Kemko PMK Minta BPJS Tarik Kembali Surat untuk 92 RS

Kemko PMK Minta BPJS Tarik Kembali Surat untuk 92 RS
Ilustrasi pasien di rumah sakit. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / JAS Rabu, 14 Agustus 2019 | 21:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK) meminta BPJS Kesehatan (BPJSK) untuk segera menarik kembali surat yang dikirim kepada direktur atau pemilik rumah sakit (RS) mitranya terkait pengembalian klaim layanan. Kemko PMK minta BPJSK menunggu hasil tetap review kelas RS yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes).

Deputi Kemko PMK Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Agus Suprapto, mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat resmi kepada BPJSK terkait hal itu. Dalam surat itu Kemko PMK meminta BPJSK untuk membuat keputusan setelah adanya ketetapan final terkait kelas RS oleh Kemkes.

Dikatakan Agus, Kemko PMK telah mengadakan rapat koordinasi teknis terkait tindak lanjut laporan hasil audit tujuan tertentu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas aset dana jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJSK. Rakor yang digelar tanggal 8 Agustus 2019 itu membahas tentang ketidaksesuaian kelas rumah sakit sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja sama dengan BPJSK.

Rakor itu menyepakati bahwa ketidaksesuaian kelas RS dilaksanakan melalui penetapan regulasi review kelas RS oleh Kemkes. BPJSK baru melakukan perubahan perjanjian kerja sama dengan RS sesuai review kelas tersebut setelah ditetapkan final oleh Kemkes. Karena itu, pihaknya meminta BPJSK Pusat dan kantor cabang di daerah untuk segera menarik kembali surat kepada direktur atau kepala RS mitra kerja BPJS.

“BPJS Kesehatan buat kontrak baru dengan rumah sakit setelah ada ketetapan final kelas RS dari Kemkes. Kontrak baru ini tidak berlaku mundur,” kata Agus kepada Beritasatu.com, Rabu (14/8) petang.

Sebelumnya, BPJSK melalui kantor cabangnya mengirimkan surat kepada 92 RS untuk meminta pengembalian kelebihan klaim layanan peserta yang sudah dibayarkan BPJSK. Potensi kelebihan bayar terjadi sebagai konsekuensi dari penyesuaian kelas RS.

Jadi, sejumlah RS selama ini dalam operasionalnya tidak sesuai kelas atau kompetensi sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja sama dengan BPJSK. Misalnya untuk RS kelas B minimal harus memiliki tiga dokter spesialis anak dan 12 dokter umum. Saat credentialing untuk bekerja sama BPJSK, RS memenuhi kriteria tersebut. Tetapi dalam perjalanan ternyata jumlah tenaga berkurang dan tidak dilengkapi.

Sementara BPJSK harus terus membayar klaim layanan dari RS tersebut dengan status tipe B. Selisih tarif yang harus dibayar BPJSK ke setiap kelas RS itu sekitar 15 persen. Misalnya, untuk penanganan penyakit kelenjar pituitari di ruang perawatan kelas III RS milik pemerintah kelas A seharga Rp 8,8 juta, kelas B Rp 6,8 juta, dan kelas C Rp 4,2 juta.

Namun, menurut Kepala Humas BPJSK Iqbal Anas Ma'ru, pihaknya tidak bisa memutus kontrak kerja sama begitu saja karena penetapan kelas RS merupakan kewenangan dinas kesehatan dan Kementerian Kesehatan.



Sumber: Suara Pembaruan