Silaturahmi Bogor untuk Indonesia

Yenny Wahid: Elite Politik Harus Bisa Menahan Diri

Yenny Wahid: Elite Politik Harus Bisa Menahan Diri
Pertemuan bertajuk "Silaturahmi Bogor untuk Indonesia" dihadiri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Wagub Jatim Emil Dardak, Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid, Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diany, dan Walikota Bogor Bima Arya, di Museum Kepresidenan Balai Kirti, Bogor, Rabu (15/5/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Vento Saudale / FER Rabu, 15 Mei 2019 | 21:15 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Sejumlah kepala daerah dan tokoh nasional menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menempuh langkah konstitusional yang penuh kedamaian jelang penetapan hasil Pilpres 2019 oleh KPU pada 22 Mei mendatang.

Seruan itu disampaikan seusai pertemuan bertajuk "Silaturahmi Bogor untuk Indonesia" di Museum Kepresidenan Balai Kirti, Bogor, Rabu (15/5/2019).

Baca Juga: Kepala Daerah dan Tokoh Nasional Serukan Aksi Damai Pasca-Pilpres

Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, meminta masing-masing elit politik bisa menahan diri dan tidak menyelesaikan sengketa pemilu dengan cara jalanan. Bila cara jalanan dilakukan bisa berdampak perpecahan bangsa. Pascapencoblosan kemarin, polarisasi di tengah masyarakat dinilai kian merucung.

"Saya minta kepada elit poltik jangan selesaikan pemilu dengan cara jalanan. Jangan sampai nanti ada pengerahan massa pro dan kontra. Rakyat jangan diadu. Kasihan rakyat," kata putri ketiga Gus Dur ini.

Baca Juga: Bupati Anas Cerita Gubernur NTB Jadi Imam

Menurut Yenni, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan pemenang Pilpres pada 22 Mei dan apapun keputusannya harus dihormati, siapa pun pemenangnya. Bila ada rasa kecewa pada saat pengumuman nanti, Yenny menilai, itu wajar dan seharusnya bisa di selesaikan dengan mekanisme konstitusional.

"Pun ada yang kecewa tetap harus dilakukan sesuai konstitusi, melalui mekanisme hukum. Kan (mekanisme pemilu), baik partai kubu pak Prabowo dan pak Prabowi juga sudah sepakat (patuh) jauh sebelum pemilu dimulai," kata Yenny.

Yenny juga meminta agar semua juga bisa menahan diri, duduk bersama untuk menyelesaikan sengketa pemilu dengan cara yang arif dan bijaksana. Masyarakat yang kurang puas bisa mengadukan kepada perwakilan di legislatif atau lembaga.

"Lalu buat apa ada partai politik atau lembaga, bila penyelesaian pemilu dengan cara turun di jalan. Ketika itu terjadi, maka yang ada perkelahian jalanan dan bisa berdampak pada perpecahan bangsa," tandas Yenny.



Sumber: BeritaSatu.com