Kursi Kepemimpinan Danny Kosasih di PP Perbasi "Digoyang"

Kursi Kepemimpinan Danny Kosasih di PP Perbasi
Akhir Musyawarah Nasional (Munas) PP Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) pada Jumat (25/10/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Hendro Situmorang )
Hendro D Situmorang / AMA Jumat, 22 November 2019 | 12:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kursi Kepemimpinan Pengurus Pusat Persatuan Basket Seluruh Indonesia (PP Perbasi) di bawah komando Danny Kosasih mulai digoyang. Danny terpilih melalui Musyawarah Nasional (Munas) yang diselenggarakan pada 23-25 Oktober 2019.

Hasil Munas Perbasi tersebut digugat oleh Hisia Martogi Lumban Gaol selaku Bidang Pembinaan Prestasi Sub Bidang Liga Utama Mahasiswa Perbasi masa Bhakti 2015-2019, Samuel B. Pasolang selaku Penasihat Pengkot Perbasi Jakarta Utara, Agus Slamet Riadi selaku Ketua Harian Pengcab Cianjur. Keseluruh penggugat tersebut merupakan para peserta munas.

Salah satu poin yang digugat adalah terkait Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Bakal Calon (Balon) Ketua Umum (Ketum). Ketika itu, terdapat syarat yang mewajibkan bakal calon didukung 15 pengurus provinsi (Pengprov). Hal itu dianggap melanggar karena tidak sesuai dengan peraturan. Terlebih, Pengprov yang terdata hanya sebanyak 34. Adanya syarat tersebut dianggap memberatkan. Terbukti, Danny menjadi satu-satunya calon yang ketika itu maju. Hal itu membuat Danny terpilih secara aklamasi.

Oleh sebab itu, mediasi dilakukan untuk mendapatkan titik temu. Mediasi yang sempat tertunda antara pihak penggugat dan tergugat terkait Munas Perbasi dilakukan di Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI), Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Mediasi tersebut menjadi pengganti yang seharusnya terjadwal pada 13 November. Ketika itu, pihak tergugat tidak hadirm hanya diwakili oleh anggota TPP George Fernando Dendeng dan tim kuasa hukum PP Perbasi Rezki Wirmandi. Mediasi dilakukan karena sudah masuk perkara BAORI No : 05/P.BAORI/XI/2019.

George mengaku, tidak bisa hadir di mediasi pertama karena undangan yang terbilang mepet yaitu H-2. Selain itu, dia menyampaikam kalau yang digugat tersebut pengurus 2015-2019.

"Nah itu kan sudah demissioner dan tidak punya landasan hukum lagi gugatan itu menurut kami ada salahnya karena kami sudah demisioner," ujarnya kepada wartawan Kamis (21/11/2019).

Oleh sebab itu, dia cukup mempertanyakan gugatan tersebut. "Kami bukan pengurus lagi (2015-2019). Itu pokok materi kami sampaikan. Yang jelas kami nggak datang di awal itu karena pengurus kemarin itu sudah demisioner dan waktunya sangat mepet," ucapnya.

Rezky menambahkan, mediasi yang dilakukan bertujuan untuk mencari win-win solution dari apa yang disampaikan oleh pemohon.

"Selanjutnya mungkin kalau ke tahapan jawaban kami PP Perbasi siap. Tuntutannya kan perihal Munas. Kami akan hadapi itu. Itu kan ada di pokok materi. Terlalu prematur kalai kami sampaikan sekarang," ucapnya.

Mengenai persyaratan 15 Pengprov untuk balon ketum sebelumnya, dia menyebut kalau hal itu tidak ada masalah. Soal agenda selanjutnya, pihaknya mengagendakan untuk melakukan pertemuan dengan termohon pada Senin (25/11/2019). "Mungkin ada hal atau tidak ada yang disepakati. Kalau sepakat bisa selesai," ucapnya.

Reinhard R. Silaban selaku kuasa hukum penggugat mengakui kalau akan adanya pertemuan tanpa adanya mediator. "Siapa tahu kalau mediasi di luar terjadi kesepakatan," ucapnya.

Jika tidak ada kesepakatan, kedua pihak akan melalukan mediasi kembali dengan mediator pada Selasa (26/11/2019). Reinhard menyebut pihaknya tetap menginginkan adanya Munaslub sebagai gugatan yang diusung sejak awal. "Sampai sekarang nggak ada perubahan dari tujuan kami itu," tutup dia.



Sumber: Suara Pembaruan