Rel Ganda Kereta Api Jalur Utara Rampung April

Rel Ganda Kereta Api Jalur Utara Rampung April
Jalur ganda (Double Track) Kereta Api Jakarta-Surabaya. ( Foto: Beritasatu.com/Danung Arifin )
/ YUD Selasa, 22 April 2014 | 16:57 WIB

Jakarta - Kementerian Perhubungan menyatakan jalur ganda kereta api lintas utara Jawa sepanjang 727 kilometer akan selesai pada akhir April 2014 yang dinilai bakal dapat meningkatkan frekuensi dan kapasitas kereta sampai 200--300 persen.

Siaran pers Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019 yang diterima di Jakarta, Selasa (22/4), menyebutkan bahwa jalur ganda KA itu berarti akan ada peningkatan kapasitas lintas Jawa yang baru untuk penumpang dan barang yang dapat dimanfaatkan, khususnya angkutan peti kemas.

Selain itu, penyelesaian jalur ganda KA lintas selatan Jawa dan pembangunan jalur layang kereta di Jabodetabek juga akan diselesaikan, serta akan dibangun secara bertahap perkeretaapian di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Sebagaimana diberitakan, organisasi Supply Chain Indonesia menginginkan pemerintah dan berbagai pihak terkait segera memberdayakan moda angkutan kereta api guna meningkatkan efisiensi biaya logistik nasional yang kerap menjadi permasalahan dunia usaha.

"Peningkatan efisiensi diperoleh langsung dengan penggunaan kereta api untuk pengangkutan barang," kata Ketua Supply Chain Indonesia Setijadi.

Menurut Setijadi, pengangkutan kereta layak diberdayakan antara lain karena kontribusi produk domestik bruto (PDB) terbesar terdapat di Jawa (58 persen) dan Sumatera (24 persen) yang memiliki jalur kereta.

Selain itu, efisiensi logistik bakal meningkat karena pemberdayaan kereta juga bakal mengurangi beban logistik yang diangkut melalui transportasi darat sehingga mengurangi kemacetan.

Dengan demikian, perusahaan dinilai juga dapat meningkatkan produktivitas karena meningkatkan baik efisiensi waktu serta biaya operasional dan pemeliharaan armada.

Untuk itu, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak terkait, seperti koordinasi dengan penyedia jasa logistik swasta atau BUMN.

Pemerintah diminta juga dapat membuat sarana dan prasarana yang memadai sebagai akses antara kawasan industri dan kawasan transportasi.

Sumber: Antara