Logo BeritaSatu

Bentuk Lembaga Baru, Kemenag Lantik 9 Anggota Majelis Masyayikh

Minggu, 23 Oktober 2022 | 09:02 WIB
Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Agama (Kemenag) membentuk satu lembaga baru bernama Majelis Masyayikh. Pembentukan lembaga baru yang mandiri dan independen ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Majelis Masyayikh terdiri dari Dewan Masyayikh atau para Pengasuh Pondok Pesantren yang telah melalui serangkaian proses seleksi oleh Tim AHWA (Ahlul Halli Wal Aqdi) dan kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1154 Tahun 2021.

Advertisement

Tujuan dibentuknya Majelis Masyayikh untuk merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren. Fungsinya, melindungi kemandirian dan kekhasan serta memajukan penyelenggaraan pendidikan pesantren.

Kemenag pun telah melantik sembilan anggota Majelis Masyayikh pada 31 Desember 2021. Kesembilan anggota Majelis Masyayikh tersebut yakni:

1) KH Azis Afandi (Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat).

2) KH Abdul Ghoffarrozin, MEd (Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati, Jawa Tengah).

3) Dr KH Muhyiddin Khotib (Pesantren Salafiyah Syafi’iyah, Sukorejo, Situbondo).

4) KH Tgk Faisal Ali (Pesantren Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Aceh Besar, Aceh).

5) Nyai Hj Badriyah Fayumi, MA (Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Bekasi, Jawa Barat).

6) Dr KH Abdul Ghofur Maimun (Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah).

7) KH Jam’an Nurchotib Mansur (Ustaz Yusuf Mansur) (Pesantren Darul Qur’an, Tangerang, Banten).

8) Prof Dr KH Abd A’la Basyir (Pesantren Annuqoyah, GulukGuluk, Sumenep, Jawa Timur).

9) Dr Hj Amrah Kasim, Lc, MA (Pesantren IMMIM Putri, Pangkep, Sulawesi Selatan).

“Lahirnya Undang-undang Pesantren haruslah berfungsi menjaga tradisi keilmuan pesantren yang khas dan unik. Saat ini, berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah pondok pesantren lebih dari 36.000 , dengan santri lebih dari 4 juta,” kata KH Abdul Ghoffarrozin, Ketua Majelis Masyayikh saat konferensi pers di Jalan Gajah Mada, Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat, Sabtu (22/10).

Gus Rozin, sapaan KH Abdul Ghoffarrozin menyebut, santri mempunyai potensi yang luar biasa. Namun mereka, khususnya santri Salafiyah, juga memiliki tantangan besar.

“Mereka belum mempunyai kesempatan untuk menjadi dokter, insinyur, bekerja di sebuah instansi atau perusahaan karena mereka sudah gugur di seleksi administrasinya. Mereka tidak memiliki ijazah,” ujarnya.

Majelis Masyayikh pun berjuang agar para santri mendapatkan hak-hak sipilnya.

“Alhamdulillah, saat ini TNI-Polri sudah mulai menerima santri untuk proses rekrutmen,” ungkapnya.

Di tahun pertamanya ini, Majelis Masyayikh fokus menyusun rencana induk.

Majelis Masyayikh juga sedang dan akan melakukan sosialisasi Undang-Undang Pesantren di 14 provinsi: Sulawesi Selatan, Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Banten, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Yogyakarta, Sumatera Utara.

Setelah itu, di tahun kedua, Majelis Masyayikh mulai memberikan pelayanan.

“Penting dicatat, Undang-Undang Pesantren ini mendorong pendidikan pesantren menjadi ekosistem pendidikan nasional. Itu artinya, semua lulusan pesantren itu setara dengan lulusan pendidikan umum,” tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

DPR Dorong Pelaksanaan Ibadah Haji 2023 Dipersingkat Jadi 35 Hari

DPR mendorong pemerintah agar mempersingkat durasi pelaksanaan ibadah haji 2023 menjadi 35 hari.

NASIONAL | 9 Februari 2023

FKPT Jateng Ajak Masyarakat Hindari Politik Identitas

Ketua FKPT Jateng Syamsul Ma’arif mengajak masyarakat menghindari penggunaan politik identitas.

NASIONAL | 9 Februari 2023

Tingkatkan Kontribusi dan Beri Pelayanan Terbaik, PLN Siapkan 6 Strategi

PLN menyiapkan 6 strategi untuk membawa perusahaan melaju kencang pada 2023 ini. PLN memaparkan 6 strategi itu dalam RDP bersama Komisi VII DPR.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Subsidi Biaya Haji Minim, DPR Usul BPKH Dibubarkan

"Kalau hanya mengandalkan 70:30 saja subsidi bagi jemaah haji kita, tidak perlu ada BPKH. Dibubarkan saja!" kata Marwan.

NASIONAL | 8 Februari 2023

Polisi Temukan Puluhan Video Dewasa Milik Pelaku Pencabulan Belasan Anak di Jambi

Polisi menemukan foto dan video dewasa dari telepon genggam milik perempuan muda pelaku pencabulan belasan anak di Jambi.

NUSANTARA | 8 Februari 2023

Menkes Sebut Biaya Vaksin Berbayar Rp 100.000 Masuk Akal

Menkes Budi Gunadi mengatakan, harga vaksin berbayar bagi masyarakat kurang mampu akan ditanggung negara melalui mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI).

NASIONAL | 8 Februari 2023

Sosialisasi KUHP, Ahli Hukum Berikan Edukasi di Manokwari

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), kembali melakukan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

NASIONAL | 8 Februari 2023

Cari Pilot Susi Air, Aparat Gabungan Telusuri Hutan di Nduga Papua

Aparat gabungan TNI/Polri melakukan penelusuran hutan di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan guna melacak keberadaan pilot Susi Air.

NASIONAL | 8 Februari 2023

Indonesia Emas 2045, BUMN Diharapkan Jadi Pemeran Utama

BUMN diharapkan bisa menjadi pemeran utama dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

NASIONAL | 9 Februari 2023

Usut Kasus Lahan yang Libatkan Bripka Madih, Polda Metro Gandeng BPN

Polda Metro Jaya menggandeng Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk mengusut kasus lahan yang melibatkan Provost Polsek Jatinegara Bripka Madih.

MEGAPOLITAN | 8 Februari 2023


TAG POPULER

# Lee Da In


# 1 Abad NU


# Christine Hakim


# Susi Air


# Praxion


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Teten: Revisi UU Koperasi Cegah Penjahat Keuangan Pindah

Teten: Revisi UU Koperasi Cegah Penjahat Keuangan Pindah

EKONOMI | 11 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE