BPH Migas Pertimbangkan Penambahan Kuota BBM Subsidi untuk Bengkulu

BPH Migas Pertimbangkan Penambahan Kuota BBM Subsidi untuk Bengkulu
Petugas melayani pengisian BBM di SPBU kawasan Cikini, Jakarta Pusat, 4 Januari 2016. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Usmin / FMB Jumat, 7 Desember 2018 | 15:55 WIB

Bengkulu - Badan Pengatur Hilir dan Gas Bumi (BPH Migas) mempertimbangkan usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, agar kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi solar dan premium untuk alokasi 2019 ditambah dari jatah tahun sekarang.

"Kita akan pertimbangkan usulan Pemprov Bengkulu, agar kuota BBM 2019 ditambah. Sidang komite BPH Migas akan memutuskan usulan penambahan kuota tersebut," kata Kepala BPH Migas M Fanshurullah, di Bengkulu, Kamis (6/12).

Ia mengatakan, pihaknya mempertimbangkan usulan penambahan kuota BBM yang diajukan Pemprov Bengkulu, lantaran adanya faktor kerja sama secara tertulis dan didorong pemda setempat, melalui dinas teknis, dengan didampingi anggota DPR-RI dapil Bengkulu, yang telah datang ke BPH Migas membahas usulan tersebut.

Hanya saja, keputusan akhirnya diterima apa tidak usulan penambahan kuota BBM tersebut, ditentukan oleh sidang komite BPH Migas yang dilaksanakan pada 10 Desember mendatang.

Kuota BBM yang diusulkan Pemprov Bengkulu, untuk tahun 2019 sebanyak 113.000 kiloliter (KL) dari sebelumnya sebanyak 96.000 KL hingga 99.000 KL. Penambahan BBM untuk Bengkulu, dipastikan akan mempengaruhi jatah BBM untuk daerah lain di Tanah Air.

Sedangkan daerah mana yang akan dikurangi kuotanya, dia tidak bersedia menyebutkannya. "Yang jelas, jika kuota BBM Bengkulu ditambah pada 2019, maka dipastikan jatah daerah lain akan dikurangi. Namun, daerah mana yang akan dikurangi masih kita rahasiakan," ujarnya.

Kepala BPH Migas mengatakan, untuk menambah dan mengurangi kuota BBM untuk sebuah daerah ada rumusnya, di antaranya melihat pertumbuhan ekonomi dan pertambahan kendaraan dalam lima tahun terakhir di daerah bersangkutan.

Jika perekonomian bagus dan jumlah kendaraan terus meningkat dalam lima tahun terakhir, maka kuota BBM daerah tersebut layak ditambah dari sebelummnya. Demikian sebaliknya ekonomi tidak naik dan jumlah kendaraan tidak bertambah dalam lima tahun terakhir, maka bisa saja kuota BBM dikurangi.

"Yang jelas, kita menambahkan dan pengurangi kuota BBM suatu daerah sudah ada rumusnya, termasuk usulan Bengkulu, akan kita lihat apakah ekonomi masyarakat dan jumlah kendaraan di daerah ini dalam lima tahun meningkat signfikan apa tidak," ujarnya.

Dijelaskan, realisasi distribusi BBM di Bengkulu, hingga awal Desember ini, untuk BBM jenis solar mencapai sebanyak 87 persen dan masih tersisa 13 persen dari kuotanya. Sedangkan untuk premium baru mencapai 74 persen yang tersalurkan.

Dengan kuota yang masih tersisa tersebut, katanya dipastikan BBM untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya saat ini masih aman hingga akhir tahun mendatang. "Jika ada yang menyebutkan pemakaian BBM di Bengkulu sudah over, sepenuhnya tidak benar," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan, kelangkaan BBM subsidi yang terjadi di seluruh SBPU di Bengkulu, menyebabkan aktivitas masyarakat daerah terganggu.

Untuk itu, Pemprov Bengkulu berharap kuota BBM subsidi daerah ini pada tahun 2019 dapat ditambah, sehingga kedepan tidak terjadi lagi kelangkaan BBM di setiap SPBU, seperti yang terjadi sekarang.

Kelangkaan BBM yang terjadi di Bengkulu, kata Gubernur Rohidin membuat roda perekonomian masyarakat sedikit terganggu. "Saya berharap dengan ada kerja sama Pemprov Bengkulu dengan BPH Migas tersebut, alokasi BBM di Bengkulu, akan lebih banyak lagi ke depan," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE