Gubernur Banten Akan Pertahankan Pegawai Honorer

Gubernur Banten Akan Pertahankan Pegawai Honorer
Wahidin Halim. ( Foto: Antara )
Laurens Dami / CAH Jumat, 24 Januari 2020 | 19:31 WIB

Serang, Beritasatu.com - Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan dirinya siap melawan kebijakan pemerintah pusat terkait rencana kebijakan penghapusan tenaga honorer. Dia mengatakan akan tetap mempertahankan sekitar 6.326 tenaga honorer yang selama ini bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Menurut Wahidin kebijakan penghapusan pegawai honorer sama halnya membunuh masa depan mereka beserta keluarga mereka. Bahkan Gubernur Wahidin justru ingin mengangkat para pegawai honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Mereka udah kerja lama, terus kita pecat gitu? Ya, nggak lah. Masa mereka sudah lama kerja di kita, banyak bantu, terus mau kita bunuh? Kan punya anak istri. Kita punya duit untuk gaji, ya kita gaji. Kalau perlu kita usulkan PNS, SK-nya Kementerian PAN, gajinya saya yang gaji. Masih sanggup kok,” tegas Gubernur kepada wartawan pada Kamis (23/1/2020)

Wahidin menegaskan dirinya selaku gubernur tidak akan tinggal diam dan akan membela kepentingan para pegawainya. Terlebih, melihat postur APBD Provinsi Banten yang dialokasikan untuk belanja pegawai masih sangat ideal untuk bisa menggaji para tenaga honorer tersebut. Bahkan, jika para tenaga honorer diangkat menjadi PNS, APBD Banten masih tetap lebih ideal dibandingkan daerah-daerah lainnya dengan tetap melakukan program-program pembangunan untuk masyarakat.

Ribuan Pegawai Honorer Pemprov Banten Terancam Dirumahkan

“Cuma 18 persen dari APBD kita yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Jauh lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lainnya. Keren kan? Dimana-mana 40-50 persen. Struktur APBD kita itu tinggi untuk pembangunannya. Jadi kalau nanti 6.000 honorer itu harus kita gaji (sebagai PNS), kita masih sanggup paling 20-25 persen jadinya. Masih sangat bagus struktur APBD kita. Coba kalau daerah-daerah lain, banyak yang habis untuk pegawai. Ini artinya, intensitas pembangunan keren di Banten, berarti dana itu buat rakyat semua,” tegasnya.

Kendati kebijakan penghapusan tenaga honorer masih dalam pembahasan dan belum ada keputusan, namun Gubernur Wahidin bersikap akan tetap mempertahankan tenaga honorer.

“Terlepas dari rencana pemberlakuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pemprov Banten telah menghitung dan mengkajinya dan tentu melihat permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Jadi masih dibutuhkan (tenaga honorer), di samping kebutuhan juga karena alasan kemanusiaan,” ujarnya

Gubernur menambahkan, para tenaga honorer sudah lama mengabdi dengan pemerintahan dan membutuhkan nafkah untuk menghidupi keluarga mereka.

Di Pemprov Banten sendiri terdapat sekitar 15 ribu pegawai honorer. Sebanyak 6.326 orang bekerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten dan sisanya bekerja sebagai guru di SMK/SMA sederajat. 



Sumber: Suara Pembaruan