Logo BeritaSatu

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, LADI Minta Maaf

Senin, 18 Oktober 2021 | 15:14 WIB
Oleh : Hendro D Situmorang / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Pengurus Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) minta maaf terkait tidak adanya bendera Merah Putih yang berkibar di turnamen Piala Thomas 2020, seusai tim Indonesia memenangi final.

Hal itu karena ada teguran keras dan sanksi Badan Antidoping Dunia (WADA) yang menganggap Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak patuh terhadap regulasi antidoping. LADI dinilai tidak memenuhi program pemenuhan sampel doping selama 2020 dan 2021.

"Izinkan kami dari pengurus LADI meminta maaf kepada Presiden Republik Indonesia, juga seluruh masyarakat Indonesia atas insiden yang terjadi. Insyaallah LADI dengan tim akan mempercepat langkah dan bisa bebaskan dari sanksi WADA," kata Sekretaris Jenderal LADI, Dessy Rosmelita, saat konferensi pers virtual Senin (18/10/2021).

Ia menjelaskan, pihaknya akan menjalani penyelidikan dari pihak eksternal terutama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk mencari tahu pangkal permasalahan yang terjadi sehingga LADI dianggap tidak responsif terhadap WADA.

"Secara spesifik, akan dibentuk tim yang diketuai oleh Raja Sapta (Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia). LADI akan mempercepat langkah-langkah ke depannya," ujarnya.

Ia juga mengutarakan pembelaan kenapa pihak LADI tidak berfungsi optimal. Menurutnya, hal tersebut karena ada pergeseran yang tidak berjalan seutuhnya antara pengurus lama dan pengurus baru.

"Secara umum, kami kebetulan adalah pengurus baru sehingga kami berusaha mempelajari hal-hal dari pengurus yang lama," tuturnya lagi.

"Sesungguhnya yang sekarang ini lebih banyak adalah hal-hal yang harus kami lakukan dari beberapa waktu lalu. Intinya yang paling utama adalah TDP (test doping plan)," urai dia.

Wakil Ketua LADI, Rheza Maulana menolak disalahkan sepenuhnya atas tidak berkibarnya bendera Merah Putih di ajang Piala Thomas. Hal itu dikarenakan kepengurusan 2021-2025 baru menjabat sejak Juli 2021, sementara kasus regulasi antidoping dari WADA diklaim terjadi sejak awal 2021.

Keteledoran
Menurutnya, sanksi yang diberikan WADA kepada LADI bukan karena keteledoran pengurus LADI yang baru maupun kelambanan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Indonesia dinilai tidak patuh pada penegakan standar antidoping karena tidak mengikuti TDP yang dibuat pada 2020.

"Bukan keduanya. Kami pun baru menjabat sejak Juli 2021, sedangkan permasalahan hal yang disampaikan WADA tersebut sejak Januari 2021 dan mulai ramai sejak Oktober ini. Waktu 3 bulan pergantian pengurus tersebut tidak cukup untuk negosiasi dan membenahi apa yang sebelum terlambat dilakukan," kata Rheza ketika dihubungi Beritasatu.com, Senin (18/10/2021).

Ia mengatakan, Kemenpora dalam hal ini sangat mendukung perbaikan internal LADI, karena pergantian pengurus sesuai arahan WADA, yakni tidak boleh ada pengurus yang menjabat di kepengurusan keolahragaan atau federasi agar tidak terjadi konflik kepentingan.

"Jadi baik Kemenpora maupun LADI melakukan pembenahan internal sama-sama yang berupaya optimal menyelesaikan masalah ini. Namun masalahnya memang tidak cukup hanya 3 bulan menyelesaikannya masalah ini di awal kepengurusan kami," ungkap dia.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Korban Helikopter Jatuh Baru Menikah

Kepergian Briptu Mochamad Lasminto, kopilot helikopter yang jatuh di Bangka Belitung, menyisahkan kesedihan mendalam bagi kedua orang tuanya.

NEWS | 30 November 2022

Putri Candrawathi Minta Maaf ke Anggota Polri yang Jadi Saksi

Putri Candrawathi, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat meminta maaf kepada anggota Polri yang menjadi saksi.

NEWS | 29 November 2022

Akui Tidak Jujur dari Awal, Ferdy Sambo Minta Maaf

Ferdy Sambo mengaku tidak jujur sejak awal dalam kasus pembunuhan Brigadir J, oleh karena itu dia meminta maaf.

NEWS | 29 November 2022

Erick Thohir Bantah Adanya Aliran Dana Biayai Kegiatan Relawan Jokowi di GBK

Erick Thohir membantah dengan tegas tuduhan soal isu aliran dana dari BUMN untuk membiayai kegiatan relawan Nusantara Bersatu.

NEWS | 29 November 2022

MRPB Kirim 7 Calon Penjabat Gubernur Papua Barat Daya

MRPB telah mengirimkan tujuh nama orang asli Papua Barat kepada Mendagri Tito Karnavian untuk menduduki jabatan penjabat gubernur Papua Barat Daya.

NEWS | 29 November 2022

BNPT Dorong Mahasantri Ponpes Lirboyo Komitmen Cinta Tanah Air

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mendorong mahasantri Lirboyo Kediri agar memiliki komitmen cinta Tanah Air yang tinggi.

NEWS | 30 November 2022

Rencana Kang Emil Gabung Partai Dinilai Dapat Pengaruhi Peta Politik

Rencana Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau Kang Emil bergabung ke partai politik (parpol) dapat memengaruhi peta politik menjelang Pemilu 2024.

NEWS | 29 November 2022

Masih Ada Daerah Terisolasi di Cianjur, Helikopter Dikerahkan Kirim Bantuan

Sejumlah daerah terdampak gempa Cianjur masih terisolasi. Anggota TNI AU Lanud Atang Sendjadja terus dikerahkan mengirimkan bantuan melalui udara.

NEWS | 29 November 2022

Mendes PDTT: 10 Desa Jadi Percontohan Desa Antikorupsi

Mendes PDTT meluncurkan 10 desa percontohan desa antikorupsi di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

NEWS | 30 November 2022

Maruarar: Erick Thohir, Menteri yang Sangat Dipercaya Jokowi

Maruarar memuji kepemimpinan Erick Thohir selama tiga tahun menakhodai Kementerian BUMN, dan telah banyak meluncurkan berbagai inovasi.

NEWS | 29 November 2022


TAG POPULER

# Ferdy Sambo


# Impor Beras


# UMP DKI Jakarta


# Pemimpin Berambut Putih


# Adian Napitupulu


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Serikat Pekerja Asuransi Jiwasraya Tolak Di-PHK

Serikat Pekerja Asuransi Jiwasraya Tolak Di-PHK

EKONOMI | 5 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE