Penggratisan Suramadu

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Rabu, 31 Oktober 2018 | 17:00 WIB

Penggratisan ongkos untuk melintasi Jembatan Suramadu, yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Pulau Madura, oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)i dikritik oleh pihak oposisi. Intinya, kritik itu berkisar pada tuduhan bahwa langkah itu adalah sebuah pencitraan semata. Ada pula yang mengritik bahwa itu adalah bentuk “ganti rugi” karena Prof Mahmud Md yang berasal dari Madura, tidak jadi dipilih menjadi cawapres.

Kritik yang mereka lontarkan itu seperti semacam tuduhan yang asal serang saja. Kurangnya data tentang proses penggratisan itu menjadi dasarnya.

Tuntutan Lama
Sejak diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009, Jembatan Suramadu memang cukup membantu mobilitas dari dan ke Madura. Sebelumnya, aksesnya cuma dua, yaitu lewat laut dan lewat udara. Lewat udara jelas mahal, tidak semua warga bisa menjangkaunya. Tak banyak pula maskapai melayani penerbangan ke Madura, apalagi setelah Merpati Nusantara Airlines tidak beroperasi lagi. Maka, akses laut paling banyak dipilih. Murah, tapi lama dan rawan kecelakaan. Untuk ke Madura lewat Laut bisa melalui Pelabuhan Ujung di Surabaya atau lewat jalur kapal kecil di Bondowoso. Yang terakhir inilah yang rawan kecelakaan. Beberapa kali kecelakaan terjadi, pernah memakan korban belasan orang.

Sementara itu yang lewat Surabaya juga tak lepas dari masalah, terutama masalah waktu. Total perjalanan minimal satu jam. Terdiri dari muat 15 menit, jalan 30 menit dan bongkar 15 menit. Itu belum kalau ada hambatan teknis dan masalah cuaca.

Tidak heran jika meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, harga barang-barang di Madura lebih tinggi dari Jawa. Pertumbuhan ekonomi juga relatif lambat. Madura tercatat menjadi daerah yang relatif tertinggal dibandingkan dengan para tetangganya di Jawa Timur.

Karena itu, Suramadu menjadi secercah harapan bagi warga Madura. Jaraknya hanya 5 km, cukuplah ditempuh 15 menit, tanpa takut gangguan cuaca. Pembangunan pertama kali dilakukan sejak zaman Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), berlanjut di era Presiden Megawati Soekarnoputri, dan kemudian selesai di zaman SBY.

Semua presiden punya jasa untuk membangun jembatan tersebut. Rakyat Madura bersorak, tapi ternyata tidak sepenuhnya. Pasalnya adalah biaya jembatan Suramadu dianggap mahal.

Karena itu studi-studi yang dilakukan menunjukkan bahwa sejak Suramadu resmi digunakan, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tak signifikan. Universitas-universitas di Madura dan Surabaya telah melaksanakan kajian itu. Kesimpulannya sama, perlu ada peninjauan ulang soal biaya lewat jembatan itu.
Pada tahun 2015, sejumlah tokoh sebenarnya sudah meminta agar biaya untuk melintasi digratiskan saja, atau dipotong 50%, terutama untuk sepeda motor. Oleh Presiden Jokowi itu dikabulkan. Tapi ternyata belum cukup.
Pada 2018, Presiden meninjau berapa sebenarnya pemasukan dari Jembatan Suramadu. Jumlahnya sekitar Rp 120 miliar. Tidak terlalu banyak ternyata.

Lalu dibuatlah komparasi bagaimana jika digratiskan. Menurut pemerintah-pemerintah kabupaten di Madura serta tokoh-tokohnya, baik di DPRD maupun tokoh masyarakat, dampak ekonominya akan lebih besar jika digratiskan. Jumlah uang yang berkembang memang tidak langsung sebesar Rp 120 miliar seperti dari pemasukan selama ini, tapi akan menjadi insentif bagi pertumbuhan semua kabupaten di Madura.

Para tokoh percaya bahwa multiplier effect dari penggratisan ini akan sangat besar. Masyarakat kecil akan terbantu dalam menurunkan biaya produksi untuk pemasaran produk mereka. Demikian halnya dengan barang konsumsi yang tentu akan bisa ditekan lebih rendah. Artinya, ada insentif baik dari sisi stimulan kegiatan ekonomi, maupun insentif dari beban masyarakat untuk mengonsumsi barang. Masyarakat pada akhirnya bisa mendapatkan manfaat dan keuntungan yang lebih besar.

Itulah sebabnya mengapa Presiden Jokowi mengatakan bahwa ini adalah masalah keadilan. Bukan perhitungan untuk rugi semata.

Namun, sebenarnya jika dilihat komparasinya, memang tetap lebih menguntungkan kalau digratiskan. Biaya pemeliharaan biarlah ditanggung negara, yang penting manfaat langsungnya terasa oleh masyarakat Madura.
Lalu muncullah kritik dari kubu oposan. Menurut mereka itu tidak lebih dari langkah politik Presiden Jokowi semata. Lalu mereka membandingkan dengan Tol Jagorawi yang sudah 40 tahun, sudah untung dan sudah lama beroperasi, mengapa tidak digratiskan?

Jawaban untuk itu sebenarnya cukup mudah. Dilihat dari definisi jalan tol saja sangat beda. Jalan tol adalah jalan alternatif dari dan menuju suatu tempat. Ia memang jalan umum, tapi berbayar dan menjadi pilihan dari jalan yang sudah ada.

Dalam hal ini, Jagorawi adalah pilihan semata untuk dan dari ke Bogor. Kita bisa memilih banyak jalan untuk ke Bogor. Bisa lewat Depok, bisa lewat Parung, bisa lewat Ciputat, bahkan bisa lewat Bekasi dan sebagainya.
Dengan demikian, fungsi Jagorawi tidak lebih sebagai pilihan. Tentu tak layak jika dibandingkan dengan Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah satu-satunya akses jalan darat ke dan dari Madura.

Visi dari pembangunan Jembatan Suramadu sendiri adalah sebagai solusi dari penyeberangan laut yang dirasakan tidak efektif dan mahal. Tapi ini adalah satu-satunya solusi jalan yang bisa dipakai. Maka, adil rasanya jika akses jalan satu-satunya ini digratiskan.

Lalu, mengapa tidak membangun akses laut seperti membangun tol Laut? Pertama, harus diingat bahwa jarak Surabaya ke Madura relatif sangat pendek, hanya sekitar 5 km. Sejak semula sudah dipertimbangkan bahwa dengan akses jalan akan lebih efisien daripada lewat laut.

Untuk membangun tol laut harus membangun pula sarana pelabuhan dan segala instrumennya. Pun tetap saja tidak bisa menyelesaikan masalah waktu tempuh dan biaya.

Kedua, tentu ada prioritas dan pilihan kebijakan untuk membangun konektivitas. Tol laut sementara ini diprioritaskan untuk daerah-daerah yang selama ini terisolasi di berbagai bagian Indonesia. Sementara untuk konektivitas ke Madura tetap dirasakan lebih efektif melalui akses jalan.

Tuduhan bahwa ini adalah langkah politik bisa saja dimunculkan mengingat memang ini sudah masa kampanye. Apalagi Jawa Timur adalah provinsi dengan jumlah penduduk nomor dua terbesar di Indonesia.

Namun harus diingat bahwa untuk membuat kebijakan juga tidak bisa secepat dan semudah membalik telapak tangan. Semuanya harus melalui proses sebagaimana layaknya. Perjalanan penggratisan Jembatan Suramadu ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang dan dengan banyak pertimbangan. Oleh karena itu sudah sewajarnya kita hargai langkah pemerintah yang telah menempuh proses itu.

Ke depan kita berharap penggratisan ini benar-benar sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu menjadi insentif bagi pertumbuhan ekonomi Madura. Kita berharap banyak industri kecil dan industri rakyat yang menggeliat karena kebijakan ini. Kita juga berharap Madura menjadi daerah yang semakin menarik bagi investasi. Jika ini terjadi, maka biaya yang ditanggung pemerintah dari penggratisan ini tidak akan menjadi sia-sia.

 

CLOSE