BNP2TKI: TKI ke Luar Negeri Sebaiknya Pria

 BNP2TKI: TKI ke Luar Negeri Sebaiknya Pria
Ratusan Tenaga Kerja Indonesia yang overstay tiba di bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (16/11). ( Foto: ANTARA FOTO / Rivan Awal Lingga )
Siprianus Edi Hardum / FER Senin, 9 Desember 2013 | 00:03 WIB

Jakarta - Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja ke luar negeri sebaiknya kaum pria saja. Sedangkan kalangan perempuan, diharapkan mengurus keluarga dan anak-anak di rumah. Kalau pun ingin bekerja, sebaiknya bekerja di tanah air saja.

Hal tersebut disampaikan Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Rohyati Sarosa pada sesi dialog bersama warga masyarakat dalam Sosialisasi Program Penempatan dan Perlindungan TKI Melalui Media Tradisional "Bersama TKI Membangun Negeri" di Lapangan Desa Kebun Duren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada Sabtu malam (7/12) sebagaimana dalam siaran pers yang diterima SP, Minggu (8/12).

Menurut Rohyati, mencari nafkah untuk keluarga merupakan kewajiban kaum pria. "Ini prinsip, kaum pria itu pahlawan keluarga dan juga pahlawan devisa jika mereka menjadi TKI bekerja ke luar negeri," kata Rohyati.

Dikatakan Rohyati, setidaknya ada dua risiko yang akan dihadapi perempuan atau kaum ibu yang menjadi TKI bekerja ke luar negeri. Pertama, keluarga dan anak-anak menjadi tidak terurus dengan optimal. Juga tidak sedikit yang berakibat terjadinya perpecahan rumahtangga (broken home), suami menikah lagi dengan perempuan lain dikarenakan lama ditinggal isterinya bekerja ke luar negeri.

Kedua, risiko buruk lain yang dihadapi TKI perempuan yang bekerja ke luar negeri adanya pelecehan seksual dan bahkan hingga terjadinya hubungan lawan jenis yang tidak dikehendaki.

"TKI perempuan itu rentan bermasalah. Oleh karena itu sebaiknya yang menjadi TKI bekerja ke luar negeri sebaiknya kaum pria saja," tegas Rohyati.

Rohyati mengatakan, bekerja itu merupakan hak setiap orang yang dilindungi Undang-Undang. Pemerintah tidak berhak melarang warganya yang bekerja sekalipun menjadi TKI bekerja ke luar negeri. Pemerintah (BNP2TKI- red) juga tidak dalam posisi mendorong-dorong warga masyarakat untuk bekerja ke luar negeri.

Pemerintah telah berusaha keras dan optimal untuk membuka lapangan kerja melalui berbagai program dan kegiatan, namun belum mencukupi lapangan kerja di dalam negeri.

"Sekiranya ada warga masyarakat berminat menjadi TKI, jadilah TKI formal yang berkualitas, serta resmi dan prosedural. Sehingga nantinya dapat memartabatkan TKI dan citra baik bangsa dan negara," katanya.

Sumber: Suara Pembaruan