Hasil Pileg 2019 Curang, Pemerintah Diminta Selesaikan Masalah di Mamberamo Tengah

Hasil Pileg 2019 Curang, Pemerintah Diminta Selesaikan Masalah di Mamberamo Tengah
Koordinator Koalisi Masyarakat Peduli Mamberamo Tengah (KMP-MT) Papua, Jordan Yikwa. ( Foto: Istimewa )
Jeis Montesori / JEM Jumat, 12 Juli 2019 | 14:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Tokoh masyarakat, tokoh gereja, kaum intelektual, dan mahasiswa dari lima distrik di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Mamberamo Tengah (KMP-MT), menyampaikan sejumlah persoalan serius yang terjadi di daerah mereka, dan meminta pemerintah segera menyelesaikan dengan tuntas. Sebab, jika masalah ini terus dibiarkan, maka akan dikhawatirkan semakin menimbulkan banyak kerawanan sosial yang berdampak pada ketidakpastian keamanan masyarakat.

Koordinator KMP-MT Jordan Yikwa mengatakan kepada Suara Pembaruan, Jumat (12/7/2019), masalah yang sangat meresahkan masyarakat di lima distrik tersebut terutama sebagai dampak dari pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 pada 17 April 2019 lalu.

Dikatakan, dalam pelaksanaan pileg di Mamberamo Tengah, pada tingkat tempat pemungutan suara (TPS) berjalan dengan baik. Pemungutan suara dilakukan secara sistem noken.

“Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS melaksanakan tugasnya dengan jujur, adil, dan terbuka,” kata Jordan Yikwa.

Akan tetapi, lanjut Jordan Yikwa, dalam tahapan selanjutnya untuk penghitungan suara hasil pemilu diduga telah terjadi manipulasi hasil pemungutan suara. “Perolehan suara di TPS ketika sampai di tingkat distrik dan kabupaten, sudah berubah. Terjadi pengalihan suara ke caleg-caleg yang lain yang sesungguhnya tidak didukung oleh rakyat,” kata Jordan Yikwa, aktifis Papua ini.

Jordan Yikwa mengatakan, masyarakat memiliki catatan yang akurat mengenai peringkat caleg meraih suara terbanyak dalam pileg sebagaimana tercantum dalam Form Model C1.

“Akan tetapi dalam tahapan selanjutnya, masyarakat mengetahui telah terjadi perubahan suara pada saat rekapitulasi di tingkat distrik dan kabupaten yang diduga melibatkan panitia pemilihan distrik (PPD) dan anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah,” kata Jordan Yikwa.

Menurutnya, dari hasil penyelidikan KMP-MT, Form Model DA1 di tingkat PPD dan Form Model DB1 di tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, telah terjadi perubahan atau sebagian besar suara caleg berubah/berpindah.

“Ada caleg pada saat penghitungan perolehan suara di tingkat TPS dan KPPS memperoleh suara terbanyak, akan tetapi pada saat rekapitulasi di tingkat PPD dan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, terjadi perubahan. Caleg yang tadinya berada di urutan atas turun ke urutan bawah dan sebaliknya,” ujar Jordan Yikwa.

Atas serangkaian penyimpangan ini, kata Jordan Yikwa, telah menimbulkan kekecewaan besar di tingkat masyarakat yang merasakan aspirasi mereka telah dikhianati oleh penyelenggara pemilu.

“Jika ini dibiarkan, kami khawatirkan perasaan masyarakat makin terluka dan bisa berujung pada konflik horisontal yang dapat menimbulkan korban di masyarakat,” kata Jordan Yikwa.

Hal itu, katanya, sudah terbukti dengan terjadi konflik antarsuka di Mamberamo Tengah baru-baru ini yang mengakibatkan tiga korban tewas di pihak masyarakat sipil.

Kendati masalahnya sudah dilaporkan ke Polda Papua agar disikapi secara tegas dan menuntaskan akar masalah, namun menurut Jordan Yikwa, sampai sekarang tidak ada langkah penyelesaian yang tuntas dari aparat lokal.

“Bukan tidak mungkin, kalau masalah ini tidak diselesaikan tuntas, maka konflik horisontal yang mengakibatkan korban lebih besar bisa terjadi,” kata Jordan Yikwa.

Terkait itu, kata Jordan Yikwa, KMP-MT telah menyurat ke Menko Pulhukam, Badan Intelijen Nasional (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (Bais).

“Kami juga sedang berupaya menemui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, untuk menyampaikan kondisi terkini di Mamberamo Tengah sehingga masalahnya bisa diselesaikan dengan baik demi kepastian keamanan di masyarakat,” kata.



Sumber: Suara Pembaruan