Copyright © 2023 BeritaSatu
Allright Reserved

RUU DOB Papua Barat Daya Sepakat Dibawa ke Rapat Paripurna DPR

Selasa, 15 November 2022 | 23:24 WIB
Oleh : Chairul Fikri / WIR
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Rahmat Bagja, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asy'ari, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Hedy Lugito saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, di Jakarta, Selasa, 15 November 2022.

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyatakan Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR RI sepakat akan membawa Rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah Baru (RUU DOB) Papua Barat Daya pada Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (17/11/2022) mendatang.

Hal itu diungkapkan Ahmad Doli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP di gedung Nusantara, Kompleks DPR RI Jakarta, Selasa (15/11/2022).

"Saya tadi mendapat informasi dari pimpinan DPR RI bahwa kita telah sepakat dengan pemerintah untuk membawa RUU DOB Papua Barat dalam sidang Paripurna Kamis besok. Hal ini untuk mencegah terganggunya tahapan pemilu yang terus terganggu akibat belum adanya UU atau Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pembentukan DOB baru apakah akan ikut Pemilu 2024 atau bagaimana. Mudah-mudahan pimpinan DPR juga bisa mengagendakan, dapat dipastikan. Karena ini berkaitan dengan ini tadi, soal Perppu ini," ungkap Ahmad.

Ditambahkan, RUU DOB Papua Barat sebelumnya sudah di sepakati di tingkat I dimasa sidang sebelumnya, namun harus tertunda akibat adanya penutupan masa sidang.

"Perppu tersebut nantinya akan bisa mengakomodasi keterlibatan DOB Papua Barat Daya agar bisa ikut Pemilu 2024 mendatang. Perppu itu akan menjadi payung hukum pemilu serentak 2024 bisa diselenggarakan di DOB itu," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM), Bahtiar mengatakan Perppu terkait UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) untuk mengakomodasi keikutsertaan tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua mengikuti Pemilu 2024.

"Perppu ini diharapkan akan bisa mengakomodir keterlibatan DOB Papua Barat Daya itu agar bisa ikut tahapan pemilu 2024. Dan kita sebagai pemerintah kalau untuk kebaikan Pemilu 2024 kenapa ndak, jadi prinsipnya kita hal-hal yang baik itu kita dukung," tegas Bahtiar.

Ditegaskan oleh Bahtiar, saat ini Pemerintah sendiri telah sepakat dengan DPR tentang muatan dan substansi Perppu Pemilu untuk DOB Papua Barat Daya itu.

"(Tinggal) Teknis penormaannya saja, teknis penormaan (yang belum), tetapi substansi pokoknya (sudah)," tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI