Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR akan segera membentuk panitia kerja (panja) terkait persoalan konflik pertanahan. Pembentukan Panja ini dinilai penting menyusul banyaknya pengaduan dan masukan dari masyarakat terkait berbagai permasalahan menyangkut pertanahan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR, Syamsurizal, seusai menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan masyarakat yang menjadi korban mafia tanah, Senin (14/11/2022). Rapat dipimpin Syamsurizal dari Fraksi PPP, didampingi Wakil Ketua Junimart Girsang dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Wakil Ketua Yanuar Prihatin dari Fraksi PKB.
Sementara, kelompok masyarakat yang hadir yakni Koperasi Produsen Perkebunan Masyarakat Adat Buay Mencurung, Masyarakat Kampung Tomang, Forum Petani Sejahtera Indonesia, Masyarakat Amal Bersatu, Masyarakat Adat Pasaman Barat, Persatuan Masyarakat Racangbuka Kabupaten Manggarai Barat NTT, DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Lembaga Investigasi dan Pengawasan Aset Negara RI, serta Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI).
Syamsurizal mengatakan, pihaknya akan memanggil mitra-mitra kerja terkait, khususnya menyangkut persoalan pertanahan yang dinilainya sudah akut. Di dalam rapat, ujarnya, setidaknya terungkap 15 persoalan pertanahan disampaikan ke Komisi II DPR.
“Kami akan ditindaklanjuti secara khusus. Kami meyakini sudah berupaya menyelesaikan masalah ini, namun belum tuntas. Makanya, secara politis Komisi II akan menyelesaikan melalui panja. Mohon bapak dan ibu melengkapi data-datanya dan disampaikan ke Komisi II. Kalau sudah lengkap, kami akan dengan mudah memanggil pihak terkait, baik menteri, BPN, dan pihak Kementerian Kehutanan," ujar Syamsurizal.
Baca selanjutnya
Dikatakan, Komisi II DPR merasa prihatin atas kondisi pertanahan yang terjadi ...
Halaman: 123selengkapnya
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
