Logo BeritaSatu

PKB Harap Presiden Jokowi Segera Revisi Perpres 33/2020

Rabu, 2 November 2022 | 06:39 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dinilai menjadi beban bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) atau biasa disapa Cak Imin menyatakan para anggota DPRD mengeluhkan pemberlakuan perpres tersebut.

Aspirasi tersebut disampaikan para anggota DPRD saat konsolidasi nasional PKB yang diikuti ribuan anggota DPRD, pengurus DPC, DPW dan DPP, serta kepala daerah dari PKB se-Indonesia di Jakarta. Cak Imin mengakui telah menyampaikan secara langsung rekomendasi tersebut kepada Presiden Jokowi.

Advertisement

“Kemarin saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, kami memohon agar bapak Presiden mengeluarkan Perpres baru sebagai pengganti Perpres 33 di mana penggunaan anggaran kerja DPRD berdasarkan realitas masing-masing kabupaten/kota dan daerah,” ujar Cak Imin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Cak Imin menyatakan PKB mengusulkan penggunaan anggaran kerja DPRD diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan masing-masing daerah. Dengan begitu unsur keadilan dan kehadiran negara secara utuh bisa dirasakan oleh setiap anggota DPRD.

“Jadi, diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan masing-masing daerah. Yang mampu ya memberi kinerja sesuai dengan kemampuan anggaran, yang tidak mampu ya diperkecil. Jadi, tidak diseragamkan. Hari ini diseragamkan, sehingga yang mampu tidak terfasilitasi dengan baik, yang daerah miskin ya memang nggak ada masalah,” jelas Cak Imin.

Wakil Ketua DPR bidang Korkesra itu menyatakan regulasi tersebut dinilai telah mengakibatkan pimpinan dan anggota DPRD tidak bisa optimal dalam melaksanakan tugas perjalanan dinas, baik di luar maupun dalam daerah. Pasalnya, biaya perjalanan dinas tidak mencukupi kebutuhan operasional selama pelaksanaan perjalanan.

“Oleh karena itu tidak diseragamkan lagi, tetapi anggaran DPRD itu sesuai dengan Perpres 33 diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan fiskal daerah. Itu poin-poin yang kami ajukan (ke Presiden) dan mendapatkan respons yang sangat positif oleh bapak Presiden,” tutur Cak Imin.

Menurutnya, anggota DPRD memiliki beban sangat berat karena mereka adalah ujung tombak di lapangan yang berinteraksi langsung dengan konstituen dan masyarakat.

Dalam pertemuan dengan dengan Presiden Jokowi, Cak Imin juga menyampaikan sejumlah rekomendasi lain, yaitu terkait subsidi BBM khusus sepeda motor dan angkutan umum, lalu terkait subsidi pupuk untuk petani dengan lahan 0,5 ha serta subsidi listrik bagi pengguna 450 watt (VA).

Rekomendasi lainnya adalah soal milenial. Cak Imin mengatakan angkatan muda Indonesia sebagai bonus demografi harus menjadi perhatian mengingat pada 2030 tidak ada lagi generasi muda. “Kami juga mengusulkan kenaikan tunjangan pensiunan TNI/Polri dan para pejuang bangsa,” pungkas Cak Imin.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Dikenal Sejak PD II, Ini Keuntungan Penggunaan Balon Mata-mata

Pejabat Amerika Serikat mengatakan pada Kamis (2/2/2023) bahwa balon mata-mata Tiongkok telah terbang di atas AS selama beberapa hari.

NEWS | 4 Februari 2023

Ayah Bejat Pelaku Pencabulan Anak Kandung Dibekuk Polisi

Sungguh keji dan biadab prilaku seorang ayah di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ini, mengaku khilaf dan tidak kuat menahan hawa nafsu, Ia tega mencabuli putri kandungnya sendiri yang masih berusia 6 tahun.

NEWS | 4 Februari 2023

Orang Tak Dikenal Bakar Rumah, Mobil, dan Motor di Kendari

Satu unit rumah dan 2 kendaraan mobil serta motor diduga dibakar orang tak dikenal (OTK) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra)

NEWS | 4 Februari 2023

Diduga Cabuli Siswa SD, Rumah Pensiunan ASN di Parepare Dilempari Batu

Seorang pensiunan ASN dipukuli massa dan rumahnya dilempari batu lantaran diduga menjadi pelaku pencabulan siswa SD di Parepare Sulawesi Selatan (Sulsel).

NEWS | 4 Februari 2023

Dewan Pers Sebut 97 Persen Pelanggaran Dipicu Kualitas Jurnalisme yang Kurang Baik

Dewan Pers menyebutkan 97 persen pelanggaran pers sepanjang 2022 dilakukan oleh media-media online. 

NEWS | 4 Februari 2023

Produksi UMKM di Makassar Terganjal Kelangkaan Minyakita

Kelangkaan minyak goreng Minyakita menyebabkan sejumlah pelaku UMKM di Makassar kesulitan mendapatkan pasokan.

NEWS | 4 Februari 2023

Fenomena Clickbait, Dunia Pers Dinilai dalam Kondisi Darurat

Ketua Forum Pemred Arifin Asydhad menyatakan, dunia pers Indonesia dalam kondisi darurat karena maraknya judul pemberitaan yang clickbait

NEWS | 4 Februari 2023

Tiongkok Tuduh Politisi dan Media AS Bikin Gaduh Soal Balon Mata-mata

Kemenlu Tiongkok pada Sabtu (4/2/2023) menyatakan, terjadi insiden force majeure yang membuat benda terbang Tiongkok berada di wilayah Amerika Serikat.

NEWS | 4 Februari 2023

Budidaya Melon Golden, Mantan TKI di Lombok Ini Raup Omzet Puluhan Juta

Mantan TKI asal Desa Kebon Ayu Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat NTB berhasil membudidayakan melon golden dan meraup omzet puluhan juta rupiah.

NEWS | 4 Februari 2023

Calon Anggota DPD Dapil Bengkulu Ditembak OTK, Hidayat Nur Wahid: Biadab

Wakil Ketua MPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengecam penembakan mantan Sekum Pemuda Muhammadiyah dan calon anggota DPD dapil Bengkulu, Rahimandani. 

NEWS | 4 Februari 2023


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
2 Jam Diskusi, Nasdem-PKS Sebut Tak Bicarakan Cawapres

2 Jam Diskusi, Nasdem-PKS Sebut Tak Bicarakan Cawapres

BERSATU KAWAL PEMILU | 8 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE