Saksi Prabowo-Sandi Ungkap Banyak TPS Terdapat NIK Rekayasa
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Saksi Prabowo-Sandi Ungkap Banyak TPS Terdapat NIK Rekayasa

Rabu, 19 Juni 2019 | 20:51 WIB
Oleh : Oktaviana Maria / ANA

Jakarta, Beritasatu.com - Saksi dari Tim Hukum Prabowo-Sandi, Idham Amiruddin mengungkapkan banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang bermasalah karena terdapat NIK rekayasa. Idham mencontohkan seperti di Aceh Tengah, hanya satu TPS yang tidak bermasalah. Sementara yang lainnya bermasalah karena mengandung NIK rekayasa.

“Yang benar di kabupaten itu, misalnya Aceh Tengah cuma satu TPS, yang lainnya itu semua mengandung NIK rekayasa” ungkap Idham saat memberikan kesaksian dalam persidangan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Selain itu, Idham menyebutkan di daerah tempat tinggalnya di Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan hanya enam TPS yang tidak bermasalah.

“Di Makassar kalau saya tidak salah, cuma enam TPS yang benar” ujar Idham.

Lebih jauh, Idham menceritakan bahwa dirinya sempat mengunjungi salah satu TPS dan menemukan ada data rusak. Data rusak tersebut tidak dicoret bahkan ada orangnya yang mencoblos.

“Pada saat pemungutan suara, saya mencoba sampel beberapa data rusak dan saya cocokkan dengan DPT yang tertempel di TPS. Saya temukan tidak dicoret dan ada orangnya yang mencoblos” kata Idham.

“Ketika saya meminta KTP orang yang mencoblos itu, hanya untuk sekedar mencocokkan elemen data dalam DPT. Pertama dia (petugas TPS) memberikan setelah saya ambil, dia dikode sama pak RT langsung dibilang kamu tidak berhak” lanjut Idham.

Lihat Video:



Sumber:BeritaSatu TV


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Jam Operasional Bandara Kertajati Ditambah

Hal tersebut guna mendukung perpindahan operasional rute penerbangan domestik dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung ke Bandara Kertajati.

NASIONAL | 19 Juni 2019

3 Calon Sekjen KPK Hadapi Seleksi Tahap Akhir

Tiga calon Sekjen tersebut yakni, Direktur Pengaduan Masyarakat KPK, Cahya Hardianto Harefa; Inspektur LIPI, Hiskia; dan Direktur Litbang KPK, Wawan Wardiana.

NASIONAL | 19 Juni 2019

Alasan Saksi Sebut KTP Palsu dan KK Manipulatif

Saksi atas nama Agus Muhammad Maksum mengulang penyebutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dan Kartu Keluarga (KK) manipulatif.

NASIONAL | 19 Juni 2019

Saksi Sebut Intruder Kendalikan Situng KPU

Hermansyah pun mengartikan kejadian delay itu berarti ada pihak atau jaringan di luar server KPU.

NASIONAL | 19 Juni 2019

Kasus BLBI, Otto dan Maqdir Akui Belum Jadi Kuasa Hukum Sjamsul

Otto Hasibuan dan Maqdir Ismail mengakui belum mendapat surat kuasa dari pengusaha Sjamsul Nursalim dalam menghadapi kasus dugaan korupsi SKL BLBI.

NASIONAL | 19 Juni 2019

Mendagri: DP4 yang Diserahkan itu Clean and Clear

DP4 yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak ada permasalahan atau clean and clear.

NASIONAL | 19 Juni 2019

Penumpang KA Lebaran Tumbuh 9,2%

PT Kereta Api Indonesia (KAI) melayani 6,8 juta penumpang kereta api (KA) selama masa angkutan Lebaran 2019.

NASIONAL | 19 Juni 2019

Saksi Sebut Situng KPU Tampilkan Data Salah

Hermansyah juga melihat bahwa hasil scan C1 dan teks berisi informasi di dalam C1 tidak masuk bersamaan.

NASIONAL | 19 Juni 2019

Pengacara Klaim Sjamsul Tak Pulang Bukan Karena Kasus BLBI

Pengacara klaim Sjamsul Nursalim tak pulang ke Indonesia bukan karena kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

NASIONAL | 19 Juni 2019

Kemhub Paparkan Kemajuan Perkeretaapian Nasional di Malaysia

Manuver untuk memajukan perkeretaapian Indonesia terus berlanjut dengan masterplan perkeretaapian nasional hingga tahun 2030.

NASIONAL | 19 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS