Logo BeritaSatu
Permentan 10/2022,

Data Penyaluran Pupuk Subsidi Diharapkan Lebih Akurat

Rabu, 9 November 2022 | 07:09 WIB
Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meminta seluruh jajaran kerjanya untuk mendata penyaluran pupuk subsidi secara akurat dan tepat sasaran pada penerima yang sudah terdaftar di sistem e-RDKK maupun sistem informasi manajemen penyuluh pertanian atau Simluhtan.

Apalagi, kata dia, saat ini telah terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Karena itu, perlu kehati-hatian dalam memasukan data para penerima agar tetap terdata secara merata.

Advertisement

"Pemerintah berharap kebijakan yang diambil ini mendapatkan dukungan dari seluruh pihak sehingga tugas pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan terus mendapat kepercayaan masyarakat," kata Mentan saat menghadiri rapat koordinasi perubahan kebijakan pupuk subsidi di Kawasan Bogor, Jawa Barat, Senin (7/11/2022).

Perlu diketahui, perubahan kebijakan pemerintah dalam Permentan No 10/2022, menjelaskan jenis pupuk yang semula Urea, SP36, ZA, NPK, Orgaik berubah menjadi Urea dan NPK saja. Kedua perubahan peruntukan usaha tani dengan lahan paling luas 2 hektar untuk 9 (sembilan) komoditas pangan pokok dan strategis, seperti: padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao.

"Kebijakan Pupuk subsidi sebagai hasil pembahasan dengan seluruh pihak terkait termasuk Panja pupuk bersubsidi melalui Permentan No 10/2022. Langkah dan kebijakan ini diambil agar produk hasil pertanian kita terutama yang memiliki kontribusi terhadap inflasi bisa terus terjaga," katanya.

Mentan mengatakan, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai langkah agar produksi, produktivitas dan kinerja pertanian terus meningkat. Di antaranya melalui optimalisasi sumberdaya dan mendorong penggunaan teknologi tepat guna untuk menyokong tujuan tersebut.

"Langkah ini penting karena pupuk subsidi berdampak secara teknis terhadap capaian produksi pertanian, juga berdampak sosial politis yang begitu luas, karena menjangkau 17 juta petani di 34 propinsi, 484 kabupaten dan 6063 kecamatan," katanya.

Di tempat yang sama, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Ali Jamil mengingatkan bahwa kebijakan perubahan ini sudah sesuai dengan rekomendasi Tim Panja Pupuk Komisi IV DPR dengan terbitnya Permentan 10/2022.

"Dari hasil pertemuan ini, diharapkan dapat menjadi perhatian bersama dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan subsidi pupuk ke depan," jelasnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: PR

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Tingkatkan Kontribusi dan Beri Pelayanan Terbaik, PLN Siapkan 6 Strategi

PLN menyiapkan 6 strategi untuk membawa perusahaan melaju kencang pada 2023 ini. PLN memaparkan 6 strategi itu dalam RDP bersama Komisi VII DPR.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Subsidi Biaya Haji Minim, DPR Usul BPKH Dibubarkan

"Kalau hanya mengandalkan 70:30 saja subsidi bagi jemaah haji kita, tidak perlu ada BPKH. Dibubarkan saja!" kata Marwan.

NASIONAL | 8 Februari 2023

Polisi Temukan Puluhan Video Dewasa Milik Pelaku Pencabulan Belasan Anak di Jambi

Polisi menemukan foto dan video dewasa dari telepon genggam milik perempuan muda pelaku pencabulan belasan anak di Jambi.

NUSANTARA | 8 Februari 2023

Menkes Sebut Biaya Vaksin Berbayar Rp 100.000 Masuk Akal

Menkes Budi Gunadi mengatakan, harga vaksin berbayar bagi masyarakat kurang mampu akan ditanggung negara melalui mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI).

NASIONAL | 8 Februari 2023

Sosialisasi KUHP, Ahli Hukum Berikan Edukasi di Manokwari

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), kembali melakukan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

NASIONAL | 8 Februari 2023

Cari Pilot Susi Air, Aparat Gabungan Telusuri Hutan di Nduga Papua

Aparat gabungan TNI/Polri melakukan penelusuran hutan di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan guna melacak keberadaan pilot Susi Air.

NASIONAL | 8 Februari 2023

Indonesia Emas 2045, BUMN Diharapkan Jadi Pemeran Utama

BUMN diharapkan bisa menjadi pemeran utama dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

NASIONAL | 9 Februari 2023

Usut Kasus Lahan yang Libatkan Bripka Madih, Polda Metro Gandeng BPN

Polda Metro Jaya menggandeng Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk mengusut kasus lahan yang melibatkan Provost Polsek Jatinegara Bripka Madih.

MEGAPOLITAN | 8 Februari 2023

Menteri Luhut Tegaskan Bakal Tindak Pelaku Penimbunan MinyaKita

Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bakal menindak tegas oknum yang berani menimbun MinyaKita melalui Satgas Pangan Polri.

NASIONAL | 9 Februari 2023

9-10 Februari, Waspadai Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan

Masyarakat pesisir diminta agar waspada gelombang tinggi hingga empat meter yang berpotensi terjadi pada 9-10 Februari 2023.

NUSANTARA | 9 Februari 2023


TAG POPULER

# Lee Da In


# 1 Abad NU


# Christine Hakim


# Susi Air


# Praxion


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Subsidi Biaya Haji Minim, DPR Usul BPKH Dibubarkan

Subsidi Biaya Haji Minim, DPR Usul BPKH Dibubarkan

NASIONAL | 15 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE