Penegakan Hukum Solusi Terakhir Penanganan Karhutla di Kalbar

Penegakan Hukum Solusi Terakhir Penanganan Karhutla di Kalbar
Kapolda Kalbar menjadi salah satu pembicara dalam FGD Karhutla di Hotel Ibis Pontianak, Kalbar, Kamis (10/10/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Sahat Oloan Saragih )
Sahat Oloan Saragih / RSAT Kamis, 10 Oktober 2019 | 11:14 WIB

Pontianak, Beritasatu.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi masalah bersama seluruh masyarakat. Oleh sebab itu kita sepakat semua ingin sehat dan bisa mencegah terjadinya karhutla.

Agar tidak terjadi karhutla upaya pencegahan harus dilaksanakan, mulai dari sosialisasi, dampak karhutla, hingga penanganannya harus dilakukan bersama. Selanjutnya aparat dan penegakan hukum adalah solusi terakhir dalam mencegah karhutla.

Hal itu dikatakan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Didi Haryono seusai acara Focus Group Discussion bersama Gapki dan stakeholder di Ballroom Hotel Ibis Pontianak, Kamis (10/10/2019).

Kapolda Didi Haryono mengatakan penegakan hukum adalah solusi terakhir dalam penanganan karhutla. Sebab kearipan lokal boleh membakar 2 hektare tetapi ada ketentuan yang harus dilaksanakan yaitu harus ada izin dari kepala desa, tidak boleh ditinggal, situasinya tidak di musim panas, dan seterusnya.

Menurut Didi, pada dasarnya karhutla tidak hanya terjadi di Indonesia. Berdasarkan data KLHK yang diterbitkan melalui portal daring CNBC menyatakan, di negara lain juga menghadapi hal yang sama. Karhutla terjadi lebih luas di negara-negara maju seperti Kanada, hingga Amerika Serikat.

Tahun 2019, karhutla Indonesia berada di posisi ke-6 dengan total lahan yang terbakar seluas 328.000 hektare. Sedangkan di urutan pertama ada di Rusia dengan luas lahan yang terbakar mencapai 10 juta hektare.

Sementara dalam 5 tahun terakhir, karhutla terbesar di Indonesia terjadi pada tahun 2015. Di mana pada saat itu luas lahan yang terbakar mencapai 2,6 juta hektare, sedangkan di tahun 2019 ini (hingga September 2019) luas lahan yang terbakar seluas 328 ribu hektare, artinya luas lahan yang terbakar mengalami penurunan mencapai 87,41%.

Seperti diketahui Kalbar memiliki kondisi geografis dengan luas wilayah 146.807,90 km2 meliputi luas daratan 110.000 km2 atau setara 74,93%. Terdapat lahan perkebunan dan pertanian, dan juga hamparan lahan gambut yang cukup luas di setiap wilayah Kalimantan Barat.

Potensi geografis yang luas ini menjadikan potensi bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuka lahan dengan cara membakar. Di samping itu, ada kebiasaan masyarakat yang menjadi kearifan lokal dalam mengolah lahan dengan cara membakar tanpa mempertimbangkan luas lahan dan kondisi cuaca menjadi problematika saat melakukan pembakaran.

Berbagai upaya pencegahan, penanggulangan, maupun penegakkan hukum yang telah dilakukan yaitu upaya preemtif yaitu pemetaan hot spot, deteksi dini, melakukan sosialisasi kepada pihak perusahaan dan masyarakat. Selain itu juga membuat dan mensosialisasikan maklumat Kapolda Kalbar Momor: mak/03/vii/2019 tentang kewajiban, larangan, dan sanksi karhutla.

Sementara upaya preventif antara lain dengan melakukan patroli bersama, patroli udara, membuat sekat bakar, membuat embung air, membuat sumur artesis, mendatangi lokasi pembakaran dan melakukan pemadaman bersama stakeholders lainnya. Selain itu juga mengajak masyarakat dan perusahaan mengantisipasi kebakaran.

Sedangkan upaya penegakan hukum (Gakkum) yaitu dengan mendatangi TKP, melakukan kegiatan lidik, sidik, saksi ahli, gelar perkara dan menyerahkan berkas, barang bukti dan tersangka ke jaksa penuntut umum. Selanjutnya memasang spanduk pemberitahuan tentang larangan aktivitas di beberapa lahan korporasi yang terbakar.

Dalam upaya penanggulangan Karhutla, bersama TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat, serta melibatkan 3.173 personil dalam penanggulangan karhutla di Provinsi Kalbar. Yaitu terdiri dari 1.000 personel TNI yang tergabung dalam Satgas Gabungan Karhutla, 1.866 personel Polri yang terbagi dalam Ops Bina Karuna I, II, Kontijensi, dan Manggala Agni, 102 personel BPBD yang tergabung dalam Satgas gabungan Karhutla, dan sebanyak 205 masyarakat yang tergabung dalam satgas gabungan karhutla.

Hingga bulan September 2019 lalu, beberapa tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi terkait di Kalbar yakni, penerapan sanksi administrasi terhadap 15 perusahaan, penyegelan 30 perusahaan oleh Gakkum KLHK, penyegelan 18 perusahaan oleh Polda Kalbar, penyegelan 8 perusahaan oleh Gakkum KLHK bersama tim dari Polda Kalbar, dan 5 perusahaan yang sudah dinaikan ke tahap penyidikan.

Hingga saat ini Polda Kalbar sudah melakukan penyegelan 32 perusahaan yang lahannya terbakar. Data kasus Karhutla Polda Kalbar, hingga 7 Oktober 2019 terdapat sebanyak 99 kasus karhutla yang ditangani Polda Kalbar dengan luas lahan yang terbakar mencapai 1.147,88 hektare.



Sumber: BeritaSatu.com