Adanya oligarki dalam partai menyebabkan parpol tidak punya akar ke masyarakat.

Pengadilan cepat hanya berlaku untuk pelanggaran administrasi, sengketa proses dan perselisihan hasil.

Desain kerangka hukum terkait tindakan pidana pemilu dinilai tidak tuntas dan banyak bolong-bolong.

Partai politik anggota koalisi diminta ikut mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi virus corona.

Hal ini semakin menguatkan bukti Pancasila menjadi pemersatu bangsa.

PDIP juga menolak berbagai upaya kelompok yang mencoba mengganti Pancasila.

Agung Laksono mengatakan, isu perombakan atau reshuffle kabinet diharapkan menjadi pemicu para menteri untuk bekerja lebih keras lagi.

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo ada beberapa pilihan sikap yang bisa diambil pemerintah terkait RUU HIP.

Evaluasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap kinerja menterinya telah dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

Ia meminta agar sebelum tanggal 15 Juli 2020, dana pilkada sudah cair 100 persen.