Logo BeritaSatu

Putusan MK soal UU PSDN Dinilai Tidak Konsisten dengan Konstitusi

Selasa, 1 November 2022 | 10:22 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN) tidak konsisten dengan amanat UUD 1945, demokrasi dan HAM. Diketahui, MK memutuskan menolak uji materi UU PSDN yang diajukan oleh Imparsial, Kontras, Public Virtue Institute, PBHI Nasional, Gustika Jusuf Hatta, Ikhsan Yosarie, dan Leon Alvinda.

“Kami memandang, MK tidak konsisten antara pertimbangan dengan putusan yang diambil serta dalam beberapa pertimbangan gagal memahami maksud konstitusi,” salah satu anggota koalisi dari Kontras, Andi Rezaldy saat dihubungi, Selasa (1/11/2022).

Advertisement

Andi menyampaikan enam inkonsistensi MK dalam putusan UU PSDN tersebut. Pertama, MK dalam pertimbangannya sendiri mengakui bahwa definisi ancaman dalam UU PSDN kabur dan menciptakan ketidakpastian hukum. Kendati demikian, alih-alih membatalkan pasal tersebut, MK justru memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merevisi pengaturan tersebut melalui revisi UU PSDN yang telah masuk prolegnas. Hal itu, sejatinya tidak dibenarkan dalam konteks hukum.

Kedua, dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa dalam hal penetapan komponen cadangan (komcad), sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB) dan sarana dan prasarana nasional (sarprasnas) harus demokratis dan menghormati HAM. Meski argumentasi MK telah benar, kata Andi, MK seolah tidak berani menyatakan bahwa penetapan sepihak yang dapat dilakukan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) sebagaimana diatur dalam UU PSDN adalah keliru, tidak demokratis dan berpotensi melanggar HAM.

“Bagaimana mungkin penetapan sepihak Menhan tanpa adanya kesukarelaan oleh pemilik SDA, SDB, dan Sarprasnas, tanpa adanya mekanisme penolakan dapat dikatakan demokratis dan seusia dengan HAM,” kata Andi.

Baca selanjutnya
Ketiga, petimbangan MK yang menyatakan bahwa UU PSDN sudah mengakomodasi prinsip ...


hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Suami Kapak Istri Gara Gara Sering Main Handphone

Seorang suami berinisial SRN (42), tega menganiaya dan kapak istrinya berinisial NH (33). Itu gara gara korban sering kepergok main handphone.

NEWS | 3 Februari 2023

Kementerian Perhubungan Bakal Bangun Dry Port di Bener Meriah

Kementerian Perhubungan menyatakan bakal membangun dry port di Kabupaten Bener Meriah, Aceh guna mendekatkan proses ekspor kepada pelaku usaha.

NEWS | 4 Februari 2023

99% Penduduk Punya Antibodi, Vaksinasi Covid-19 Tetap Penting

Vaksinasi Covid-19 booster kedua tetap penting dipenuhi, meski 99 persen penduduk telah memiliki kadar kekebalan tubuh terhadap risiko infeksi SARS-CoV-2.

NEWS | 4 Februari 2023

Geram, Warga Bogor Bubarkan Tawuran Pelajar yang Terjadi Tiap Jumat

Warga geram karena tawuran pelajar bandel seringkali terulang, khususnya tiap Jumat seusai bubaran sekolah.

NEWS | 3 Februari 2023

Bawa Sabu 1,9 Kilogram, Dua Kurir Narkoba Dibekuk Polisi

Dua orang kurir narkoba dibekuk lantaran kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,9 kilogram, yang disembunyikan di dalam kamar hotel.

NEWS | 3 Februari 2023

Mobil Pengiring Pengantin Terguling di Jombang, Belasan Penumpang Luka-luka

Sebuah mobil pengiring pengantin terguling di Jombang. Dalam kecelakaan tunggal itu, belasan penumpang mengalami luka-luka.

NEWS | 3 Februari 2023

BMKG: Waspadai Peluang Gelombang Tinggi, 4-5 Februari 2023

Masyarakat pesisir diminta untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi hingga enam meter di beberapa wilayah perairan Indonesia pada 4-5 Februari 2023.

NEWS | 4 Februari 2023

Kasus Asusila dan Pornografi Online Jaringan Internasional, Polri Sita Ratusan Barang Bukti

Polri menangkap enam orang tersangka terkait dengan kasus asusila dan pornografi online jaringan internasional. Polri juga menyita ratusan barang bukti.

NEWS | 3 Februari 2023

Pemprov DKI Tambah 6 Lokasi Parkir Tarif Tertinggi, Rp 7.500 per Jam!

Pemprov DKI menambah enam lokasi parkir tarif tertinggi sebesar Rp 7.500 per jam berlaku progresif untuk kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi.

NEWS | 3 Februari 2023

Masa Jabatan Kades Terlalu Lama Dinilai Tak Cocok di Era Modern

Masa jabatan kepala desa yang diusulkan hingga sembilan tahun dipandang terlalu lama dan tidak cocok pada era modern seperti saat ini.

NEWS | 4 Februari 2023


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Hasto: Keluarnya 5 Nama Capres dari PDIP Itu Tidak Benar

Hasto: Keluarnya 5 Nama Capres dari PDIP Itu Tidak Benar

BERSATU KAWAL PEMILU | 49 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE