Indeks Politik
Tanggal:    
Minggu, 5 April 2020 | 16:59 WIB

Perludem Usulkan Pilkada Ditunda hingga Juni 2021

Perludem mengusulkan Pilkada serentak 2020 ini diundur sampai Juni 2021. Alasannya, agar punya banyak waktu menyiapkan pilkada setelah pandemi virus "corona".

Minggu, 5 April 2020 | 16:42 WIB

Perppu Penundaan Pilkada 2020 Perlu Atur Pelanggaran Netralitas ASN

Dalam aturan tersebut perlu digarisbawahi agar incumbent tidak menyeret ASN ke dalam dukung-mendukung.

Minggu, 5 April 2020 | 06:59 WIB

Setiap Keluarga Mampu Bisa Bantu Tetangganya yang Terdampak Corona

Masyarakat yang memiliki kelebihan sumber ekonomi untuk berbagi dengan anggota masyarakat yang kekurangan akibat terdampak virus corona.

Minggu, 5 April 2020 | 06:37 WIB

Hadapi Virus Corona, Solidaritas Sosial Perlu Digalakkan

Di tengah merebaknya wabah virus corona di Indonesia, diperlukan solidaritas sosial dan gotong royong yang tinggi antarmasyarakat.

Sabtu, 4 April 2020 | 20:29 WIB

Kapolri Ucapkan Dukacita atas Meninggalnya Wakil Jaksa Agung

Meninggalnya Wakil Jaksa Agung RI Arminsyah akibat kecelakaan tunggal pada Sabtu (4/4/2020), turut membuat jajaran Kepolisian RI berduka.

Sabtu, 4 April 2020 | 19:26 WIB

KPK Sebut Mendiang Wakil Jaksa Agung Sosok Panutan

KPK menyebut bahwa mendiang Wakil Jaksa Agung Arminsyah sebagai salah satu jaksa terbaik.

Sabtu, 4 April 2020 | 18:44 WIB

Erick Thohir Sebut Wakil Jaksa Agung Orang yang Baik

Erick Thohir mengenang sosok Wakil Jaksa Agung Arminsyah sebagai orang yang baik.

Jumat, 3 April 2020 | 23:31 WIB

Keputusan Presiden soal Darurat Kesehatan dan PSBB Dinilai Tepat

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (keppres) Nomor 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dinilai tepat.

Jumat, 3 April 2020 | 15:08 WIB

Pandemi Corona, MPBI Kecewa DPR tetap Bahas Omnibus Law

MPBI menyatakan kekecewaannya kepada DPR karena tetap melanjutkan pembahasan RUU "Omnibus Law" Cipta Kerja di tengah pandemi virus "corona".

Jumat, 3 April 2020 | 06:03 WIB

Bahas RUU Pemasyarakatan dan RKUHP, DPR Beri Waktu Sepekan Komisi III

DPR memutuskan memberi waktu satu pekan kepada Pimpinan Komisi III untuk menindaklanjuti pembahasan RUU Pemasyarakatan dan RKUHP