Jokowi: Sertifikat Tanah Bisa Jadi Agunan untuk Gerakkan Ekonomi

Jokowi: Sertifikat Tanah Bisa Jadi Agunan untuk Gerakkan Ekonomi
Presiden Joko Widodo (tengah) berjabat tangan dengan sejumlah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) usai pembukaan Rakernas Kementerian ATR/BPN di Istana Merdeka, Jakarta, 6 Februari 2019. Presiden menginstruksikan jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mendorong pemda-pemda menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terutama untuk kawasan dengan potensi ekonomi serta daerah rawan bencana. ( Foto: Antara / Akbar Nugroho Gumay )
Aichi Halik / AHL Rabu, 6 Februari 2019 | 18:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan konflik pertanahan hingga sengketa lahan tidak akan terjadi apabila seluruh bidang tanah sudah bersertifikat.

"Jika seluruh bidang tanah di Indonesia sudah bersertifikat maka sengketa lahan itu tidak akan ada, konflik pertanahan tidak akan ada lagi," kata Jokowi saat membuka Rakernas Kementerian ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2).

Bahkan, menurut Jokowi, sertifikat tanah bisa menggerakkan perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena sertifikat bisa jadi agunan.

"Kita akan bisa melakukan lompatan dan kemajuan karena rakyat bisa menggunakan sertifikat aset mereka sebagai agunan, jaminan sehingga menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"

Jokowi yakin seluruh bidang tanah di Indonesia selesai disertifikasi pada 2025. Hal ini didasarkan pada kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional selama 3 tahun terakhir.

Jokowi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kantor BPN baik di pusat maupun kantor wilayah di seluruh Indonesia karena berhasil melampaui target yang ditetapkan.



Sumber: BeritaSatu TV