Jakarta, Beritasatu.com - Tokoh masyarakat Genyem, Papua, Esau Tegai mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membutuhkan pelaksana tugas gubernur. Pasalnya, Gubernur Papua Lukas Enembe dikabarkan masih menjalani perawatan. Tak hanya itu, Lukas juga terjerat kasus suap dan telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pemerintah Provinsi Papua membutuhkan pelaksana tugas atau penjabat sementara gubernur atau apa pun nomenklaturnya untuk menggantikan posisi Lukas Enembe yang hingga kini sedang sakit,” kata Esau, Minggu (23/10/2022).
Lazimnya, wakil gubernur (wagub) yang menjalankan roda pemerintahan jika gubernur berhalangan untuk sementara waktu. Namun, Wagub Papua Klemen Tinal wafat pada 2021.
“Agar pelayanan publik tidak terganggu, maka harus ada penjabat, sehingga roda pemerintah terus berjalan dengan baik tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat Papua,” kata Esau.
Di sisi lain, Esau mendukung langkah KPK mengusut kasus suap yang melibatkan Lukas Enembe. “Masyarakat menduga hal tersebut adalah benar, sehingga seharusnya dilakukan pemeriksaan oleh pihak KPK,” ujar Esau.
Esau menilai kesalahan Lukas Enembe adalah terkait penggunaan dana pemerintah. Karenanya, dia mengatakan kasus tersebut tidak masuk dalam ranah hukum adat dan harus mengikuti aturan negara.
Terkait dengan dikukuhkannya Lukas menjadi kepala suku besar di Tanah Papua, menurut Esau, hal itu tidak legitimate.
“Pengangkatan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua oleh Dominikus Sorabut adalah sepihak dan tidak ada koordinasi dengan kepala suku lainnya. Kami menolak hal tersebut,” tegas Esau.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
