Ikrar Setia Mantan DI/TII pada Pancasila Diapresiasi

Ikrar Setia Mantan DI/TII pada Pancasila Diapresiasi
Wiranto. ( Foto: Antara )
Bernadus Wijayaka / BW Rabu, 14 Agustus 2019 | 22:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaringan Islam Kebangsaan (JIK) mengapresiasi ikrar dan deklarasi yang dilakukan Keluarga Besar Harokah Islam Indonesia, eks Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan eks Negara Islam Indonesia (NII) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Selasa (13/8/2019). Ikrar ini bisa menjadi bagian dari kampanye deradikalisasi pemerintah yang dilakukan dengan jalan elegan dan humanis.

“Kita mengapresiasi upaya Kemko Polhukam di bawah kepemimpinan Menko Polhukam, Pak Wiranto yang mengajak keluarga besar Harokah Islam Indonesia, eks DI/TII dan eks NII melakukan ikrar setia kepada Pancasila, UUD 1945. dan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu proses persiapannya memakan waktu lama dan jauh dari hingar-bingar pemberitaan,” kata Koordinator Nasional JIK, Irfaan Sanoesi di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Dikatakan, ada beberapa argumentasi kenapa ikrar dan pengakuan ini penting sebagai syiar dan media penguatan deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah harus menciptakan ruang deradikalisasi yang humanis yang berbasis pada akar budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia.

“Mereka bisa menjadi agensi pemerintah untuk mengajak pengikutnya yang menurut Sarjono Kartosoewirjo, putra dari tokoh utama pendiri DI/TII, berjumlah 2 juta orang dan masih menganut paham negara Islam. Itu jumlah yang begitu besar. Jadi di sinilah peran pemerintah untuk mendekonstruksi ideologi Darul Islam (Negara Islam) menuju Darussalam (Negara Damai) yang diwujudkan ke dalam Pancasila sebagai fondasi dasar negara,” kata Irfaan, dalam keterangan tertulis kepada Beritasatu.com.

Kedua, ikrar dan pengakuan terhadap Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi maslahat jika ada pendampingan pemerintah oleh lembaga terkait seperti BNPT atau Kemenko Polhukam atau Kemenhan. Karena deradikalisasi akan sia-sia jika pemerintah lepas tangan begitu saja.

“Mereka juga warga negara yang harus diterima dengan baik di tengah masyarakat. Jangan sampai ada stereotipe disematkan kepada mereka. Pemerintah harus menjamin kehidupan mereka berjalan secara normal dengan memberdayakan mereka melalui pelatihan-pelatihan seperti kewirausahaan karena akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi sekitarnya,” kata Irfaan.



Sumber: Suara Pembaruan