanah

DKI Jakarta menargetkan bisa memasang patok batas 2.000 hingga 3.000 bidang tanah dalam Gemapatas pada tahun 2023 ini.

NEWS | 4 Februari 2023

Penyakit Kanker Masih Pemicu Kematian Tertinggi di Dunia

Provinsi Sumatara Utara menjadi tuan rumah peringatan Hari Kanker Sedunia Tingkat Nasional 2023 yang digelar pada 4-5 Februari 2023.

NEWS | 4 Februari 2023


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Tempat Pembuangan Akhir Burangkeng Bekasi Kelebihan Kapasitas

Tempat Pembuangan Akhir Burangkeng Bekasi Kelebihan Kapasitas

NEWS | 10 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE