Sikka dan Kutai Barat Jalin Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan

Sikka dan Kutai Barat Jalin Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan
Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo (ketiga kiri) dan Bupati Kutai Barat FX Yapan (tengah) menunjukkan nota kesepahaman di bidang ketenagakerjaan. ( Foto: Istimewa )
Anselmus Bata / AB Kamis, 16 Mei 2019 | 19:46 WIB

Sendawar, Beritasatu.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pemkab Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (16/5/2019) menjalin kerja sama di bidang ketenagakerjaan. Kerja sama itu dituangkan dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk melindungi tenaga kerja asal Sikka di Kutai Barat.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Kamis (16/5/2019), disebutkan MoU ditandatangani Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo dan Bupati Kutai Barat FX Yapan di Gedung Serba-Guna Kompleks Kantor Bupati Kutai Barat di  Sendawar. Penandatangan disaksikan Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago didampingi Ketua Komisi III DPRD Sikka Alfridus Melanus Aeng dan Wakil Ketua Komisi III Stefanus Sumandi, serta Wakil Bupati Kutai Barat, Edyanto Arkan dan Sekda Kutai Barat, Yacob Tullur.

MoU bernomor 6/HK/MOU/2019 dan 130/HK.TU.P/V/2019 bertujuan, antara lain melindungi tenaga kerja asal Kabupaten Sikka dari perdagangan orang (human trafficking); menertibkan administrasi tenaga kerja; serta memberikan jaminan pelayanan kesehatan, keamanan, dan keselamatan tenaga kerja.

Data Ikatan Keluarga Timur (Ikketim) menyebutkan sedikitnya terdapat 2.000 pekerja asal Sikka yang bekerja di sektor perkebunan dan pertambangan di Kutai Barat. Sebagian besar dari mereka tak memiliki kartu keluarga (KK) dan KTP elektronik, sehinggga sering diperlakukan tidak adil, serta tidak mendapat jaminan kesehatan dan hak lainnya. Bahkan, apabila di-PHK, mereka tidak mendapat pesangon.

Dalam sambutannya, Roberto Diogo mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pemkab Kutai Barat menerima warga Sikka yang bekerja di wilayahnya.

“Saya dan wakil bupati Sikka bertekad memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sikka. Salah satu kebutuhan tersebut adalah bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak. Sayangnya, belum banyak lapangan kerja yang bisa kami siapkan, sehingga warga kami memilih merantau untuk bekerja. Salah satunya di Kabupaten Kutai Barat,” katanya.

Namun, sebagian pekerja mendapat masalah karena tidak memiliki dokumen kependudukan. Oleh karena itu, pihaknya meminta bupati dan Pemkab Kutai Barat untuk melindungi warga Sikka dan menjadikan Kutai Barat sebagai rumah kedua. 

Pihaknya juga sudah meminta restu Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat untuk menjalin kerja sama lintas kabupaten di luar provinsi.

“Bapak gubernur merestui, karena soal ketenagakerjaan ini juga menjadi salah satu program Pemerintah Provinsi NTT untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada semua pekerja selaku anak-anak bangsa,” kata Roberto.

Bupati FX Yapan mengapresiasi kesepakatan kerja sama tersebut. Bupati mengaku senang karena selama ini pekerja dari Sikka dan juga NTT sudah membantunya membangun Kutai Barat. Jumlah pekerja Sikka sekitar 2.000 orang, tetapi hanya sedikit yang mempunyai KK dan KTP elektronik, sehingga pihaknya belum bisa melayani mereka secara maksimal.

“Pernah ada pekerja dari NTT yang sakit mental. Entah siapa yang masukkan dia ke RSJ, tetapi tiba-tiba saya ditagih Rp 250 juta. Saya bantu, karena memang itu tugas saya sebagai bupati. Namun, saya takut juga, karena bisa jadi temuan BPK. Oleh karena itu, saya senang sekali kita sudah sepakati kerja sama ini. Selanjutnya dinas-dinas terkait bisa mulai segera tindaklanjuti itu," katanya.

Bupati Yapan menyatakan telah meminta semua pemilik dan pemimpin perusahaan di Kutai Barat untuk menghormati hak-hak pekerja, termasuk pekerja asal Sikka.

“Saya tidak bisa bekerja sendirian membangun Kutai Barat ini tanpa bantuan saudara kita itu. Jadi, soal KK dan KTP itu penting. Jika tidak, biar cukup surat pindah. Kita proses di sini. Ke depan saya juga berharap bisa berkunjung ke Sikka. Saya harap kita bisa kerja sama juga di bidang lain, seperti pendidikan, kebudayaan, pertanian, apa saja. Saya senang," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago menyatakan pihaknya mendukung semua niat luhur Pemkab Sikka untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami DPRD selaku wakil rakyat pasti mendukung semua program yang baik untuk memajukan masyarakat kita, termasuk sekarang kerja sama dengan Pemerintah Kutai Barat ini. Karena ada juga pekerja asal Kabupaten Sikka yang berada di wilayah lain, maka kami juga terus mendukung bupati dan Pemkab Sikka untuk juga menjalin kerja sama dengan pemkab-pemkab lain," katanya.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Nakertrans Sikka Germanus Goleng, Kepala Dinas Nakertrans Kutai Barat Silan, Kabag Humas Setda Sikka Even Edomeko, pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Kutai Barat, dan pengusaha perkebunan.



Sumber: BeritaSatu.com