Progres Fisik Proyek Strategis Nasional di Banten Capai 60%

Progres Fisik Proyek Strategis Nasional di Banten Capai 60%
Ilustrasi Banten ( Foto: Istimewa )
Laurens Dami / JEM Jumat, 12 Juli 2019 | 14:56 WIB

Tangerang, Beritasatu.com - Progres proyek strategis nasional di Provinsi Banten secara fisik baru mencapai 60% dari total 13 proyek yang dilaksanakan pemerintah secara multy years hingga 2022 mendatang. Sedangkan progres pemanfaatan lahannya sudah mencapai 90%.

Demikian terungkap dalam rapat koordinasi Gubernur Banten Wahidin Halim dan para bupati/wali kota se-Banten di Kota Tangerang, Kamis (11/7/2019). Rapat koordinasi bertujuan mempercepat progres pembangunan proyek strategis nasional di Banten.

"Semua proyek strategis nasional masuk prioritas kita, dan tadi kita tanya rata-rata secara umum progres secara fisik sudah 60% dan lahan 90%. Kita akan terus mendorong agar realisasinya semakin meningkat dan dapat segera dirasakan oleh masyarakat," ujar Wahidin Halim seusai rapat.

Diungkapkan, dari 227 proyek strategis nasional dengan 26 sektor yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia, sebanyak 13 proyek strategis nasional dalam 7 sektor dilaksanakan di Banten.

Proyek-proyek itu antara lain pembangunan 5 jalan tol, jalur kereta api, pembangkit listrik tenaga sampah, pembangunan dua waduk/bendungan, KEK Tanjung Lesung dan Wilmar, serta pembangunan tanggul laut dan percepatan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata. Keseluruhan proyek strategis nasional di Banten ditargetkan selesai tahun 2022.

“Proyek strategis nasional di Banten seperti pembangunan beberapa jalan tol, jalur kereta api, waduk Sindangheula dan Karian, semua dievaluasi bersama dengan bupati wali kota yang berwenang pada jalur-jalur lokasi tempat proyek strategis nasional dilakukan. Kami bahas solusinya bagaimana agar progresnya semakin baik," ujar Wahidin.

Sementara itu, Sekda Pemprov Banten Al Muktabar mengatakan, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota harus dapat memastikan agar proyek-proyek tersebut berjalan sesuai rencana bersama sehingga perlu memosisikan siapa bertanggung jawab apa.

"Kami tidak ingin ada hambatan adminstrasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Maka, kami juga terus upayakan komunikasi dengan pemerintah pusat bagaimana proyeksi diselesaikan sesuai target," katanya.

Dalam rapat koordinasi tersebut juga dibahas kaitan proyek strategis nasional dengan RPJMD provinsi dan kabupaten/kota yang harus saling mendukung dan terjadi harmonisasi. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian kerangka kerja dalam RPJMD di masing-masing daerah. Melalui kerangka itu, tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan terus melakukan review administrasi, fisik dan keuangan agar harmonisasi cepat dilaksanakan sesuai target.

"Beberapa yang di-review termasuk jika hambatan yang sifatnya nasional, maka akan kita carikan solusinya secara bersama-sama," ujarnya.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemprov Banten melakukan rapat evaluasi progres proyek strategis nasional. Melalui rapat koordinasi tersebut, pihak kabupaten/kota bisa menyampaikan kendala-kendala yang dialami yang membutuhkan peran provinsi maupun pemerintah pusat.

"Sebenarnya secara umum kendala administratif dari pemerintah pusat, dan Pemprov saya yakin mampu memberikan solusi

terbaik," tukasnya.
Untuk diketahui, beberapa proyek strategis nasional yang ada di wilayah Provinsi Banten tersebut yakni proyek pembangunan jalan tol Serang-Panimbang (83,6 km), jalan tol Serpong-Balaraja (30 km), proyek kereta api ekspres Soekarno Hatta-Sudirman (SHIA), proyek bandara Banten Selatan, Panimbang, pengembangan Bandara Soekarno Hatta (termasuk terminal 3), terminal LPG Banten kapasitas 1 juta ton/tahun, proyek energi asal sampah kota-kota besar (Semarang, Makassar, Tangerang), proyek pembangunan Bendungan Sindang Heula, pembangunan Bendungan Karian, pembangunan KEK Tanjung Lesung, dan percepatan infrastruktur transportasi, listrik dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) prioritas Danau Toba, Pulau Seribu, Tanjung Lesung dan tujuh kawasan lainnya.



Sumber: Suara Pembaruan