Indeks Hukum
Tanggal:    
Jumat, 18 Oktober 2019 | 19:23 WIB

Tim Advokasi Novel Desak Pembentukan TGPF Independen

Tim advokasi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyerahkan surat permohonan informasi perkembangan penanganan perkara kepada Jokowi.

Jumat, 18 Oktober 2019 | 19:10 WIB

Plt Menkumham Tidak Tahu Alasan Presiden Tolak Teken UU KPK

Plt Menkumham mengakui tidak mengetahui alasan Jokowi tidak menandatangani UU KPK yang baru.

Jumat, 18 Oktober 2019 | 18:18 WIB

Pemprov Sumut Dukung Pemberantasan Korupsi

Sebelum menghadiri permintaan keterangan, terlebih dahulu melapor kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Cq Kepala Biro Hukum.

Jumat, 18 Oktober 2019 | 17:32 WIB

Diuji Coba, Kerusakan Bom Rakitan Oknum Dosen IPB Cukup Parah

Puslabfor Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap 28 bom rakitan yang disita dari kelompok ini.

Jumat, 18 Oktober 2019 | 15:57 WIB

KPK Geledah Kantor Wali Kota Medan

Penggeledahan ini merupakan lanjutan setelah Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, ditetapkan sebagai tersangka.

Jumat, 18 Oktober 2019 | 15:41 WIB

Imam Nahrawi Tantang KPK di Praperadilan

Perlawanan itu dilakukan Imam dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa 8 Oktober 2019.

Jumat, 18 Oktober 2019 | 15:08 WIB

Ketua KPK Dianggap Salah Memahami Posisi Pimpinan KPK di UU KPK yang Baru

Siapa pun yang terpilih menjadi pimpinan KPK, maka fungsi, tugas, dan wewenang yang melekat pada jabatan KPK itu akan tetap ada.

Jumat, 18 Oktober 2019 | 14:28 WIB

Pakar: Sesuai UUD, Presiden dan Wapres Dilantik oleh MPR

Sesuai UUD, Presiden dilantik MPR dan dilanjutkan dengan pembacaan sumpah oleh Ketua Mahkamah Agung di hadapan seluruh anggota MPR.

Jumat, 18 Oktober 2019 | 13:00 WIB

KPK Belum Terima Dokumen UU Nomor 19/2019

Setelah mendapat dokumen UU tersebut, KPK akan membahas dan mempelajari setiap pasal untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya.

Jumat, 18 Oktober 2019 | 08:12 WIB

Legislatif Review Jadi Pilihan Bijak Selesaikan Polemik UU KPK

Langkah legislatif review menjadi pilihan bijak dan sangat terbuka luas ruang untuk keterlibatan masyarakat memberikan aspirasi terkait pemberantasan korupsi.