IJC Desak Jabatan Ketua Harian PB PJSI Dihapus

IJC Desak Jabatan Ketua Harian PB PJSI Dihapus
Pengurus Indonesia Judo Community. ( Foto: Suara Pembaruan/Hendro Situmorang )
Hendro D Situmorang / AMA Sabtu, 14 September 2019 | 07:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Komisioner (Preskom) Indonesia Judo Communitty (IJC) Raymond Rochili mendesak jabatan Ketua Harian Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB PJSI) yang saat ini dijabat Achmad Husry dihapus karena tidak difungsikan dengan baik.

Padahal, pada awal kepengurusan PB PJSI pimpinan Mulyono, Achmad Husry hampir tak pernah absen menyambangi Sekretariat PB PJSI di Lantai II Gedung Pusat Pengelola Kompleks (PPK) Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Namun, mereka pecah kongsi ketika kepengurusan baru beberapa bulan berjalan. Ketua Umum PB PJSI Mulyono melakukan pergantian hampir 70% pengurus.

”Kondisi itu makin diperparah dengan mengurangi peran dan fungsi seorang Ketua Harian yang semestinya mengendalikan organisasi PB PJSI di tengah kesibukan Mulyono yang kala itu menjabat Kepala Staf TNI-AD itu,” kata Raymond di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Ditambahkan, alih-alih mendelegasikan kewenangan tugas Ketua Umum kepada Achmad Husry, tokoh judo asal Samarinda Kaltim itu justru makin dipinggirkan. Dalam pengamatan IJC, yang dominan dalam organisasi PJSI adalah Sekjen. Memang Sekjen dalam sebuah organisasi adalah motor namun bukan berarti mengabaikan peran seorang Ketua Harian.

Sesungguhnya ketidaksenangan terhadap Achmad Husry itu sudah tampak saat Munas PB PJSI 2016 di Bandung. Di situ,  memang ada dua nama yang muncul sebagai calon yakni Jenderal TNI Mulyono dan Achmad Husry.

Mayoritas Pengprov yang memiliki hak suara sudah mengarahkan dukungan kepada Achmad Husry dengan pertimbangan dedikasinya untuk olahraga judo Indonesia tak diragukan lagi.

Namun di tengah jalan, ada semacam ”kekuatan” luar bisa masuk ke arena Munas dengan memaksakan arah dukungan kepada Jenderal Mulyono. Pengprov pun tak berdaya karena sudah mendapat tekanan dari pihak lain yang menghendaki agar Mulyono jadi Ketua Umum PB PJSI.

Selain itu ada kekuatan lain juga yang meminta Achmad Husry mengalah karena keinginan Ketua Umum PB PJSI sebelumnya Jenderal TNI George Toisutta (almarhum). Pada waktu itu Toisutta yang juga mantan Kasad menginginkan PJSI dipimpin Kasad.

Bahkan ada kata-kata Toisutta kepada Achmad Husry pada saat itu bahwa jangan dipakai lagi pengurus-pengurus di bawah kepengurusannya. Fakta di lapangan membuktikan kepengurusan lama itu dipakai lagi oleh ketua umum baru, meski di kemudian hari dilakukan pergantian antar waktu (PAW) ketika kepengurusan baru berjalan empat bulan.



Sumber: Suara Pembaruan