Ingin Jadi Negara Maju, Anggaran Riset Harus 1 Persen PDB

Ingin Jadi Negara Maju, Anggaran Riset Harus 1 Persen PDB
Ilustrasi peneliti. ( Foto: Nadia Felicia/Beritasatu.com )
Natasia Christy Wahyuni Selasa, 23 September 2014 | 15:57 WIB

Tangerang - Anggaran riset atau penelitian di Indonesia termasuk paling kecil di dunia, yaitu hanya 0,08 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Jika ingin meningkat menjadi negara maju, Indonesia harus meningkatkan anggaran riset sampai minimal 1 persen dari total PDB.

"Secara jumlah, anggaran penelitian Indonesia meningkat, padahal secara proporsi menurun. Jumlah meningkat karena mengikuti peningkatan APBN yang mencapai 2.000 triliun," kata Direktur Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) Kementerian Riset dan Teknologi, Iwan Sudrajat, di kampus Universitas Terbuka (UT), Tangerang, Selasa (23/9).

Saat memberikan paparan dalam Seminar Nasional Tahunan bertema "Penerapan Sains dan Teknologi dalam Pemberdayaan Masyarakat" yang digelar oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F-MIPA) UT, Iwan mengatakan Indonesia harus mampu mengembangkan riset dan inovasi agar tidak terjebak ke dalam negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Jika dalam kurun 10-20 tahun tidak mampu meningkatkan pendapatan, Indonesia akan terus menjadi negara kelas menengah.

"Ini akan sangat berbahaya karena penduduk Indonesia sudah 200 juta lebih, jadi bayangkan kalau kita tidak bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi," kata Iwan.

Selain anggaran, menurutnya, pengembangan riset-riset aplikatif di masa mendatang perlu mendapat dukungan politik yang kuat. Dia mengatakan kebijakan-kebijakan politik harus bisa membangun iklim penelitian. Selama ini, banyak teknologi yang sudah siap diimplementasikan, namun tidak ada kemauan politik dari negara.

"Permasalahannya kadang di regulasi. Misalnya, teknologi bahan bakar nabati sebenarnya sudah kita punyai. Tetapi karena besarnya subsidi BBM (bahan bakar minyak), sehingga secara keekonomiannya tidak terkejar," kata Iwan.

Dia menambahkan lembaga-lembaga penelitian juga harus memperbaiki mekanisme perencanaan riset agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu, perlu sinergitas antara semua lembaga penelitian termasuk perguruan tinggi (PT).

Dekan F-MIPA UT, Sri Harijati, mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mewajibkan PT untuk melakukan dua jenis penelitian yaitu penelitian dasar dan penelitian strategis.

"Penelitian dasar karakternya untuk pengembangan ilmu, sedangkan penelitian strategis sifatnya implementatif, berdasarkan permasalahan-permasalahan," kata Sri.

Menurut Sri, PT saat ini tidak lagi berlaku selayaknya "menara gading", yang jauh dari kebutuhan masyarakat. Dengan adanya penelitian strategis akan semakin banyak ilmu yang bisa dipakai untuk pemberdayaan masyarakat.

Seminar Nasional F-MIPA UT ini adalah bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-30 UT. Sebagai kampus pendidikan jarak jauh (PJJ), UT menerapkan teknologi e-learning untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sumber: Suara Pembaruan