Pilkada Bersih Politik Uang?

Opini: Hendardi

Ketua Badan Pengurus Setara Institute.

Senin, 19 Februari 2018 | 10:28 WIB

Dari ajang demokrasi pemilihan--pemilihan umum (pemilu) legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah (pilkada)--kita masih menghadapi dua masalah yang tak kunjung beres. Pertama, maraknya politik uang (money politics) dalam proses pemilihan tersebut. Kedua, susahnya membentuk penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sudah dua kali pilkada serentak--pada 9 Desember 2015 dan pada 15 Februari 2017--selalu saja gagal membersihkannya dari politik uang. Kegagalan ini juga berdampak buruk pada penyelenggara negara yang bebas dari korupsi dan suap. Sejumlah penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap bupati, wali kota, dan gubernur, terkait korupsi dan suap memberikan gambaran sulitnya menuju penyelenggara negara yang bebas dari korupsi.

Apakah pilkada serentak pada 27 Juni 2018 mendatang bakal mengulangi maraknya politik uang?

Negara Bebas Korupsi
Mengadopsi tuntutan reformasi, MPR mengeluarkan Ketetapan No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kemudian, DPR menyetujui UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. DPR kembali mengesahkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masih belum puas, MPR kembali mengeluarkan Ketetapan No VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. DPR pun menelurkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengesahkan pembentukan KPK pada 2003.

Cita-cita luhur mengenai penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN itu berbenturan dengan realitas korupsi yang bukan saja bersumber dari warisan masa lalu, tetapi juga beriringan dengan proses politik pemilihan, yang sekaligus berdampak buruk terhadap keberadaan lembaga-lembaga negara yang diisi dari hasil pemilihan tersebut. Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN itu tak kunjung bisa dicapai. Sejumlah ketua partai politik, anggota DPR, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan para penyelenggara negara lainnya tersandung kasus korupsi dan suap. Mengiringinya, juga melebar pada oknum penegak hukum, hakim, serta pejabat BUMN dan BUMD.

Politik Uang
Sejak Pemilu Legislatif 1999, elite politik yang menggunakan partai-partai politik telah mewarisi cara memenangi pemilihan dengan menabur uang atau barang kepada calon pemilih. Warisan ini berlanjut pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2004 yang semakin marak hingga mulai muncul istilah "politik biaya tinggi".

Ketika dimulai pilkada secara langsung pada 2005, politik uang kembali membuka jalan kemenangan bagi sejumlah calon kepala daerah. Kisah-kisah politik uang ini terus berulang hingga kini. Pilkada Serentak 2015 dan 2017, dugaan politik uang merata di semua daerah yang menggelar hajat politik lima tahunan tersebut.

Uang telah menjadi kekuatan dominan dalam pilkada. Siapa yang mampu memobilisasi kekuatan uang, lebih terbuka memenangi pilkada, sehingga politik biaya tinggi hanya mengejar jabatan-jabatan gubernur, bupati dan wali kota. Sebaliknya, meninggalkan adu program yang bisa digunakan untuk perbaikan pemerintahan daerah dan pelaksanaan program kepada warganya.

Politik uang juga telah menempatkan partai-partai politik sebagai kendaraan sewaan. Beberapa istilah yang akrab di telinga publik di antaranya “mahar politik” dan “sewa perahu” yang menandai pembentukan koalisi partai-partai pendukung pasangan calon kepala daerah, didasarkan atas uang sebagai pengikat kontrak politik mereka.
Gejala itu mengesankan partai politik sebagai salah satu “mesin korupsi” dalam demokrasi pemilihan. Beriringan dengan politik uang yang ditaburkan kepada calon pemilih, maka sulit terhindarkan dari cap “demokrasi kriminal” (Winters: 2011).

Tolak Politik Uang
Seharusnya, demokrasi pemilihan itu bukan saja penting dalam memperkuat partisipasi politik rakyat, tetapi juga sebagai jalan memperbaiki pemerintahan dalam menerapkan kebijakan dan melaksanakan programnya, guna mencapai tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Banyak biaya atau anggaran yang dikeluarkan untuk itu. Pilkada Serentak 2015 untuk membiayai 269 pilkada, telah dikeluarkan sebanyak Rp 7,1 triliun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada 2017, dengan 101 pilkada, KPU mengeluarkan anggaran Rp 5,8 triliun. Tahun ini bakal dikeluarkan lagi Rp 14,3 triliun untuk 171 pilkada.

Biaya-biaya itu belum termasuk yang dikeluarkan oleh para pasangan calon (paslon) untuk peralatan kampanye, kampanye di media, biaya daftar ke partai, mahar atau sewa partai untuk koalisi, serta pengeluaran lainnya. Di luar Jawa, pasangan calon bupati dan wali kota saja harus menyiapkan dana minimum Rp 15 miliar, sementara pasangan calon gubernur minimum mengeluarkan Rp 50 miliar.

Berapa biaya pasangan calon untuk pemilihan gubernur di Jawa? Minimum harus tersedia uang Rp 100 miliar. Malah, untuk “mahar politik” saja tak kurang dari Rp 40 miliar. Belum lagi biaya untuk tim sukses.

Banyak uang yang dipakai untuk pilkada maupun pemilu nasional, tetapi sialnya bermuara kepada “demokrasi kriminal”. Pilkada dan pemilu nasional seperti ini memicu penyelenggara negara untuk melakukan korupsi.

Meski politik uang dilarang, tetapi penegakan hukum dan sanksinya lemah. Maraknya politik uang itu salah satunya tak lepas dari lemahnya UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, maupun UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Juga rendahnya kejujuran dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi semua pasangan calon kepada KPK, pengawasan dan audit dana kampanye, serta tim sukses.

KPU perlu memperkuat komitmen menolak politik uang dengan mendeklarasikan pakta integritas yang salah satunya berisi komitmen antipolitik uang tersebut, serta ditandatangani oleh semua pasangan calon dalam pilkada.

Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) wajib menunaikan tugasnya mengawasi dugaan politik uang, kasusnya disidangkan, serta laporannya dibuka ke publik. Sementara itu, pembentukan Satgas Anti-Politik Uang oleh Kapolri diharapkan bisa mewujudkan pilkada yang lebih bersih dari “demokrasi kriminal”. 

Tulisan ini juga dimuat Suara Pembaruan edisi Senin, 12 Februari 2018.

CLOSE