Indeks Politik
Tanggal:    
Selasa, 19 Mei 2020 | 13:02 WIB

PSBB Tidak Melarang Ibadah, Hanya Atur Peribadatan

Presiden Jokowi menegaskan PSBB tidak melarang umat beragama untuk beribadah, melainkan hanya mengatur peribadatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Selasa, 19 Mei 2020 | 12:49 WIB

Jokowi Apresiasi Dukungan Ormas Islam dalam Melawan Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan terimakasih kepada MUI, PB NU, dan PP Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam dalam mengatasi Covid-19.

Selasa, 19 Mei 2020 | 10:27 WIB

Jokowi Minta Penyaluran Bansos Disederhanakan

Bagi Jokowi, yang terpenting saat ini adalah masyarakat cepat menerima bansos dari pemerintah.

Selasa, 19 Mei 2020 | 10:08 WIB

Presiden Jokowi Minta KPK Awasi Penyaluran Bansos

Untuk meningkatkan transparansi, Jokowi KPK, BPKP atau Kejaksaan mendampingi Kementerian Sosial dalam penyaluran bansos.

Senin, 18 Mei 2020 | 19:36 WIB

Pelibatan TNI Harus Sesuai UU Pemberantasan Terorisme

Anggota Komisi III DPR, Wayan Sudirta mengaku memahami kekhawatiran sebagian kalangan dengan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme

Senin, 18 Mei 2020 | 19:03 WIB

Pemerintah Diminta Bantu Pers yang Terdampak Covid-19

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta meminta pemerintah membantu pers yang terdampak Covid-19.

Senin, 18 Mei 2020 | 17:23 WIB

Perludem Sebut Dua Alasan Parpol Ingin Pilkada Digelar Desember 2020

Perludem menyebut ada dua alasan mengapa partai politik (parpol) menginginkan pilkada serentak tetap digelar pada Desember 2020.

Senin, 18 Mei 2020 | 15:45 WIB

Kemristek Diminta Perhatikan Riset Covid-19 Perguruan Tinggi

Riset tentang teknologi penanganan Covid-19 yang dilakukan perguruan tinggi harus mendapat prioritas perhatian Kemristek/BRIN

Senin, 18 Mei 2020 | 15:27 WIB

Publik Diminta Tak Persoalkan Kepala Daerah Bagikan Bansos

Anggota DPR Arteria Dahlan meminta publik tidak lagi mempersoalkan apabila kepala daerah ikut membagikan bantuan sosial (bansos)

Senin, 18 Mei 2020 | 15:25 WIB

DPR: Kaji Ulang Keputusan Pilkada 2020

Komisi II DPR mengajak pemerintah untuk kembali meninjau ulang keputusan sebelumnya untuk melaksanakan Pilkada 2020 pada Desember mendatang