Pendidikan Politik di Sekolah

Opini: Seto Mulyadi

Penulis adalah ketua umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma Jakarta.

Jumat, 26 Oktober 2018 | 13:00 WIB

Hari-hari belakangan ini masalah politik dan anak-anak mulai ramai kembali diperbincangkan. Sebagian kalangan menolak sama sekali persentuhan anak-anak dengan politik. Sebagian lagi memandang sebaliknya, politik justru amat penting dan bermanfaat bagi anak-anak. Yang keliru adalah menyalahgunakan anak-anak dalam kegiatan politik. Begitu pula posisi negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sikap antipati pada politik, apalagi bila diutarakan secara terbuka di ruang publik, dapat berdampak negatif bagi anak-anak. Hal itu akan berimbas pada ketidaktertarikan anak-anak untuk terlibat dalam kancah politik, atau bahkan menjadi politisi saat dewasa kelak. Bila sikap antipati sedemikian rupa sudah semakin menumpuk, maka masa depan bangsa ini justru yang akan dipertaruhkan.

Di Inggris, sebagai contoh, Survey Institute for Social and Economic Research di University Essex tahun 2011-2012 menunjukkan bahwa minat kaum muda berusia 16-25 tahun untuk berpartisipasi pada pemilu hanya berkisar sekitar 50%. Bayangkan apabila minat berdemokrasi itu semakin tidak berkembang, maka dikhawatirkan kelak hanya setengah dari jumlah kaum muda itu yang akan memberikan suara. Hanya sebagian dari anak-anak muda harapan bangsa itu yang terpanggil untuk memulai langkah episode panjang pembangunan di negaranya.

Kecenderungan untuk alergi, bahkan membenci politik, bisa jadi dilatarbelakangi oleh penyempitan makna kata itu sendiri. Politik sudah telanjur diidentikkan sebagai --seolah-olah-- sekadar birahi mengejar kekuasaan atau nafsu akan uang belaka. Pemberitaan gencar tentang politisi-politisi parlemen yang diringkus sekaligus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), politisi-politisi yang bermain kata dengan logika-logika ajaibnya, bisa saja menyimpangkan pemahaman anak akan potret politik yang sejatinya amat mulia.

Untuk itu, agenda terdepan yang patut diletakkan pada tempat yang sebenarnya adalah justru menjernihkan makna politik itu sendiri. Politik adalah upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan seluruh warga bangsa, termasuk seluruh anak-anak. Itu. Bukan mimpi bergelimang uang ataupun kekuasaan. Dengan pemaknaan sedemikian rupa, politik menjadi kaya akan warna altruistis. Bukan egoistis.

Kebiasaan yang patut terus dikembangkan terkait dengan hal itu adalah kesediaan untuk mau terus belajar, rajin membaca, dapat mendengarkan dan menghargai orang lain serta mampu bekerja sama. Dengan kata lain, selain kecerdasan logika dan kreativitas, kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial pun amat penting dalam politik. Karena memperbaiki masa depan tidak mungkin hanya dilakukan seorang diri saja, sehingga menempa kedua kecerdasan di atas, akan mendorong kemampuan untuk mengajak orang-orang lain agar dapat berjuang seirama dengan tujuan mulia bersama.

Keterampilan-keterampilan sederhana semacam itulah yang sepatutnya sudah terprogram dengan baik di lembaga pendidikan formal kita. Sebagai contoh, bila olahraga pada anak-anak adalah lewat kegiatan bermain bersama di halaman, maka pendidikan politik pada anak adalah lewat kegiatan diskusi kelompok, proses pemilihan ketua kelas atau pengurus OSIS, debat gembira antarkelas, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang memungkinkan para siswa saling mempertukarkan gagasan-gagasan kreatif mereka secara demokratis.

Hak Berpartisipasi
Pada sisi lain, sulit diingkari, perpolitikan nasional memang masih kurang didesain dengan memberikan ruang memadai bagi anak untuk ikut memberikan warna ke dalam keputusan-keputusan penting negara. Ironis memang, mengingat UU Perlindungan Anak secara jelas memuat ketentuan bahwa anak-anak berhak untuk berpartisipasi dan didengar pendapatnya.

Memang, klausa itu tidak disusul dengan kalimat, semisal, “dan kewajiban bagi negara untuk memenuhi pendapat anak-anak tersebut”. Namun, tetap membuka pintu lebar-lebar bagi suara anak tetap harus dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan hak anak. Karena pengabaian terhadap hak anak, termasuk hak anak untuk berpartisipasi, sama saja dengan penelantaran.

LPAI sendiri yang saat itu masih menggunakan nama Komnas Perlindungam Anak, sejak tahun 2000 telah merintis adanya kegiatan Kongres Anak Indonesia, yang menampung aspirasi anak-anak di seluruh Tanah Air dari berbagai golongan. Kegiatan ini tak lain dilakukan justru sebagai sarana pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi. Hasil dari Kongres Anak Indonesia ini kemudian juga dibacakan oleh anak pada acara puncak Hari Anak Nasional di depan Presiden Republik Indonesia.

Kegiatan ini selanjutnya juga dilengkapi dengan kegiatan Forum Anak Nasional oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun kegiatan ini masih sangat terbatas dan belum mampu menjangkau anak-anak secara luas lewat jalur pendidikan formal di sekolah.

Patut disayangkan apabila ketersediaan wadah bagi anak untuk memengaruhi pembuatan kebijakan nasional harus menunggu dulu sampai anak-anak mengalami tragedi. Misalnya, saat kasus stunting melonjak ke angka yang mengkhawatirkan dan dunia mengerutkan wajah, barulah dilakukan pembenahan layanan kesehatan. Manakala anak-anak kian bebas mempertontonkan kekerasan, barulah dimulai reformasi peradilan pidana anak. Setelah kecacingan merambah, barulah dijalankan program wajib minum obat cacing, dan seterusnya. Ini sekadar ilustrasi tentang bagaimana anak-anak diposisikan hanya menjadi objek dari kebijakan nasional.

Padahal, kesadaran akan betapa pentingnya kontribusi anak di ranah politik saat ini, meski kadang masih disikapi dengan penuh resistensi oleh sebagian kalangan, tampak semakin deras gelombangnya. Sebagaimana terungkap dalam temuan International Social Survey di Australia dan Selandia Baru (2016), yakni, 71% warga Negeri Kanguru dan 64% masyarakat Negeri Kiwi mendukung diberikannya kesempatan kepada remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk memengaruhi keputusan-keputusan pemerintah.

Riset juga menyimpulkan, saat anak-anak menjadi warga negara aktif, mereka memeragakan berbagai cara uuntuk memberikan sumbangsih kebaikan bagi komunitas. Antara lain, membuat usulan, menyelenggarakan pertemuan-pertemuan kreatif, mengirim surat kepada pembuat kebijakan, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya.
Untuk itu, yang kita butuhkan saat ini adalah memosisikan kembali anak-anak sebagai subjek, bukan objek.

Dengan sungguh-sungguh mari kita berikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan berbagai gagasan konstruktifnya yang cemerlang tentang berbagai hal, misalnya, bagaimana memperkuat mutu pesantren, bagaimana membenahi kurikulum SMA agar lulusannya juga siap menjadi wirausahawan, bagaimana memperkuat kepercayaan diri eksekutif dan legislatif agar lebih maju dalam membuat larangan rokok secara menyeluruh, dan isu-isu berat lainnya.

Kesiapan untuk berpolitik di papan catur ini, sekali lagi, patut terus dikembangkan lewat pendidikan politik (baca: pendidikan kewarganegaraan) di lembaga pendidikan formal, yakni sekolah.

Semoga.

CLOSE