KPKNL Batalkan Lelang Hotel Kuta Paradiso

KPKNL Batalkan Lelang Hotel Kuta Paradiso
Ilustrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ( Foto: djkn.kemenkeu.go.id / djkn.kemenkeu.go.id )
/ YS Jumat, 12 Juli 2019 | 16:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar membatalkan lelang tiga sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di Kuta, Bali, berupa hamparan lahan yang di atasnya berdiri Hotel Kuta Paradiso.

Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Denpasar Wiji Yudhiharso mengungkapkan, pembatalan lelang dilakukan karena Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap tiga objek lelang itu belum ada.

Berdasarkan Pasal 30 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, SKPT harusnya disertakan setelah pemohon lelang atau penjual mendapatkan penetapan jadwal pelaksanaan lelang. Hal itu juga diatur dalam Pasal 25 huruf a Permenkeu tersebut.

“Jadi SKPT terhadap ketiga objek lelang itu belum ada, sehingga dengan demikian pelaksanaan lelang ini menjadi batal sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a Permenkeu Nomor 27/PMK.06/2016,” tutur Wiji dalam keterangan pers resmi, Jumat (12/7/2019).

Bareskrim Polri sebelumnya mengirimkan surat ke Kepala KPKNL Denpasar untuk meminta informasi keberadaan tiga SHGB milik PT GWP tersebut.

Permintaan itu dilakukan setelah Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim mengetahui adanya proses lelang Hotel Kuta Paradiso yang diumumkan KPKNL Denpasar melalui situs www.lelang.go.id.

Masalahnya, tiga SHGB Hotel Kuta Paradiso itu saat ini menjadi objek sengketa dan dalam status sita pidana lewat Penetapan Sita No. : 16/Pen.Sit/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Maret 2018 sebagai tindak lanjut penyidikan perkara dugaan penggelapan SHGB tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP 948/IX/2016 Bareskrim tanggal 21 September 2016 atas nama pelapor Edy Nusantara, kuasa Fireworks Ventures Limited.

Surat dari Bareskrim kepada KPKNL Denpasar itu bernomor B. 2709/VII/2019/Dit. Tipidum dan ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Pol Nico Afinta pada 9 Juli 2019.

Salinan surat yang ditembuskan kepada Berman Sitompul, kuasa hukum Edy Nusantara selaku kuasa Fireworks Ventures Limited (pemegang hak tagih piutang PT GWP tersebut), pada intinya meminta kepada KPKNL Denpasar memberitahukan keberadaan asli tiga SHGB milik PT GWP beserta dua Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) seperti tercatat dalam pengumuman lelang.

Permintaan informasi dikarenakan dokumen asli sertifikat tersebut adalah barang bukti yang sedang dalam upaya penyitaan penyidik/sita pidana guna pemenuhan petunjuk jaksa (P-19).

Dua terlapor dalam perkara dugaan penggelapan SHGB PT GWP adalah Tohir Sutanto (mantan Direktur Bank Multicor), dan Priska M Cahya (pegawai Bank Danamon). Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Berman menegaskan, Fireworks selaku pemegang hak tagih eks piutang PT GWP adalah pihak yang paling berhak memegang tiga SHGB Hotel Kuta Paradiso.

Fireworks pada 2005 menerima pengalihan hak tagih eks piutang sindikasi PT GWP tersebut dari PT Millenium Atlantic Securities (MAS), yang sebelumnya menerima pengalihan piutang itu setelah memenangkan lelang aset kredit (piutang) PT GWP yang dijual Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui Program Penjualan Aset-aset Kredit (PPAK) VI pada 2004.

Berman menilai ada hal aneh terkait proses lelang eksekusi yang akhirnya dibatalkan KPKNL tersebut. Pasalnya lelang itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 200 HIR/Pasal 214 s/d 224 RBg karena tidak didahului adanya aanmaning maupun sita yang disertai berita acara sita terhadap objek lelang.

“Ini janggal dan aneh,” katanya.

 



Sumber: PR