Anggota DPRD Ungkap Kerusakan Infrastruktur Dasar di Riopakava, Donggala

Anggota DPRD Ungkap Kerusakan Infrastruktur Dasar di Riopakava, Donggala
Ruas jembatan di menghubungkan ke sentra-sentra produksi masyarakat di Desa Minti Makmur, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala, Sulteng, kondisinya saat ini rusak parah dan belum ada tanda-tanda perbaikan. ( Foto: istimewa )
John Lorry / Jeis Montesori / JEM Jumat, 7 Desember 2018 | 14:57 WIB

Donggala - Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) Muhammad Masykur mengatakan, banyak infrastruktur utama di provinsi ini yang dalam kondisi rusak parah dan oleh ada perbaikan dari pemerintah setempat.

Masykur mencontohkan kerusakan ruas jalan dan jembatan di Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala, Sulteng, kondisinya saat ini rusak parah dan belum ada tanda-tanda perbaikan.

Ruas jalan dan jembatan tersebut, katanya, sangatlah penting karena menjadi akses sosial ekonomi ribuan masyarakat menghubungkan ke sentra-sentra produksi di daerah itu.

“Kerusakan infrastruktur dasar tersebut sangat berpengaruh pada aktivitas perekonomian masyarakat Riopakava. Kerusakan jalan dan jembatan membuat masyarakat harus menambah waktu dan biaya perjalanan, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan rakyat di sana,” kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulteng ini.

Kerusakan parah lainnya, sebut Masykur, juga terjadi pada Jembatan Manjongo di Desa Polando Jaya dan Minti Makmur, Riopakava. Tak kunjung ada perbaikan dari tahun ke tahun.

“Sudah rusak parah dan membahayakan keselamatan warga yang melewati jembatan yang rusak itu,” katanya.

Untuk itu, Masyikur meminta Pemerintah Kabupaten Donggala segera turun lapangan dan membenahi kerusakan yang ada.

“Segera programkan perbaikan jembatan di Desa Polando Jaya dan Minti Makmur karena memang sudah sangat mendesak dan butuh perbaikan secepatnya", ujar Masykur.

“Kita tidak ingin derajat harapan warga akan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan infrastruktur menjadi turun karena dari tahun ke tahun tak kunjung ada perubahan sesuai tuntutan warga,” tutup Masykur. 

 



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE