Polda Sumut Musnahkan 21.632 Lembar Uang Palsu

Polda Sumut Musnahkan 21.632 Lembar Uang Palsu
Kapolda Sumatera Utara (Sumut), Irjen Pol Agus Andrianto, membakar uang palsu. Polda Sumut bersama Bank Indonesia (BI) memusnahkan uang palsu sebanyak 21.632 lembar di halaman Markas Polda Sumut, Rabu, 14 Agustus 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Arnold H Sianturi )
Arnold H Sianturi / JAS Rabu, 14 Agustus 2019 | 15:56 WIB

Medan, Beritasatu.com - Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bersama Bank Indonesia (BI) memusnahkan uang palsu sebanyak 21.632 lembar di halaman Markas Polda Sumut, Rabu (14/8/2019).

Pemusnahan itu setelah melewati proses penelitian atas keasliannya di laboratorium Bank Indonesia Counterferit Analist Centre (BI-CAC). Seluruh uang palsu dimusnahkan dengan cara dibakar.

Pemusnahan uang palsu itu setelah Polda Sumut bersama BI mendapat ketetapan hukum di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan dengan nomor 01/PEN.PDI/P.MUS/2019/PN Medan tanggal 1 Maret 2019. 

Adapun uang palsu yang dimusnahkan itu meliputi, pecahan Rp 100.000 sebanyak 8.974 lembar, pecahan Rp 50.000 sebanyak 11.850 lembar, pecahan Rp 20.000 sebanyak 636 lembar, pecahan Rp 10.000 sebanyak 88 lembar, pecahan Rp 5.000 sebanyak 83 lembar dan pecahan Rp 2.000 sebanyak 1 lembar.

Direktur Eksekutif BI Wilayah Sumut, Wiwiek mengatakan, uang palsu itu ditemukan dalam setoran perbankan maupun dari laporan masyarakat. Pemusnahan uang palsu ini pun baru pertama kali dilakukan secara bersama dengan polisi.

"Pemusnahan uang rupiah palsu ini berdasarkan temuan yang dilakukan sejak tahun 2013 hingga 2018. Dari 21.632 lembar uang palsu itu memang yang paling banyak adalah lembaran uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000,” kata Wiwiek.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto menyampaikan, ada 27 kasus dalam penanganan uang palsu. Polisi bersama dengan BI tetap melakukan koordinasi dalam mengantisipasi peredaran uang palsu di tengah masyarakat.

"Dari 27 kasus uang palsu yang ditangani itu, sebanyak 24 kasus sudah diselesaikan. Sebanyak tiga kasus lagi masih dalam tahap penyelidikan," ungkapnya.

Kapolda menambahkan, pelindungan terhadap rupiah dimuat dalam Undang-undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang. Dalam Pasal 35, 36 dan 37 telah diatur tentang kejahatan terhadap mata uang rupiah dalam hal pemalsuan, menyimpan dan mengedarkan, serta membelanjakan uang palsu.

"Membawa atau memasukkan uang palsu ke dalam atau keluar negara Republik Indonesia, diancam dengan 10 tahun penjara hingga seumur hidup," sebutnya.



Sumber: Suara Pembaruan