Warga Rembang Tolak Moratorium Pabrik Semen

 Warga Rembang Tolak Moratorium Pabrik Semen
ilustrasi industri semen ( Foto: antaranews )
Stefi Thenu / JEM Senin, 8 Agustus 2016 | 13:20 WIB

Semarang -  Warga Rembang menolak adanya moratorium pabrik semen yang diusulkan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo. Pembangunan pabrik semen harus didukung sepanjang memiliki dokumen amdal (analisis mengenai dampak lingkungan).

"Kami menolak adanya usulan Ganjar kepada Presiden (Joko Widodo) untuk moratorium pembangunan pabrik semen," tegas Ketua LSM Semut Abang Rembang, Suparno kepada SP, Senin (8/8).

Gubernur Ganjar Pranowo pekan lalu mengusulkan agar Presiden Joko Widodo melakukan moratorium pembangunan pabrik semen di Indonesia. Sebab pembangunannya selalu menjadi polemik di tengah masyarakat.

Menurutnya, moratorium salah satu cara yang bisa ditempuh untuk menghindari polemik. Sebab dengan mengeluarkan moratorium, secara otomatis semua izin pendirian pabrik semen baru akan ditolak.

Hal itu diusulkjan Ganjar menanggapi adanya hasil pertemuan warga lereng pegunungan Kendeng dengan Presiden di Jakarta, Selasa (2/8) lalu. Ganjar menilai, moratorium juga bisa menjadi solusi mencegah kerusakan lingkungan.

Gusno, sapaan akrab Suparno, menegaskan, di tengah proses pembangunan, pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur, dan itu tak bisa dilepaskan dari kebutuhan semen.

Maka, keberadaan pabrik semen menurutnya menjadi sangat penting dan vital. "Kalau kemudian harus dihentikan, dasarnya apa? Harus jelas, jangan cuma karena ada yang menolak, lantas dimoratorium, itu sangat tidak fair," tegasnya.

Gusno mencontohkan, kendati mendukung pembangunan pabrik semen, pihaknya tetap mengkritisi yakni mendukung jika telah dilengkapi Amdal. Selain itu, pabrik harus mampu menyejahterakan rakyat di sekitarnya. Mereka harus merekrut tenaga kerja lokal.

Menurut Gusno, sangat tidak bijak jika usulan moratorium didasarkan atas adanya konflik terkait pembangunan pabrik semen. Adanya pihak yang pro dan kontra, menurutnya, adalah sesuatu yang lumrah dalam iklim demokrasi.

"Nonsen kita mau membangun infrastruktur tanpa adanya semen. Itu sama saja dengan mundur 50 tahun," tukasnya.

Pihaknya juga menolak usulan Ganjar agar pembangunan pabrik semen yang sudah berjalan dibatalkan. "Pabrik semen Rembang sudah hampir rampung. Kok sekarang ada yang usul agar dihentikan atau dibatalkan. Kami kecewa dan sangat sesalkan pernyataan itu. Ganjar sebaiknya segera mencabut pernyataan itu," tegasnya.

Menurut Gusno, pabrik semen Rembang secara hukum juga legal, karena pihak PTUN Semarang pada 16 April 2015 telah menolak gugatan warga yang menolak pembangunan pabrik semen itu.

Dalam putusan majelis hakim PTUN Semarang, dipaparkan fakta bahwa wilayah pabrik semen milik Semen Indonesia tidak tumpang tindih dengan wilayah CAT Watuputih yang ditetapkan berdasarkan Keppres No.26/2011.

Wilayah penambangan juga terbukti berada di luar kawasan imbuhan air sehingga tidak masuk wilayah konservasi dan boleh dilakukan kegiatan penambangan.

Hal itu juga dikuatkan kesaksian pakar geologi dari UGM Eko Haryono yang menegaskan, kawasan karst di Rembang tidak termasuk dalam bentangan alam karst yang dilindungi.

Menurut Eko, hanya ada tiga kawasan karst dilindungi di Indonesia, yaitu kawasan Sukolilo, Gunung Sewu, dan kawasan karst Gombong. "Kawasan karst Rembang termasuk dalam katagori karst muda sehingga di lokasi itu dapat dilakukan pengelolaan atau budidaya apa pun termasuk penambangan," katanya.

Pembangunan pabrik semen Rembang berkapasitas 3 juta ton tersebut, saat ini mencapai 94 persen, dan ditargetkan beroperasi pada akhir tahun ini.

Sumber: Suara Pembaruan