Copyright © 2023 BeritaSatu
Allright Reserved

Pembangunan Jakarta Patut Dilanjutkan Setelah Ibu Kota Negara Pindah

Kamis, 27 Oktober 2022 | 23:24 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Prasetyanto.

Jakarta, Beritasatu.com - Keberlanjutan pembangunan di Jakarta harus tetap menjadi perhatian setelah ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Apalagi, pembangunan Jakarta setelah ibu kota pindah akan tetap menghadapi banyak tantangan.

Hal itu mengemuka dalam diskusi yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (27/10/2022).

“Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi dasar pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Kebijakan ini sangat strategis, termasuk caranya kita harus tetap menjaga keberlanjutan pembangunan di Jakarta,” kata Kepala BSKDN Kemendagri Eko Prasetyanto.

Menurut Eko, pembangunan di Jakarta akan dihadapkan dengan beragam tantangan. Dia mencontohkan masalah polusi udara yang saat ini sudah masuk dalam kategori sedang.

Contoh lain adalah intrusi air laut juga menjadi problem lain yang bakal menyebabkan permukaan tanah di Jakarta terus mengalami penurunan. Tidak hanya itu, tingkat kepadatan penduduk di Jakarta pun akan tetap menjadi masalah di Jakarta nanti.

“Jakarta hanya memiliki luas sekitar 651 km persegi, namun dihuni 11,5 juta penduduk dengan kepadatan 17.000 jiwa per km persegi. Bahkan, di wilayah Jakarta Pusat sudah 23.000 jiwa. Jangan sampai masalah-masalah ini meluas di masa mendatang,” ujar Eko.

Dikatakan, Jakarta saat ini disokong oleh kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 82 triliun. Jumlah itu, dikatakan Eko, termasuk APBD tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Karena itu, Jakarta diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia tetap tinggi.

“Kita harus paham bagaimana persoalan demografi ke depan. Apalagi, bonus demografi di Jakarta sangat luar biasa. Sebanyak 70% penduduk Jakarta adalah usia produktif. Usia tidak produktif hanya sekitar 30%. Ini artinya diperlukan lapangan kerja yang tinggi. Lalu, bagaimana desainnya agar Jakarta dapat menjadi kota global dan memberikan kenyamanan,” ujar Eko.

Eko pun mengaja para narasumber dan peserta diskusi untuk turut bersama membahas konsep pembangunan berkelanjutan di Jakarta setelah ibu kota negara dipindah nanti.

Diskusi tersebut dihadiri oleh Direktur Regional I Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik, Kepala Puslitbang Otda, Polpum BSKDN Kemendagri Akbar Ali, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali, Ketua Mayarakat Kebijakan Publik Indonesia Riant Nugroho, dan peneliti CSIS Arya Fernandes.

“Diskusi seperti ini akan dilakukan terus hingga proses pemindahan ibu kota negara selesai dengan baik. Diskusi ini dapat memberikan kajian-kajian strategis terkait dengan pemindahan ibu kota negara,” kata Eko.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI